DKPP Desak Perpindahannya ke Kemendagri Disegerakan

JAKARTA - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) merasa galau karena perpindahan Sekretariat DKPP dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai imbas dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 67/2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat DKPP tak kunjung dilaksanakan. Karena itu, Ketua DKPP Harjono mendesak agar perpindahan itu segera direalisasikan karena menyangkut penganggaran DKPP tahun 2020.

"Kami sedang galau karena pemindahan pengampu," ujar Ketua DKPP Harjono dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR bersama dengan KPU dan Bawaslu terkait Rancangan Kerja Anggaran (RKA) tahun 2020 di Ruang Rapat Komisi II DPR, Kompleks Parlen Senayan, Jakarta, Rabu (19/6/2019).

Karena itu, kata Harjono, DKPP berharap bahwa kesimpulan RDP kali ini merekomendasikan agar perpindahan personel, peralatan, pembiayaan dan dokumen (P3D) Sekretariat DKPP dari Bawaslu ke Kemendagri bisa dilaksanakan paling lambat pada 16 Agustus 2019 sesuai amanat Perpres Nomor 67/2018. Diharapkan prosesnya tidak mengganggu pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan DKPP yang sedang berjalan.

"Untuk menjaga independensi DKPP sebagai Penyelenggara Pemilu, direkomendasikan untuk pelaksanaan anggara tahun 2020 dibentuk Satker (satuan kerja) khusus DKPP di Kemendagri," pinta Harjono.

Selain itu, lanjutnya, DKPP juga mengusulkan anggaran tahun 2020 sebesar Rp147 miliar dengan rincian, program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya sebesar Rp73,82 miliar dan program penegakan kode etik penyelenggaraan pemilu sebesar Rp73,34 miliar.

"Sesuai kebijakan Kemenkeu (Kementerian Keuangan), bahwa pada tahun ini tidak ada APBNP sehingga dalam hal ini, anggaran DKPP di-cut off pada Kemendagri," jelasnya.

Karena itu, pada hari ini Komisi II DPR melaksakan rapat kembali bersama Kemendagri dan DKPP guna membahas perpindahan Sekretariat DKPP. Lalu direkomendasikan kepada Kemendagri untuk segera membuat Satker DKPP.

"Saya kira anggaran DKPP jangan sampai di-cut off dulu, mungkin nanti bisa dibicarakan lebih lanjut agar bisa mendapatkan alokasi anggaran yang sesuai," kata Wakil Ketua Komisi II Herman Khaeron dalam Rapat Kerja (Raker) dan RDP bersama dengan Mendagri, DKPP dan BNPP di Ruang Rapat Komisi II DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (20/6).

"Komisi II DPR meminta kepada Kemendagri agar dalam pelaksanaan anggaran tahun 2020, DKPP dijadikan sebagai Satker yang memiliki bagian anggaran tersendiri," urai Herman membacakan kesimpulan Raker dan RDP.