Membaca Peluang PAN-Demokrat Masuk Barisan Jokowi-Ma'ruf
Rabu, 22 Mei 2019 - 11:10 WIB
Membaca Peluang PAN-Demokrat Masuk Barisan Jokowi-Ma'ruf
A
A
A
JAKARTA - Pasca pemungutan suara Pemilu 2019, isu akan bergabungnya Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Demokrat ke koalisi pendukung Joko Widodo menyeruak ke publik.
Setidaknya itu terlihat dari pertemuan-pertemuan yang digelar putra Komandan Satuan Tugas Bersama Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dengan Jokowi di Istana Negara. Begitu juga dengan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan yang rencananya akan bertemu Jokowi hari ini.
Lalu bagaimana peluang dan nasib Demokrat dan PAN bergabung ke Pemerintah Jokowi-Ma'ruf?
Sekretaris Jenderal DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani tidak menampik perkembangan politik dalam beberapa hari belakangan semakin dinamis.
Apalagi kata dia, sebelumnya ada pernyataan dari elite-elite partai politik pendukung Prabowo-Subianto yang menyatakan koalisi pendukung pasangan capres-cawapres nomor urut 02 itu hanya sampai 22 Mei 2019.
Sekadar informasi, 22 Mei adalah baas akhir pengumuman hasil rekapitulasi pemungutan suara Pilpres 2019. "Kita tunggu saja. Seperti apa sikap Demokrat dan PAN," kata Arsul di Rumah Cemara, Selasa 21 Mei 2019.Mengenai berapa besar peluang Demokrat dan PAN bergabung ke pemerintahan, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf ini menilai jika mereka ingin bergabung dengan pemerintah maka, urusannya bukan pada TKN.
Dalam hal ini, lanjut Arsul, Jokowi diberikan kewenangan untuk menyikapinya. Kata Arsul, Jokowi pasti akan meminta pendapat dan masukan 10 parpol koalisi yang sejak awal mengusung dan mendukungnya, khususnya PDIP sebagai pemimpin koalisi.
"Belum jelas juga. Jangan-jangan kita saja yang kegeeran mereka mau gabung," ucapnya.
Sekretaris Jeneral DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto juga angkat suara mengenai kemungkinan bergabungnya PAN dan Demokrat ke barisan koalisi Jokowi-Ma'ruf.
Hasto menegaskan PDIP akan membuka ruang berdialog mengenai hal tersebut. Menurut dia, kemungkinan bergabungnya parpol pendukung Prabowo ke Jokowi terbuka.
"Kami membuka ruang," kata Hasto.
Setidaknya itu terlihat dari pertemuan-pertemuan yang digelar putra Komandan Satuan Tugas Bersama Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dengan Jokowi di Istana Negara. Begitu juga dengan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan yang rencananya akan bertemu Jokowi hari ini.
Lalu bagaimana peluang dan nasib Demokrat dan PAN bergabung ke Pemerintah Jokowi-Ma'ruf?
Sekretaris Jenderal DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani tidak menampik perkembangan politik dalam beberapa hari belakangan semakin dinamis.
Apalagi kata dia, sebelumnya ada pernyataan dari elite-elite partai politik pendukung Prabowo-Subianto yang menyatakan koalisi pendukung pasangan capres-cawapres nomor urut 02 itu hanya sampai 22 Mei 2019.
Sekadar informasi, 22 Mei adalah baas akhir pengumuman hasil rekapitulasi pemungutan suara Pilpres 2019. "Kita tunggu saja. Seperti apa sikap Demokrat dan PAN," kata Arsul di Rumah Cemara, Selasa 21 Mei 2019.Mengenai berapa besar peluang Demokrat dan PAN bergabung ke pemerintahan, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf ini menilai jika mereka ingin bergabung dengan pemerintah maka, urusannya bukan pada TKN.
Dalam hal ini, lanjut Arsul, Jokowi diberikan kewenangan untuk menyikapinya. Kata Arsul, Jokowi pasti akan meminta pendapat dan masukan 10 parpol koalisi yang sejak awal mengusung dan mendukungnya, khususnya PDIP sebagai pemimpin koalisi.
"Belum jelas juga. Jangan-jangan kita saja yang kegeeran mereka mau gabung," ucapnya.
Sekretaris Jeneral DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto juga angkat suara mengenai kemungkinan bergabungnya PAN dan Demokrat ke barisan koalisi Jokowi-Ma'ruf.
Hasto menegaskan PDIP akan membuka ruang berdialog mengenai hal tersebut. Menurut dia, kemungkinan bergabungnya parpol pendukung Prabowo ke Jokowi terbuka.
"Kami membuka ruang," kata Hasto.
(dam)
