Bertemu Jokowi, Yusril Ungkap Belum Ada Sinyal Ajakan Masuk Kabinet
Senin, 01 Juli 2019 - 21:55 WIB
Bertemu Jokowi, Yusril Ungkap Belum Ada Sinyal Ajakan Masuk Kabinet
A
A
A
BOGOR - Kuasa Hukum Pasangan Calon (Paslon) Nomor Urut 01, Yusril Ihza Mahendra bertemu empat mata dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pertemuan keduanya dilakukan sebelum acara bersama tim hukum dilakukan.
Pada pertemuan tersebut, Yusril mengatakan tidak ada sinyal dari presiden untuk masuk jajaran menteri pada periode mendatang. Dia pun belum tahu secara pasti apakah dirinya akan diajak masuk dalam kabinet atau tidak.
“Wallahualam sampai sekarang secara eksplisit itu belum ada pembicaraan tentang hal itu,” katanya seusai bertemu Jokowi di Komplek Istana Kepresidenan Bogor, Senin (1/7/2019).
Dia mengatakan, pada pertemuan tersebut keduanya lebih banyak mendiskusikan persoalan-persoalan yang ada saat ini. Di antaranya berkaitan dengan Undang-Undang (UU) 1945 dan pembangunan hukum.
“Saya kira bukan hanya semata-mata penegakan hukum tetapi juga pembangunan hukum dalam arti perbaikan dalam sistem bernegara kita. Dan pengaturanya apalagi dengan sistem hukum yang dianggap baik dan ideal di masa-masa yang akan datang. Hanya sebatas itu,” tuturnya.
Ditanyakan apakah siap jika ditunjuk untuk membantu Jokowi pada periode kedua, dia pun kembali mengatakan bahwa belum ada pembicaraan tersebut.
“Saya engga tahu apa diminta atau engga diminta ya. Saya sudah dua kali pernah jadi kalau sekarang Menkumham, dulu menteri hukum perundang-undangan, menteri hukum dan hak asasi manusia. Jadi baik di zaman Gusdur maupun Megawati, dua kali. Apa iya saya masih disuruh jadi menteri hukum ham lagi, jadi nanti tiga kali itu,” pungkasnya.
Pada pertemuan tersebut, Yusril mengatakan tidak ada sinyal dari presiden untuk masuk jajaran menteri pada periode mendatang. Dia pun belum tahu secara pasti apakah dirinya akan diajak masuk dalam kabinet atau tidak.
“Wallahualam sampai sekarang secara eksplisit itu belum ada pembicaraan tentang hal itu,” katanya seusai bertemu Jokowi di Komplek Istana Kepresidenan Bogor, Senin (1/7/2019).
Dia mengatakan, pada pertemuan tersebut keduanya lebih banyak mendiskusikan persoalan-persoalan yang ada saat ini. Di antaranya berkaitan dengan Undang-Undang (UU) 1945 dan pembangunan hukum.
“Saya kira bukan hanya semata-mata penegakan hukum tetapi juga pembangunan hukum dalam arti perbaikan dalam sistem bernegara kita. Dan pengaturanya apalagi dengan sistem hukum yang dianggap baik dan ideal di masa-masa yang akan datang. Hanya sebatas itu,” tuturnya.
Ditanyakan apakah siap jika ditunjuk untuk membantu Jokowi pada periode kedua, dia pun kembali mengatakan bahwa belum ada pembicaraan tersebut.
“Saya engga tahu apa diminta atau engga diminta ya. Saya sudah dua kali pernah jadi kalau sekarang Menkumham, dulu menteri hukum perundang-undangan, menteri hukum dan hak asasi manusia. Jadi baik di zaman Gusdur maupun Megawati, dua kali. Apa iya saya masih disuruh jadi menteri hukum ham lagi, jadi nanti tiga kali itu,” pungkasnya.
(pur)
