ISNU: Kewenangan Memilih Menteri Prerogatif Presiden Jokowi
Jum'at, 05 Juli 2019 - 17:39 WIB
ISNU: Kewenangan Memilih Menteri Prerogatif Presiden Jokowi
A
A
A
JAKARTA - Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU), Ali Masykur Musa mengimbau seluruh pihak menyerahkan otoritas sepenuhnya kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam menyusun struktur kabinet di periode kedua. Seluruh pihak harus menjadi bagian penting untuk memperkuat sistem presidensial sebagaimana hasil konsensus bersama pendiri bangsa.
Seruan itu disampaikan Ali Masykur setelah KPU menetapkan ulang Jokowi-KH Makruf Amien sebagai pemenang Pilpres 2019, dan kini isunya tentang aspirasi pemilihan para menteri. Untuk diketahui, pada 27 Juni lalu 9 hakim Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan hasil Perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres, MK menolak seluruh permohonan dari Tim Hukum Prabowo-Sandiaga Uno.
“Semua pihak harus menyerahkan kewenangan kepada Joko Widodo, untuk menentukan siapa-siapa yang akan mendampingi Presiden di kabinet mendatang. Kita hormati hak prerogatif Presiden terpilih. Biarkan Pak Jokowi bekerja secara profesional dibantu Kiai Makruf Amin sebagai wapres terpilih untuk memilih pembantunya di pemerintahan periode kedua,” tutur Ali Masykur, Jumat (5/7/2019).
Ali Menandaskan, Pak Jokowi pasti sudah mengetahui parpol, organisasi, relawan, dan profesional mana yang akan diajak bicara untuk pengisian jabatan Menteri.
Menurut Cak Ali, panggilan akrabnya, para elite politik dan tokoh masyarakat yang terlibat aktif di Pilpres 2019 kembali fokus bekerja mengagregasi kepentingan rakyat yang belum selesai, baik yang berasal dari pihak 01 maupun 02.
“Seluruh elite khususnya elite pendukung 01 mestinya fokus mengagregasi kepentingan rakyat yang belum tuntas, RUU yang menjadi tanggung jawab legislator di parlemen, para menteri dan kepala daerah, dan berbagai tugas negara lainnya,” tambah Mantan Ketua Umum PB PMII 1991-1994 ini.
Cak Ali juga menyerukan kepada seluruh elite agar terus mendorong terwujudnya rekonsoliasi total antarpendukung saat pilpres kemarin. Dalam pengamatannya, hingga saat ini masih muncul polarisasi di masyarakat yang harus segera diakhiri oleh para pendukung pilpres kemarin.
“Para elite saat ini diminta bukan hanya melakukan upaya rekonsiliasi di wilayah para fungsionaris masing-masing tim pemenangan tetapi perlu menciptakan rekonsoliasi basis pendukung di seluruh lapisan masyarakat.
Semua elemen bangsa ini harus harus segera bangkit melakukan kerja-kerja total untuk menghadapi tantangan global yang semakin kompleks,” tambah mantan Anggota BPK 2009-2014 itu.
Selain itu, Cak Ali juga meminta kepada kedua pasang calon yang berkontestasi saat pilpres kemarin agar segera melakukan pertemuan. Pascaberkompetisi pertemuan antara Jokowi-Prabowo atau Kiai Maruf Amin-Sandiaga Uno akan sangat efektif menciptakan upaya rekonsiliasi di semua lapisan pendukungnya.
“Saya meyakini keempat kontestan pilpres adalah negarawan sejati, mereka paham kapan harus berkompetisi total dan kapan harus segera rekonsiliasi. Apalagi hubungan baik antar Jokowi dan Prabowo sudah terjalin sangat lama,” tukas Cak Ali.
Seruan itu disampaikan Ali Masykur setelah KPU menetapkan ulang Jokowi-KH Makruf Amien sebagai pemenang Pilpres 2019, dan kini isunya tentang aspirasi pemilihan para menteri. Untuk diketahui, pada 27 Juni lalu 9 hakim Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan hasil Perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres, MK menolak seluruh permohonan dari Tim Hukum Prabowo-Sandiaga Uno.
“Semua pihak harus menyerahkan kewenangan kepada Joko Widodo, untuk menentukan siapa-siapa yang akan mendampingi Presiden di kabinet mendatang. Kita hormati hak prerogatif Presiden terpilih. Biarkan Pak Jokowi bekerja secara profesional dibantu Kiai Makruf Amin sebagai wapres terpilih untuk memilih pembantunya di pemerintahan periode kedua,” tutur Ali Masykur, Jumat (5/7/2019).
Ali Menandaskan, Pak Jokowi pasti sudah mengetahui parpol, organisasi, relawan, dan profesional mana yang akan diajak bicara untuk pengisian jabatan Menteri.
Menurut Cak Ali, panggilan akrabnya, para elite politik dan tokoh masyarakat yang terlibat aktif di Pilpres 2019 kembali fokus bekerja mengagregasi kepentingan rakyat yang belum selesai, baik yang berasal dari pihak 01 maupun 02.
“Seluruh elite khususnya elite pendukung 01 mestinya fokus mengagregasi kepentingan rakyat yang belum tuntas, RUU yang menjadi tanggung jawab legislator di parlemen, para menteri dan kepala daerah, dan berbagai tugas negara lainnya,” tambah Mantan Ketua Umum PB PMII 1991-1994 ini.
Cak Ali juga menyerukan kepada seluruh elite agar terus mendorong terwujudnya rekonsoliasi total antarpendukung saat pilpres kemarin. Dalam pengamatannya, hingga saat ini masih muncul polarisasi di masyarakat yang harus segera diakhiri oleh para pendukung pilpres kemarin.
“Para elite saat ini diminta bukan hanya melakukan upaya rekonsiliasi di wilayah para fungsionaris masing-masing tim pemenangan tetapi perlu menciptakan rekonsoliasi basis pendukung di seluruh lapisan masyarakat.
Semua elemen bangsa ini harus harus segera bangkit melakukan kerja-kerja total untuk menghadapi tantangan global yang semakin kompleks,” tambah mantan Anggota BPK 2009-2014 itu.
Selain itu, Cak Ali juga meminta kepada kedua pasang calon yang berkontestasi saat pilpres kemarin agar segera melakukan pertemuan. Pascaberkompetisi pertemuan antara Jokowi-Prabowo atau Kiai Maruf Amin-Sandiaga Uno akan sangat efektif menciptakan upaya rekonsiliasi di semua lapisan pendukungnya.
“Saya meyakini keempat kontestan pilpres adalah negarawan sejati, mereka paham kapan harus berkompetisi total dan kapan harus segera rekonsiliasi. Apalagi hubungan baik antar Jokowi dan Prabowo sudah terjalin sangat lama,” tukas Cak Ali.
(cip)
