Patroli Siber Grup WA, Negara Tak Boleh Intervensi yang Bersifat Privat
Rabu, 19 Juni 2019 - 01:09 WIB
Patroli Siber Grup WA, Negara Tak Boleh Intervensi yang Bersifat Privat
A
A
A
JAKARTA - Pengamat politik Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin mengatakan bahwa dalam negara demokrasi, tidak boleh negara mengintervensi hal-hal yang bersifat private.
”Grup WA anggotanya kan individu-individu. Pemerintah tak boleh masuk ke wilayah private. Yang boleh adalah kalau ada ancaman yang dilakukan, tapi bukan atas dasar pemerintah mematai-matai. Artinya tidak ada privasi lagi dalam wilayah private maupun wilayah kelompok. Dalam negara demokrasi kita memiliki hak mengemukakan pendapat, termasuk mengkritik pemerintah dala hal yang positif,” paparnya.
Penilaian berbeda disampaikan pakar komunikasi politik Universitas Pelita Harapan (UPH) Jakarta, Emrus Sihombing. Menurutnya, grup WA adalah bagian dari media sosial yang mana di dalamnya ada komunikasi satu dengan yang lain yang saling mempengaruhi dan dipengaruhi. Padahal dalam komunikasi, ada tiga hal yang harus diperhatikan yakni to educate (harus ada fungsi mendidikan), to inform (ada fungsi menyampaikan informasi), dan to entertain (menghibur).
”Dialektika itu harus ada unsur mendidik, menginformasikan, bukan memberikan masalah, to entertain, membuat orang senang. Kombinasi dari tiga hal ini menurut saya suatu keharusan yang dilakukan partisipan komunikasi satu dengan yang lain,” tuturnya. (Baca juga: Patroli Siber Grup WA Dinilai Berlebihan )
Karena itu, kata Emrus, interaksi sosial dalam membangun realitas sosial tidak tepat jika diisi dengan penyebaran hoaks. ”Terbayang komunikasi antarmanusia dengan menyebar hoaks sehingga terbentuk realitas sosial sehingga hoaks dianggap sebagai suatu kebenaran. Itu membuat pegangan orang berperilaku. Bukankah itu bahaya dalam bangunan sosial? Ruang dialektika adalah ruang bersama, tapi milik bersama tidak hanya milik orang yang memproduksi pesan. Kalau kita kembali pada fungsi komunikasi maka langkah-langkah (patrol grup WA) itu saya termasuk yang mendukung itu karena jangan membuat informasi itu membuat orang stres,” paparnya.
”Grup WA anggotanya kan individu-individu. Pemerintah tak boleh masuk ke wilayah private. Yang boleh adalah kalau ada ancaman yang dilakukan, tapi bukan atas dasar pemerintah mematai-matai. Artinya tidak ada privasi lagi dalam wilayah private maupun wilayah kelompok. Dalam negara demokrasi kita memiliki hak mengemukakan pendapat, termasuk mengkritik pemerintah dala hal yang positif,” paparnya.
Penilaian berbeda disampaikan pakar komunikasi politik Universitas Pelita Harapan (UPH) Jakarta, Emrus Sihombing. Menurutnya, grup WA adalah bagian dari media sosial yang mana di dalamnya ada komunikasi satu dengan yang lain yang saling mempengaruhi dan dipengaruhi. Padahal dalam komunikasi, ada tiga hal yang harus diperhatikan yakni to educate (harus ada fungsi mendidikan), to inform (ada fungsi menyampaikan informasi), dan to entertain (menghibur).
”Dialektika itu harus ada unsur mendidik, menginformasikan, bukan memberikan masalah, to entertain, membuat orang senang. Kombinasi dari tiga hal ini menurut saya suatu keharusan yang dilakukan partisipan komunikasi satu dengan yang lain,” tuturnya. (Baca juga: Patroli Siber Grup WA Dinilai Berlebihan )
Karena itu, kata Emrus, interaksi sosial dalam membangun realitas sosial tidak tepat jika diisi dengan penyebaran hoaks. ”Terbayang komunikasi antarmanusia dengan menyebar hoaks sehingga terbentuk realitas sosial sehingga hoaks dianggap sebagai suatu kebenaran. Itu membuat pegangan orang berperilaku. Bukankah itu bahaya dalam bangunan sosial? Ruang dialektika adalah ruang bersama, tapi milik bersama tidak hanya milik orang yang memproduksi pesan. Kalau kita kembali pada fungsi komunikasi maka langkah-langkah (patrol grup WA) itu saya termasuk yang mendukung itu karena jangan membuat informasi itu membuat orang stres,” paparnya.
(pur)
