Fahri Hamzah Tuding Pemerintah-Parpol Gagal Paham Presidensialisme
Jum'at, 05 Juli 2019 - 14:11 WIB
Fahri Hamzah Tuding Pemerintah-Parpol Gagal Paham Presidensialisme
A
A
A
JAKARTA - Wakil Ketua DPR Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Fahri Hamzah menuding pemerintah dan partai politik (parpol) gagal paham soal konsep koalisi dan oposisi sehingga masih terjadi tarik ulur terhadap dua partai oposisi yakni PAN dan Partai Demokrat untuk masuk ke koalisi pemerintah.
“Tarik ulur itu karena enggak punya konsep. Jadi semuanya bagi yang di luar (koalisi pemerintah) maupun yang di dalam (koalisi pemerintah) itu enggak punya konsep tentang apa itu oposisi dan apa itu koalisi dalam sistem presidensialisme. Enggak ada yang ngerti tentang ini makanya bingung,” ujar Fahri di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (5/7/2019).
Fahri menjelaskan bahwa dalam presidensialisme tidak ada oposisi. Karena yang beroposisi dalam presidensialisme adalah parlemen atau DPR karena sistem pemilihannya pun memang berbeda dengan sistem parlementer.
Dalam sistem presidensial, Presiden dan DPR RI sama-sama dipilih oleh rakyat tapi presiden memimpin pemerintahan yakni eksekutif, sementara DPR memegang peranan legislatif atau kontrol terhadap pemerintah.
“Maka, dalam presidensialisme itu tidak ada oposisi. Tetapi, dalam presidensialisme itu otomatis legislatif itu menjadi oposisi, gitu loh. Nah ini poin-poin menurut saya mereka itu nggak paham,” terang Fahri.
Karena ketidakpahaman itu, lanjut Fahri, sehingga saat menjadi oposisi tetapi ingin juga jadi bagian koalisi pemerintah. Karena itu, mereka menjadi bingung bagaimana meletakan diri dalam kontelasi sistem presidensil.
“Loh nanti begini misalnya, kenapa orang kaya di PAN itu bingung tuh gini, nanti mereka ada satu orang atau dua orang yang menjadi bagian pemerintah, ya kan diambil jadi bagian anggota kabinet. Nanti semua disuruh termsuk legislatif nanti di suruh diem, enggak boleh. Legislatif disuruh diem, enggak ngomong, legislatif enggak boleh disuruh diem,” tegasnya.
“Tarik ulur itu karena enggak punya konsep. Jadi semuanya bagi yang di luar (koalisi pemerintah) maupun yang di dalam (koalisi pemerintah) itu enggak punya konsep tentang apa itu oposisi dan apa itu koalisi dalam sistem presidensialisme. Enggak ada yang ngerti tentang ini makanya bingung,” ujar Fahri di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (5/7/2019).
Fahri menjelaskan bahwa dalam presidensialisme tidak ada oposisi. Karena yang beroposisi dalam presidensialisme adalah parlemen atau DPR karena sistem pemilihannya pun memang berbeda dengan sistem parlementer.
Dalam sistem presidensial, Presiden dan DPR RI sama-sama dipilih oleh rakyat tapi presiden memimpin pemerintahan yakni eksekutif, sementara DPR memegang peranan legislatif atau kontrol terhadap pemerintah.
“Maka, dalam presidensialisme itu tidak ada oposisi. Tetapi, dalam presidensialisme itu otomatis legislatif itu menjadi oposisi, gitu loh. Nah ini poin-poin menurut saya mereka itu nggak paham,” terang Fahri.
Karena ketidakpahaman itu, lanjut Fahri, sehingga saat menjadi oposisi tetapi ingin juga jadi bagian koalisi pemerintah. Karena itu, mereka menjadi bingung bagaimana meletakan diri dalam kontelasi sistem presidensil.
“Loh nanti begini misalnya, kenapa orang kaya di PAN itu bingung tuh gini, nanti mereka ada satu orang atau dua orang yang menjadi bagian pemerintah, ya kan diambil jadi bagian anggota kabinet. Nanti semua disuruh termsuk legislatif nanti di suruh diem, enggak boleh. Legislatif disuruh diem, enggak ngomong, legislatif enggak boleh disuruh diem,” tegasnya.
(kri)
