Reformasi Birokrasi, PKS Sarankan Jokowi Rampingkan Kabinet
Reformasi Birokrasi, PKS Sarankan Jokowi Rampingkan Kabinet
A
A
A
JAKARTA - Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera menyarankan Presiden Joko Widodo (Jokowi), agar merampingkan kabinet periode 2019-2024.
Alasannya kata Mardani, reformasi birokrasi dengan pemerintahan yang ramping, namun kaya fungsi dinilai penting dan efektif.
"Indonesia harus menuju negara good governance. Saya berharap periode ke-2 Bapak Jokowi melakukan reformasi birokrasi secara menyeluruh dengan merampingkan kabinet baru berjumlah maksimal tidak lebih daripada 20 menteri/lembaga setingkat menteri," ujar Mardani, Kamis (4/7/2019).
Wakil ketua komisi II DPR ini mengatakan, kabinet yang ramping bakal memperkuat koordinasi dan sinergi satu dengan lainnya. "Masalah sinergitas antarlembaga sering kali dikeluhkan Presiden. Akan lebih baik beberapa kementerian/lembaga disatukan agar efektif dan efisien kinerjanya," ujarnya.
Dia memberikan contoh Kabinet di negara lain seperti Kementerian Luar Negeri banyak disatukan dengan Kementerian Perdagangan (Internasional). "Fungsinya memudahkan penetrasi produk dalam negeri ke pasar global, contohnya negara Jepang dan Selandia Baru," tuturnya.
Kemudian dia memberikan contoh jumlah kementerian negara Amerika Serikat (AS), Jerman, Jepang, China. "Kabinet Obama (AS): 15 Menteri, 6 pejabat setingkat menteri. Kabinet Angel Markel (Jerman): 15 Menteri. Kabinet Jinping (RRT): 21 Menteri, 3 Komite. Sementara Kabinet Abe (Jepang): 16 menteri, 4 setingkat menteri," ungkapnya.
Di samping itu, dia menilai anggaran pemerintah saat ini masih terbatas dengan jumlah penduduk 260 juta. Sehingga, kata dia, jika harus dibagi banyak kementerian maka daya ungkitnya menjadi kecil.
"Contoh program pengentasan Kemiskinan dibagi menjadi 26 K/L hasilnya kita jauh tertinggal dibanding China dan Vietnam menekan jumlah angka kemiskinan," paparnya.
Dia pun mengingatkan bahwa tidak elok struktur kabinet sebagai hasil bagi-bagi kue. Sebab kata Mardani, kementerian bukan tempat untuk bagi-bagi jatah kursi atau kue.
"Tapi untuk memperkuat pemerintah dalam rangka melayani rakyat dan menjalankan fungsi negara. Pemerintah yang kuat ditopang oleh kementrian yang kuat: struktur ramping, simpel, namun kaya fungsi dan manfaat. Bukan jumlah kementerian yang banyak namun boros, miskin fungsi, dan miskin manfaat untuk rakyat," jelasnya.
Maka itu, dia mengapresiasi Presiden Jokowi yang ingin pemerintahan yang efektif, efisien dan tidak bertele-tele. "Dan Rumusnya, ya ciutkan jumlah kementerian,” pungkasnya.
Alasannya kata Mardani, reformasi birokrasi dengan pemerintahan yang ramping, namun kaya fungsi dinilai penting dan efektif.
"Indonesia harus menuju negara good governance. Saya berharap periode ke-2 Bapak Jokowi melakukan reformasi birokrasi secara menyeluruh dengan merampingkan kabinet baru berjumlah maksimal tidak lebih daripada 20 menteri/lembaga setingkat menteri," ujar Mardani, Kamis (4/7/2019).
Wakil ketua komisi II DPR ini mengatakan, kabinet yang ramping bakal memperkuat koordinasi dan sinergi satu dengan lainnya. "Masalah sinergitas antarlembaga sering kali dikeluhkan Presiden. Akan lebih baik beberapa kementerian/lembaga disatukan agar efektif dan efisien kinerjanya," ujarnya.
Dia memberikan contoh Kabinet di negara lain seperti Kementerian Luar Negeri banyak disatukan dengan Kementerian Perdagangan (Internasional). "Fungsinya memudahkan penetrasi produk dalam negeri ke pasar global, contohnya negara Jepang dan Selandia Baru," tuturnya.
Kemudian dia memberikan contoh jumlah kementerian negara Amerika Serikat (AS), Jerman, Jepang, China. "Kabinet Obama (AS): 15 Menteri, 6 pejabat setingkat menteri. Kabinet Angel Markel (Jerman): 15 Menteri. Kabinet Jinping (RRT): 21 Menteri, 3 Komite. Sementara Kabinet Abe (Jepang): 16 menteri, 4 setingkat menteri," ungkapnya.
Di samping itu, dia menilai anggaran pemerintah saat ini masih terbatas dengan jumlah penduduk 260 juta. Sehingga, kata dia, jika harus dibagi banyak kementerian maka daya ungkitnya menjadi kecil.
"Contoh program pengentasan Kemiskinan dibagi menjadi 26 K/L hasilnya kita jauh tertinggal dibanding China dan Vietnam menekan jumlah angka kemiskinan," paparnya.
Dia pun mengingatkan bahwa tidak elok struktur kabinet sebagai hasil bagi-bagi kue. Sebab kata Mardani, kementerian bukan tempat untuk bagi-bagi jatah kursi atau kue.
"Tapi untuk memperkuat pemerintah dalam rangka melayani rakyat dan menjalankan fungsi negara. Pemerintah yang kuat ditopang oleh kementrian yang kuat: struktur ramping, simpel, namun kaya fungsi dan manfaat. Bukan jumlah kementerian yang banyak namun boros, miskin fungsi, dan miskin manfaat untuk rakyat," jelasnya.
Maka itu, dia mengapresiasi Presiden Jokowi yang ingin pemerintahan yang efektif, efisien dan tidak bertele-tele. "Dan Rumusnya, ya ciutkan jumlah kementerian,” pungkasnya.
(maf)
Explore More