Jelang Sidang Pemilu, Pemerintah Pastikan Keamanan Stabil
Selasa, 11 Juni 2019 - 08:02 WIB
Jelang Sidang Pemilu, Pemerintah Pastikan Keamanan Stabil
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah memberikan jaminan situasi keamanan akan tetap stabil jelang pelaksanaan sidang sengketa hasil Pemilu Serentak 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK) yang bakal digelar 14 Juni mendatang.
Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto meminta kedua tim sukses, baik BPN Prabowo-Sandi maupun TKN Jokowi-Ma’ruf agar tetap konsisten menyelesaikan masalah sengketa di MK. Dengan begitu, kedua pihak tersebut bisa menerima hasil keputusan hakim tanpa menimbulkan kegaduhan.
“Kita bersyukur. Kita berikan apresiasi kepada para kontestan yang saat ini memilih menyelesaikan permasalahan-permasalahan lewat jalur hukum, lewat MK untuk menyelesaikan berbagai persengketaan, berbagai perbedaan, perselisihan dalam masa pemilihan,” kata Wiranto di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, kemarin.
Wiranto juga mengatakan, Polri dan TNI tetap akan disiagakan untuk mengamankan berbagai kemungkinan. “Aparat keamanan kita siapkan untuk tetap melakukan kesiagaan penuh untuk menjaga keamanan ibu kota dan keamanan kota-kota lain yang ada indikasi pengerahan massa,” ujarnya.
Wiranto pun memastikan pemerintah tidak akan melakukan pembatasan media sosial seperti pada kerusuhan seusai rekapitulasi hasil pemilu lalu. Namun, dia tetap meminta masyarakat tidak ikut menyebarkan provokasi dan hoaks lewat media sosial. Jika provokasi tidak terkendali, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara bisa kembali membatasi akses Whatsapp, Facebook, danInstagram.
“Tapi, kita juga mengimbau masyarakat jangan sampai membiarkan berita-berita negatif yang menyerang opini publik dibiarkan. Itu kenapa kita perlambat medsos, karena waktu itu sudah berlebihan. Berita bohong, berita hoaks yang mengacaukan opini publik,” katanya.
Sementara itu, Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo (Jokowi)-KH Ma’ruf Amin siap menghadapi gugatan sengketa hasil pemilihan presiden (pilpres) yang akan dimulai pada 14 Juni 2019. Rencananya hari ini TKN juga akan mendaftarkan surat kuasa sebagai pihak terkait di MK jika nomor registrasi sudah dikeluarkan pada permohonan pemohon.
“Jadi, kami dari Direktorat Hukum dan Advokasi TKN, pertama sudah mempersiapkan segala sesuatunya untuk sengketa pilpres di MK yang itu persidangannya dimulai 14 Juni sesuai dengan jadwal ditetapkan MK,” kata Direktur Hukum dan Advvokasi TKN Ade Irfan Pulungan di Media Center Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, kemarin.
Ade mengatakan, ada empat komponen yang masuk tim kuasa sebagai pihak terkait. Pertama, mereka dari partai politik (parpol) Koalisi Indonesia Kerja (KIK). Kedua, dari Direktorat Hukum dan Advokasi TKN. Ketiga, tim hukum dari Yusril Ihza Mahendra sebagai kuasa hukum paslon 01. Terakhir dari para advokat dan lawyer profesional yang ingin bergabung membantu sengketa pilpres. (Binti Mufarida/Abdul Rochim)
Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto meminta kedua tim sukses, baik BPN Prabowo-Sandi maupun TKN Jokowi-Ma’ruf agar tetap konsisten menyelesaikan masalah sengketa di MK. Dengan begitu, kedua pihak tersebut bisa menerima hasil keputusan hakim tanpa menimbulkan kegaduhan.
“Kita bersyukur. Kita berikan apresiasi kepada para kontestan yang saat ini memilih menyelesaikan permasalahan-permasalahan lewat jalur hukum, lewat MK untuk menyelesaikan berbagai persengketaan, berbagai perbedaan, perselisihan dalam masa pemilihan,” kata Wiranto di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, kemarin.
Wiranto juga mengatakan, Polri dan TNI tetap akan disiagakan untuk mengamankan berbagai kemungkinan. “Aparat keamanan kita siapkan untuk tetap melakukan kesiagaan penuh untuk menjaga keamanan ibu kota dan keamanan kota-kota lain yang ada indikasi pengerahan massa,” ujarnya.
Wiranto pun memastikan pemerintah tidak akan melakukan pembatasan media sosial seperti pada kerusuhan seusai rekapitulasi hasil pemilu lalu. Namun, dia tetap meminta masyarakat tidak ikut menyebarkan provokasi dan hoaks lewat media sosial. Jika provokasi tidak terkendali, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara bisa kembali membatasi akses Whatsapp, Facebook, danInstagram.
“Tapi, kita juga mengimbau masyarakat jangan sampai membiarkan berita-berita negatif yang menyerang opini publik dibiarkan. Itu kenapa kita perlambat medsos, karena waktu itu sudah berlebihan. Berita bohong, berita hoaks yang mengacaukan opini publik,” katanya.
Sementara itu, Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo (Jokowi)-KH Ma’ruf Amin siap menghadapi gugatan sengketa hasil pemilihan presiden (pilpres) yang akan dimulai pada 14 Juni 2019. Rencananya hari ini TKN juga akan mendaftarkan surat kuasa sebagai pihak terkait di MK jika nomor registrasi sudah dikeluarkan pada permohonan pemohon.
“Jadi, kami dari Direktorat Hukum dan Advokasi TKN, pertama sudah mempersiapkan segala sesuatunya untuk sengketa pilpres di MK yang itu persidangannya dimulai 14 Juni sesuai dengan jadwal ditetapkan MK,” kata Direktur Hukum dan Advvokasi TKN Ade Irfan Pulungan di Media Center Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, kemarin.
Ade mengatakan, ada empat komponen yang masuk tim kuasa sebagai pihak terkait. Pertama, mereka dari partai politik (parpol) Koalisi Indonesia Kerja (KIK). Kedua, dari Direktorat Hukum dan Advokasi TKN. Ketiga, tim hukum dari Yusril Ihza Mahendra sebagai kuasa hukum paslon 01. Terakhir dari para advokat dan lawyer profesional yang ingin bergabung membantu sengketa pilpres. (Binti Mufarida/Abdul Rochim)
(nfl)
