Bangun Puskodal, Bakamla Kekurangan Anggaran untuk Beli 77 Kapal
Senin, 17 Juni 2019 - 21:23 WIB
Bangun Puskodal, Bakamla Kekurangan Anggaran untuk Beli 77 Kapal
A
A
A
JAKARTA - Badan Keamanan Laut (Bakamla) berencana untuk membangun Pusat Komando dan Pengendalian (Puskodal) dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja Program (RKP) 2020. Namun, Bakamla masih kekurangan anggaran untuk pembelian 77 kapal laut dan kebutuhan teknis lainnya.
“Ada namanya pusat komando di markas besar, yang dimana di sana akan melengkapi kapal dengan alat pendeteksi canggih demi kepentingan nasional. Kita harus segera membangun Puskodal agar laut yang tidak bisa dipagari itu bisa dikendalikan,” kata Kepala Bakamla Achmad Taufieqoerrochman dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama dengan Komisi I DPR di Ruang Rapat Komisi I DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (17/6).
Taufieq memaparkan, pihaknya telah menghitung dan untuk kebutuhan dasar awal, Bakamla memiliki kemampuan anggaran sebesar Rp 3,6 triliun. Namun, anggaran itu belum mampu mencakup semua kebutuhan. “Ini yang dibutuhkan belum semua, seperti kapal dan keperluan teknis lainnya,” ujar Taufieq.
Kemudian, lanjut Taufieq, dengan anggaran tersebut Puskodal ini akan diisi oleh struktur kekuatan tetapi, tidak bisa diberi biaya pemeliharaan. Sehingga, secara keseluruhan, operasinya akan berkurang dan akan terjadi banyak pelanggaran lainnya.
“Kita (Bakamla) kira-kira butuh 77 kapal, kita tahu anggaran kita terbatas mana yang paling prioritas,” ungkapnya.
“Bila melihat kurangnya anggaran Bakamla, maka yang terdampak adalah menurunnya sistem operasi Bakamla Pak, secara kesuluruhan akan berdampak ke pelanggaran hukum yang tidak bisa kita tindaklanjutkan,” tambahnya.
Kemudian, Wakil Ketua Komisi I DPR Asril Hamzah Tanjung menutup rapat atas kesepakatan demgan mitra kerja karena diinilai membahas isu-isu strategis dan cukup sensitif.
“Ada namanya pusat komando di markas besar, yang dimana di sana akan melengkapi kapal dengan alat pendeteksi canggih demi kepentingan nasional. Kita harus segera membangun Puskodal agar laut yang tidak bisa dipagari itu bisa dikendalikan,” kata Kepala Bakamla Achmad Taufieqoerrochman dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama dengan Komisi I DPR di Ruang Rapat Komisi I DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (17/6).
Taufieq memaparkan, pihaknya telah menghitung dan untuk kebutuhan dasar awal, Bakamla memiliki kemampuan anggaran sebesar Rp 3,6 triliun. Namun, anggaran itu belum mampu mencakup semua kebutuhan. “Ini yang dibutuhkan belum semua, seperti kapal dan keperluan teknis lainnya,” ujar Taufieq.
Kemudian, lanjut Taufieq, dengan anggaran tersebut Puskodal ini akan diisi oleh struktur kekuatan tetapi, tidak bisa diberi biaya pemeliharaan. Sehingga, secara keseluruhan, operasinya akan berkurang dan akan terjadi banyak pelanggaran lainnya.
“Kita (Bakamla) kira-kira butuh 77 kapal, kita tahu anggaran kita terbatas mana yang paling prioritas,” ungkapnya.
“Bila melihat kurangnya anggaran Bakamla, maka yang terdampak adalah menurunnya sistem operasi Bakamla Pak, secara kesuluruhan akan berdampak ke pelanggaran hukum yang tidak bisa kita tindaklanjutkan,” tambahnya.
Kemudian, Wakil Ketua Komisi I DPR Asril Hamzah Tanjung menutup rapat atas kesepakatan demgan mitra kerja karena diinilai membahas isu-isu strategis dan cukup sensitif.
(pur)
