Ajakan Bikin KTP Prabowo-Sandi Muncul, Gerindra Siap Ambil Langkah Hukum
Rabu, 03 Juli 2019 - 18:16 WIB
Ajakan Bikin KTP Prabowo-Sandi Muncul, Gerindra Siap Ambil Langkah Hukum
A
A
A
JAKARTA - Gerindra menegaskan Prabowo-Sandi tidak pernah mengetahui tentang pembuatan KTP PS. Oleh karena itu, pihaknya tak segan-segan mengambil langkah hukum karena tindakan itu mencemari nama Prabowo-Sandi.
"Pembuatan KTP PS ini di luar pengetahuan Pak Prabowo, di luar seizin Pak Prabowo, seolah-olah resmi dari Pak Prabowo," ujar Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad kepada wartawan di Jakarta, Rabu (3/7/2019).
Karena itu, lanjut Anggota Komisi III DPR ini, pihaknya mengimbau pihak yang mengatasnamakan apa pun menyangkut nama Prabowo untuk meminta izin terlebih dahulu mengingat kegiatan pembuatan KTP PS ini bisa menimbulkan efek negatif terhadap nama baik Ketua Umum Partai Gerindra itu.
"Kami mengimbau seluruh penyelenggara yang mengatasnamakan apa pun yang berbau Pak Prabowo, untuk memintakan izin dahulu mengingat efek yang ditimbulkan bisa berakibat terhadap nama baik Pak Prabowo," tutur Dasco.
Selain itu, lanjut Direktur Advokasi dan Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi itu menegaskan, jika masih ada pihak-pihak yang tetap melakukan kegiatan memperjualbelikan atau menerima pesanan KTP PS ini, pihaknya tak segan mengambil langkah hukum sebagaimana arahan dari Prabowo.
"Apabila kegiatan-kegiatan ini tetap saja dilakukan, maka atas petunjuk Pak Prabowo kami akan mengambil langkah-langkan hukum yang diperlukan untuk itu," katanya.
"Pembuatan KTP PS ini di luar pengetahuan Pak Prabowo, di luar seizin Pak Prabowo, seolah-olah resmi dari Pak Prabowo," ujar Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad kepada wartawan di Jakarta, Rabu (3/7/2019).
Karena itu, lanjut Anggota Komisi III DPR ini, pihaknya mengimbau pihak yang mengatasnamakan apa pun menyangkut nama Prabowo untuk meminta izin terlebih dahulu mengingat kegiatan pembuatan KTP PS ini bisa menimbulkan efek negatif terhadap nama baik Ketua Umum Partai Gerindra itu.
"Kami mengimbau seluruh penyelenggara yang mengatasnamakan apa pun yang berbau Pak Prabowo, untuk memintakan izin dahulu mengingat efek yang ditimbulkan bisa berakibat terhadap nama baik Pak Prabowo," tutur Dasco.
Selain itu, lanjut Direktur Advokasi dan Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi itu menegaskan, jika masih ada pihak-pihak yang tetap melakukan kegiatan memperjualbelikan atau menerima pesanan KTP PS ini, pihaknya tak segan mengambil langkah hukum sebagaimana arahan dari Prabowo.
"Apabila kegiatan-kegiatan ini tetap saja dilakukan, maka atas petunjuk Pak Prabowo kami akan mengambil langkah-langkan hukum yang diperlukan untuk itu," katanya.
(dam)
