Ramadhan Momen Pengendalian Diri dan Perkuat Kebersamaan
Selasa, 21 Mei 2019 - 16:48 WIB
Ramadhan Momen Pengendalian Diri dan Perkuat Kebersamaan
A
A
A
JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengumumkan hasil rekapitulasi suara Pemilu 2019, Senin (20/5/2019) malam.
Semua pihak diminta untuk menghormati keputusan tersebut sebagai produk konstitusi sesuai undang-undang. Bagi yang tidak puas, kontestan dapat melakukan upaya hukum dengan menggugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Masyarakat pun diingatkan untuk dapat mengendalikan diri dan tidak berbuat anarkistis. Apalagi di saat bulan Ramadhan.
"Puasa Ramadhan adalah pengendalian diri untuk mewujudkan kebersamaan. Oleh karena itu, setiap dan seluruh mereka yang beriman dan berpuasa wajib menjauhkan diri dari perbuatan sia-sia yang mengandung banyak mudharat seperti unjuk rasa yang dapat menjadi anarki yang merugikan bangsa dan negara," tutur cendekiawan muslim, Azyumardi Azra di Jakarta, Selasa (21/5/2019).
Menanggapi rencana demo besar-besaran pada 22 Mei besok, Azyumardi menilai rencana itu sebagai ekspresi hawa nafsu.Dia mengimbau masyarakat hanya mendengar ulama yang netral dan berpihak pada kelompok tertentu.
"Yang namanya demo adalah ekspresi dari hawa nafsu. Padahal puasa itu menahan hawa nafsu. Jadi saya kira ulama seperti itu tidak perlu didengar. Yang perlu didengar itu ulama netral, berpihak pada kepentingan umat, negara. Kita harus apresiasi ulama NU dan Muhammadiyah yang netral," tuturnya.
Azyumardi juga menggarisbawahi pernyataan bahwa demo 22 Mei adalah jihad. Dia menolak itu. Menurut dia, klaim atas nama ulama menyerukan jihad 22 Mei harus ditolak. “Itu politisasi agama,” tegasnya,
Dia mengingatkan ulama seharusnya menenangkan umat dan tidak memercik permusuhan di antara umat. Apalagi, rencana aksi massa itu ada di saat bulan puasa.
Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu menyarankan masyarakat sebaiknya mengikuti prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hal itu jika memang ada pihak yang tidak puas dengan hasil rekapitulasi Pemilu 2019 dari KPU.
"Ada KPU, Bawaslu, MK. Biarkan lembaga yang diamanatkan undang-undang itu melaksanakan tugasnya. Tidak usah mengerahkan massa, apalagi atas nama jihad,” tutur Azyumardi.
Semua pihak diminta untuk menghormati keputusan tersebut sebagai produk konstitusi sesuai undang-undang. Bagi yang tidak puas, kontestan dapat melakukan upaya hukum dengan menggugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Masyarakat pun diingatkan untuk dapat mengendalikan diri dan tidak berbuat anarkistis. Apalagi di saat bulan Ramadhan.
"Puasa Ramadhan adalah pengendalian diri untuk mewujudkan kebersamaan. Oleh karena itu, setiap dan seluruh mereka yang beriman dan berpuasa wajib menjauhkan diri dari perbuatan sia-sia yang mengandung banyak mudharat seperti unjuk rasa yang dapat menjadi anarki yang merugikan bangsa dan negara," tutur cendekiawan muslim, Azyumardi Azra di Jakarta, Selasa (21/5/2019).
Menanggapi rencana demo besar-besaran pada 22 Mei besok, Azyumardi menilai rencana itu sebagai ekspresi hawa nafsu.Dia mengimbau masyarakat hanya mendengar ulama yang netral dan berpihak pada kelompok tertentu.
"Yang namanya demo adalah ekspresi dari hawa nafsu. Padahal puasa itu menahan hawa nafsu. Jadi saya kira ulama seperti itu tidak perlu didengar. Yang perlu didengar itu ulama netral, berpihak pada kepentingan umat, negara. Kita harus apresiasi ulama NU dan Muhammadiyah yang netral," tuturnya.
Azyumardi juga menggarisbawahi pernyataan bahwa demo 22 Mei adalah jihad. Dia menolak itu. Menurut dia, klaim atas nama ulama menyerukan jihad 22 Mei harus ditolak. “Itu politisasi agama,” tegasnya,
Dia mengingatkan ulama seharusnya menenangkan umat dan tidak memercik permusuhan di antara umat. Apalagi, rencana aksi massa itu ada di saat bulan puasa.
Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu menyarankan masyarakat sebaiknya mengikuti prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hal itu jika memang ada pihak yang tidak puas dengan hasil rekapitulasi Pemilu 2019 dari KPU.
"Ada KPU, Bawaslu, MK. Biarkan lembaga yang diamanatkan undang-undang itu melaksanakan tugasnya. Tidak usah mengerahkan massa, apalagi atas nama jihad,” tutur Azyumardi.
(dam)
