Kepala BKKBN Percepat SK Calon Pegawai Baru

BANJARMASIN - Tugas berat menanti Kepala BKKBN Hasto Wardoyo. Dia harus mempercepat gerakan perubahan di internal organisasi untuk menyelaraskan arah dan tujuan organisasi sebagai tindak lanjut dari ditandatanganinya Peraturan Kepala BKKBN No 20 tahun 2018 tentang organisasi profesi.

"Makanya penting sekali konsolidasi ini, bisa dikatakan sebagai cara untuk menyerap aspirasi langsung dari para penyuluh KB di daerah," kata Kepala BKKBN Hasto Wardoyo saat kondolidasi BKKBN dengan IPekB di Banjarmasin, Jumat (5/7/2019).

Konsolidasi juga untuk mempercepat proses perubahan pegawai BKKBN di daerah, antara lain perubahan dari karyawan pemda menjadi karyawan BKKBN. "Saya akan mempercepat SK-SK Calon pegawai. Ada 800 pegawai baru yang sejak tahun lalu belum ditandatangani SK-nya,"

Kondsolidasi juga untuk meningkatkan kesadaran sikap, mutu dan profesionalitas dari penyuluh Keluarga Berencana, maka perlu adanya sebuah upaya perencanaan program dari organisasi profesi yang menaunginya agar terbentuk standarisasi kerja dan peningkatan kompetensi sehingga Penyuluh Keluarga Berencana semakin memperkuat peran strategisnya dalam keberhasilan Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK).

Kebijakan program Organisasi Ikatan Penyuluh Keluarga Berencana (IPeKB) Indonesia yang semula bergerak sebagai organisasi masyarakat kini bertransformasi menjadi organisasi profesi, sehingga diperlukan adanya sinergitas di semua aspek, baik itu dalam tubuh Dewan Pengurus Pusat (DPP) dan dengan semua Dewan Pengurus Daerah (DPD) yang tersebar di Indonesia.

"Selain itu, sebagai penguatan organisasi, maka IPeKB Indonesia perlu melakukan Konsolisidasi Pengurus DPP IPeKB Indonesia tahun 2019," imbuh Hasto.

Salah satu Progam KKBPK adalah mengatasi permasalahan gizi ganda, yaitu kekurangan gizi seperti wasting (kurus) dan stunting (pendek) pada balita, anemia pada remaja dan ibu hamil serta kelebihan gizi, termasuk obesitas baik pada balita maupun orang dewasa.

"Sekitar 37 persen (hampir 9 juta) anak balita, mengalami stunting (Rikesdas 2013) dan Indonesia adalah negara dengan prevalensi stunting ke 5 (lima) terbesar di dunia. Anak kerdil yang terjadi di Indonesia sebenarnya tidak hanya dialami oleh keluarga yang miskin dan kurang mampu, akan tetapi stunting juga dialami oleh keluarga yang tidak miskin/yang berada di atas 40 persen tingkat kesejahteraan sosial dan ekonomi," kata Hasto.

Hasto juga berharap, melalui Program KKBPK BKKBN terus berupaya meningkatkan sinergitas kegiatan bersama mitra-mitra untuk ketahanan dan kesejahteraan keluarga.