Parpol Pro-Prabowo Akan Gabung Jokowi, PDIP: Koalisi Kami Sudah Solid
A
A
A
JAKARTA - Isu mengenai bergabungnya sejumlah partai politik (parpol) yang menjadi pendukung Prabowo Subianto ke pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) kian santer menjadi perbincangan publik dan elite parpol.
Meski sebatas sinyal dan rumor, Partai Amanat Nasional (PAN) dan Demokrat dikabarkan terus menjalin komunikasi dengan pemenang Pilpres 2019.
Menanggapi hal ini, Wakil Sekjen DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Eriko Sotarduga mengurai isu tersebut dengan dua hal, yakni prerogratif presiden dan keputusan di parpol koalisi Jokowi-KH Ma'ruf Amin.
"Tapi dalam koalisi partai-partai kami ini kan sudah solid," ujar Eriko, di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Kamis (4/7/2019).
Untuk itu Eriko menilai, jika ada partai koalisi Pro-Prabowo yang ingin bergabung dengan Jokowi, maka hal tersebut akan diputuskan bersama antara Jokowi dan parpol koalisi.
Kendati begitu, Eriko menyebut bahwa idealnya semua partai tak harus berada di dalam pemerintahan. Menurutnya, di luar pemerintahan pun sebuah hal yang dianggapnya mulia, sebagaimana yang dilakukan PDIP selama 10 tahun di luar pemerintahan.
"Dua kali kami merasakan kemenangan berturut-turut karena kami 10 tahun di luar pemerintahan. Bukankah itu hal yang baik juga, tapi ini tentu tidak bisa dijadikan dasar kepada partai lain, hak kewenangan dari partai masing-masing," pungkasnya.
Meski sebatas sinyal dan rumor, Partai Amanat Nasional (PAN) dan Demokrat dikabarkan terus menjalin komunikasi dengan pemenang Pilpres 2019.
Menanggapi hal ini, Wakil Sekjen DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Eriko Sotarduga mengurai isu tersebut dengan dua hal, yakni prerogratif presiden dan keputusan di parpol koalisi Jokowi-KH Ma'ruf Amin.
"Tapi dalam koalisi partai-partai kami ini kan sudah solid," ujar Eriko, di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Kamis (4/7/2019).
Untuk itu Eriko menilai, jika ada partai koalisi Pro-Prabowo yang ingin bergabung dengan Jokowi, maka hal tersebut akan diputuskan bersama antara Jokowi dan parpol koalisi.
Kendati begitu, Eriko menyebut bahwa idealnya semua partai tak harus berada di dalam pemerintahan. Menurutnya, di luar pemerintahan pun sebuah hal yang dianggapnya mulia, sebagaimana yang dilakukan PDIP selama 10 tahun di luar pemerintahan.
"Dua kali kami merasakan kemenangan berturut-turut karena kami 10 tahun di luar pemerintahan. Bukankah itu hal yang baik juga, tapi ini tentu tidak bisa dijadikan dasar kepada partai lain, hak kewenangan dari partai masing-masing," pungkasnya.
(maf)