Indonesia-Georgia Perkuat Kerja Sama di Bidang Pelayanan Publik

JAKARTA - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) menjalin kerja sama dengan Georgia untuk meningkatan kualitas pelayanan publik.

Saat bertemu dengan Menteri Hukum Georgia Thea Tsulukiani, Menteri PAN-RB Syafruddin menjelaskan, Kementerian PAN-RB selalu membuka diri untuk belajar dan menimba pengalaman positif dari negara-negara sahabat agar dapat terus menghasilkan inovasi pelayanan publik berkelas dunia.

"Saya berharap kunjungan kerja ini dapat bernilai strategis bagi penguatan kerja sama dalam bidang reformasi birokrasi dan pelayanan publik serta berbagi pengalaman dan pengetahuan diantara dua negara," tutur Syafruddin dalam keterangan tertulisnya, Rabu (26/6/2019).

Dalam bidang pelayanan publik, Indonesia belajar banyak pada praktik pelayanan publik terbaik Georgia, yaitu Public Service Hall dan Service Centre of Police.

Untuk itu saat kunjungan kerja ini, turut serta juga perwakilan dari pemerintah daerah, tenaga pengajar dan berbagai elemen lainnya untuk mempelajari pelayanan publik di Georgia.

Dalam pertemuan ini, Syafruddin menjelaskan program reformasi birokrasi yang sedang berjalan di Indonesia bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin baik.

Mengenai hal itu, Kementerian PAN-RB telah menjalankan lima langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di Indonesia. Di antaranya penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) untuk peningkatan efektivitas dan efisiensi anggaran.

Strategi kedua, pendirian 16 mal pelayanan publik (MPP) untuk memudahkan pengurusan berbagai perizinan. "Keberadaan MPP merupakan pelayanan terintegrasi dari pemerintah pusat dan daerah pada satu tempat sehingga menjadi mudah nyaman dan terjangkau bagi masyarakat," tutur Syafruddin.

Mantan Wakapolri ini juga menjelaskan Pemerintah Indonesia mendorong percepatan implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik atau e-goverment, untuk membangun sistem pemerintahan yang terintegrasi secara elektronik.

Kebijakan lainnya adalah open goverment partnership. Indonesia bersama dengan Georgia menjadi negara yang menginisiasi sistem open goverment di dunia. Melalui sistem ini maka keterbukaan informasi publik merupakan syarat mutlak untuk melibatkan masyarakat dalam pemerintahan.

"Kebahagiaan dan kesejahteraan akan cepat terealisasi melalui program pemerintah yang fokus menjawab harapan publik," ujar Syafruddin.

Dia menjelaskan, Indonesia saat ini juga telah memiliki sistem pengaduan nasional berbasis online bernama SP4N-LAPOR! Melalui aplikasi ini masyarakat dapat memberikan keluhan, masukan, dan saran untuk pengembangan pelayanan publik.

Menurut Syafruddin, Georgia merupakan salah satu negara yang berhasil menjalankan reformasi birokrasi. Georgia menjalankan reformasi birokrasi dimulai dengan menciptakan penegak hukum yang bersih dan berwibawa serta melakukan pemberantasan korupsi.

"Integritas dan kualitas SDM Aparatur dibangun secara tangguh. Hal ini juga menjadi konsentrasi Pemerintah Indonesia," tuturnya.

Sehingga beberapa waktu lalu Indonesia merekrut generasi smart ASN melalui sistem online untuk memenuhi kebutuhan negara dalam mengawal pembangunan.

Berbagai upaya tersebut dilakukan pemerintah agar setiap kementerian dan lembaga berkompetisi untuk menghasilkan inovasi pelayanan publik terbaik. Bukti nyatanya adalah inovasi pelayanan publik Indonesia, Peta Bencana.id milik BNPB kembali meraih penghargaan PBB dalam ajang United Nation Public Service Award (UNPSA) 2019 beberapa hari lalu saat di selenggarakan di Baku, Azebaizan.

Inovasi tersebut mendorong penanggulangan bencana di Indonesia secara simultan dengan melibatkan masyarakat.

Syafruddin sangat mengapresiasi sambutan yang diberikan Pemerintah Georgia terhadap delegasi Indonesia dalam melakukan kunjungan kerja untuk peningkatan pelayanan publik ini.

Menurut dia, kerja sama yang telah berjalan selama ini perlu dikembangkan dalam konteks lebih luas dan lebih strategis bagi kepentingan kedua negara.