BSSN Ungkap Serangan Siber ke Indonesia, Datanya Mencengangkan
Rabu, 03 Juli 2019 - 07:50 WIB
BSSN Ungkap Serangan Siber ke Indonesia, Datanya Mencengangkan
A
A
A
JAKARTA - Serangan siber menjadi ancaman cukup serius yang dihadapi bangsa Indonesia. Berdasarkan catatan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), tercatat selama kurun waktu 2018, wilayah kedaulatan Indonesia mengalami sekitar 232 juta percobaan serangan siber.
Di antaranya sebanyak 122 juta serangan malware dan 16.000 jenis serangan inside dan outside.
Selanjutnya pada Mei 2019, tercatat jenis serangan siber yang dikategorikan trojan dengan indikasi penyebaran malware mencapai 1,9 juta serangan, disusul dengan kategori attempt, yaitu semacam percobaan merebut untuk menjadi admin dalam suatu akun yang mencapai 1,1 juta serangan.
Data tersebut disampaikan Kepala BSSN Letnan Jenderal TNI Purn Hinsa Siburian dalam Round Table Discussion bertajuk Wilayah Negara dan Sistem Pertahanan dan Keamanan Menurut UUD NRI Tahun 1945 yang digelar Lembaga Pengkajian MPR RI di Gedung Nusantara IV MPR/DPR/DPD, Jakarta, Selasa (2/7/2019).
Hinsa menjelaskan, cyber space atau ruang siber di wilayah NKRI ternyata telah terbangun banyak infrastruktur pemerintah atau lazim dikenal dengan istilah e-government. Selain itu juga banyak infrastruktur non-pemerintah atau dikenal dengan jaringan pangan, kesehatan, atau industri.
“Saya berpandangan setidaknya terdapat tiga lapisan konstelasi jaringan infrastruktur kritikal dan kompleks yang dikelola dan dipelihara operasional oleh banyak pihak dengan kepentingan yang berbeda-beda,” tuturnya.
Pertama adalah keamanan siber yang bentuknya abstrak, namun sejatinya dapat dijangkau dan dirasakan manfaatnya. Lapisan kedua adalah senjata siber yang bentuknya juga mungkin abstrak kasat mata, namun dapat merusak jaringan infrastruktur kritikal.
”Lapisan ketiga adalah pertahanan siber yang bentuknya suatu konsep strategis, harus konkret apabila semua jaringan infrastruktur digelar maka dapat diketahui kebijakan pertahanan siber,” urainya.
Serangan siber, kata Hinsa, bisa berasal dari seluruh ruang siber di bumi lewat jaringan internet untuk memperoleh informasi atau maksud lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
Menurut dia, ada dua pola ancaman siber, yakni serangan siber yang akan menyasar data atau sistem elektronik dengan risiko terganggunya sistem elektronik, tercurinya data atau informasi rahasia baik individu, organisasi maupun perusahaan.
Kedua adalah peperangan siber yang terletak pada aktor pelakunya yakni kemungkinan diduga diinisiasi oleh aktor negara yang akan menyasar informasi dan infrastruktir kritikal negara. “Ini antara lain dengan risiko lumpuhnya sebuah negara,” urainya.
Di antaranya sebanyak 122 juta serangan malware dan 16.000 jenis serangan inside dan outside.
Selanjutnya pada Mei 2019, tercatat jenis serangan siber yang dikategorikan trojan dengan indikasi penyebaran malware mencapai 1,9 juta serangan, disusul dengan kategori attempt, yaitu semacam percobaan merebut untuk menjadi admin dalam suatu akun yang mencapai 1,1 juta serangan.
Data tersebut disampaikan Kepala BSSN Letnan Jenderal TNI Purn Hinsa Siburian dalam Round Table Discussion bertajuk Wilayah Negara dan Sistem Pertahanan dan Keamanan Menurut UUD NRI Tahun 1945 yang digelar Lembaga Pengkajian MPR RI di Gedung Nusantara IV MPR/DPR/DPD, Jakarta, Selasa (2/7/2019).
Hinsa menjelaskan, cyber space atau ruang siber di wilayah NKRI ternyata telah terbangun banyak infrastruktur pemerintah atau lazim dikenal dengan istilah e-government. Selain itu juga banyak infrastruktur non-pemerintah atau dikenal dengan jaringan pangan, kesehatan, atau industri.
“Saya berpandangan setidaknya terdapat tiga lapisan konstelasi jaringan infrastruktur kritikal dan kompleks yang dikelola dan dipelihara operasional oleh banyak pihak dengan kepentingan yang berbeda-beda,” tuturnya.
Pertama adalah keamanan siber yang bentuknya abstrak, namun sejatinya dapat dijangkau dan dirasakan manfaatnya. Lapisan kedua adalah senjata siber yang bentuknya juga mungkin abstrak kasat mata, namun dapat merusak jaringan infrastruktur kritikal.
”Lapisan ketiga adalah pertahanan siber yang bentuknya suatu konsep strategis, harus konkret apabila semua jaringan infrastruktur digelar maka dapat diketahui kebijakan pertahanan siber,” urainya.
Serangan siber, kata Hinsa, bisa berasal dari seluruh ruang siber di bumi lewat jaringan internet untuk memperoleh informasi atau maksud lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
Menurut dia, ada dua pola ancaman siber, yakni serangan siber yang akan menyasar data atau sistem elektronik dengan risiko terganggunya sistem elektronik, tercurinya data atau informasi rahasia baik individu, organisasi maupun perusahaan.
Kedua adalah peperangan siber yang terletak pada aktor pelakunya yakni kemungkinan diduga diinisiasi oleh aktor negara yang akan menyasar informasi dan infrastruktir kritikal negara. “Ini antara lain dengan risiko lumpuhnya sebuah negara,” urainya.
(dam)
