Fahira Dukung Prabowo-Sandi 'Jemput Keadilan' ke MK
Kamis, 23 Mei 2019 - 18:18 WIB
Fahira Dukung Prabowo-Sandi 'Jemput Keadilan' ke MK
A
A
A
JAKARTA - Wakil Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Fahira Idris mengapresiasi dan mendukung langkah Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mengajukan gugatan hasil pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Langkah ini dinilai Fahira tepat sebagai forum yang mempunyai kekuatan hukum untuk membeberkan berbagai bukti dugaan kecurangan penyelenggaraan Pilpres 2019.
Fahira mengungkapkan, apapun hasilnya nanti, gugatan ke MK menjadi jalan terbaik. Oleh karena itu, dia berharap semua proses persidangan gugatan hasil pilpres di MK berjalan transparan dan dapat disaksikan seluruh masyarakat terutama lewat berbagai media informasi dan komunikasi.
“Saya dukung langkah BPN menjemput keadilan ke MK. Biar rakyat menyaksikan dan menilai langsung seperti apa bukti dugaan pelanggaran pilpres. Tentunya, apapun nanti vonis hakim semua pihak harus berlapang dada,” tutur Fahira Idris, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta (23/5/2019).
Dalam persidangan perselisihan penetapan perolehan suara hasil pilpres di MK, kata dia, pihak yang mengajukan gugatan diberikan ruang untuk memaparkan berbagai bukti bahwa telah terjadi pelanggaran yang terstruktur atau kecurangan yang dilakukakan oleh aparat struktural (aparat pemerintah maupun penyelenggara pemilihan secara kolektif), pelanggaran pemilu yang sistematis atau yang direncanakan secara matang, tersusun dan rapi, serta pelanggaran yang masif.
Menurut dia, harus diakui banyak masalah yang membelit gelaran Pemilu 2019. Oleh karena itu, persidangan di MK bisa menjadi forum tepat bagi BPN untuk memaparkan data, fakta, atau temuan duguaan kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif, sekaligus mengevaluasi berbagai sisi penyelenggaraan pemilu terutama yang mempunyai potensi atau celah terjadinya berbagai peluang kecurangan.
“Ikhtiar ini patut diapresiasi dan dihargai. Kita doakan MK menjadi penengah yang adil terhadap perselisihan yang begitu banyak menguras energi bangsa ini,” tuturnya.
Langkah ini dinilai Fahira tepat sebagai forum yang mempunyai kekuatan hukum untuk membeberkan berbagai bukti dugaan kecurangan penyelenggaraan Pilpres 2019.
Fahira mengungkapkan, apapun hasilnya nanti, gugatan ke MK menjadi jalan terbaik. Oleh karena itu, dia berharap semua proses persidangan gugatan hasil pilpres di MK berjalan transparan dan dapat disaksikan seluruh masyarakat terutama lewat berbagai media informasi dan komunikasi.
“Saya dukung langkah BPN menjemput keadilan ke MK. Biar rakyat menyaksikan dan menilai langsung seperti apa bukti dugaan pelanggaran pilpres. Tentunya, apapun nanti vonis hakim semua pihak harus berlapang dada,” tutur Fahira Idris, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta (23/5/2019).
Dalam persidangan perselisihan penetapan perolehan suara hasil pilpres di MK, kata dia, pihak yang mengajukan gugatan diberikan ruang untuk memaparkan berbagai bukti bahwa telah terjadi pelanggaran yang terstruktur atau kecurangan yang dilakukakan oleh aparat struktural (aparat pemerintah maupun penyelenggara pemilihan secara kolektif), pelanggaran pemilu yang sistematis atau yang direncanakan secara matang, tersusun dan rapi, serta pelanggaran yang masif.
Menurut dia, harus diakui banyak masalah yang membelit gelaran Pemilu 2019. Oleh karena itu, persidangan di MK bisa menjadi forum tepat bagi BPN untuk memaparkan data, fakta, atau temuan duguaan kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif, sekaligus mengevaluasi berbagai sisi penyelenggaraan pemilu terutama yang mempunyai potensi atau celah terjadinya berbagai peluang kecurangan.
“Ikhtiar ini patut diapresiasi dan dihargai. Kita doakan MK menjadi penengah yang adil terhadap perselisihan yang begitu banyak menguras energi bangsa ini,” tuturnya.
(dam)
