Munas Golkar Sebelum Pelantikan Dinilai Untungkan Jokowi-Ma'ruf

JAKARTA - Pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansyah menyarankan, Musyawarah Nasional (Munas) Golkar dilaksanakan sebelum Joko Widodo (Jokowi)-KH Ma'ruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden 2019-2024.

Menurut Trubus, Munas yang dilakukan sebelum pelantikan bisa memberikan keleluasan kepada Jokowi-Ma'ruf untuk menentukan arah pemerintahan selama 5 tahun mendatang.

"Munas sebelum pelantikan justru menguntungkan pemerintah dan rakyat. Karena kalau setelah pelantikan diselenggarakan Munas, pasti terjadi ketidakpastian yang bisa mengguncangkan situasi," kata Trubus, di Jakarta, Jumat (5/7/2019).

Trubus menilai, jika Munas dilakukan lebih awal, maka Presiden Jokowi bisa punya banyak waktu untuk menyusun agenda konsolidasi dengan Ketua Umum yang nantinya terpilih. Terlebih, Jokowi punya kebutuhan untuk menyusun kabinet berdasarkan usulan dan masukan partai koalisi.

"Artinya, siapa pun ketum partai bisa mengonsolidasikan barisannya ke Pak Jokowi," ucapnya.

Kata Trubus, ada sejumlah kerugian yang diterima pemerintah dan rakyat apabila Munas Golkar diselenggarakan sesudah Oktober 2019. Pertama, Jokowi akan bingung untuk memilih menteri dari Golkar.

"Pak Jokowi kan tidak tahu ketua partainya siapa sehingga Pak Jokowi akan bingung siapa calon menteri yang akan dipilih di kabinet," kata Trubus.

Kedua, lanjut Trubus, ketidakpastian siapa ketua Golkar akan mempengaruhi laju kinerja Jokowi-Ma'ruf. Apabila menteri-menteri yang dipilih dari Golkar tidak selaras dengan ketua umum yang baru, maka hal itu membawa masalah dalam pelaksanaan program-program Jokowi-Ma'ruf.

"Kebijakan-kebijakan semakin kritis manakala kemudian orang-orang yang dipilih enggak nyambung dengan ketua partai yang terpilih nanti. Yang sekarang ini kan Airlangga Hartanto mendukung Jokowi, kalau misalnya nanti bukan Airlangga yang terpilih, pasti terjadi kerancuan," tandasnya.