PPP Yakin TNI-Polri Tak Kurangi Hak Warga Berunjuk Rasa 22 Mei

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan mengumumkan hasil penghitungan suara Pemilu serentak 2019 pada Rabu 22 Mei nanti.

Menyikapi momen tersebut, massa pendukung calon presiden-calon wakil presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dari berbagai daerah akan berdatangan ke kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta.

Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Arsul Sani meyakini TNI dan Polri tidak akan mengurangi hak warga negara untuk berunjuk rasa selama dilakukan sesuai aturan.

"Saya yakin TNI-Polri itu tidak akan mengurangi hak warga negara untuk berekspresi, berunjuk rasa, sepanjang semuanya masih dalam koridor aturan," tutur Arsul di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (20/5/2019). (Baca juga: DKI Instruksikan Seluruh RS Terima Peserta Demo 22 Mei yang Butuh Layanan Kesehatan )

Menurut dia, pengamanan yang dilakukan secara ketat oleh aparat keamanan merupakan suatu kewajaran.
"Itu karena kami kebetulan yang di Komisi III kan juga mendengar tidak tertutup kemungkin ada kelompok-kelompok yang katakanlah terafiliasi dengan organisasi atau gerakan terorisme akan melakukan aksi. Ini kan tidak boleh terjadi," tuturnya.
Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin ini menjelaskan, pengamanan Polri yang dibantu TNI sebagai langkah antisipasi potensi aksi terorisme.

"Saya kira sudah bisa merasakan juga, bahwa dalam konteks kegiatan itu saja sudah cukup meningkat," katanya.