Fadli Zon Minta Pemerintah Tak Bikin Stigma Negatif terhadap Unjuk Rasa
Minggu, 19 Mei 2019 - 14:59 WIB
Fadli Zon Minta Pemerintah Tak Bikin Stigma Negatif terhadap Unjuk Rasa
A
A
A
JAKARTA - Wakil Ketua DPR, Fadli Zon meminta pemerintah maupun aparat kepolisian tidak membuat stigma negatif terhadap aksi unjuk rasa masyarakat. Dia menjelaskan, people power merupakan bagian dari demokrasi.
"Biasa-biasa saja. Demonstrasi adalah salah satu bentuk ekspresi demokrasi. Jadi, berhentilah membuat stigma negatif dan menyeramkan. Kecuali kita memang hendak kembali ke jalan otoritarian," ujar Fadli Zon dalam keterangan tertulisnya, Minggu (19/5/2019).
Fadli Zon sebagai salah satu pimpinan lembaga tinggi negara, sekaligus pemimpin partai politik, mengingatkan kepada aparat penegak hukum agar bisa bekerja sama dengan seluruh elemen demokrasi untuk mencegah negara ini tidak menjadi ‘polizeistaat’, atau negara polisi, di mana negara, atau aparat negara memposisikan diri lebih tinggi daripada hukum dan masyarakat.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini mengatakan, polisi adalah aparat negara, bukan alat politik rezim. Jangan sampai polisi digunakan oleh penguasa sebagai alat pemukul lawan-lawan politik.
"Itu tak boleh terjadi. Hal-hal semacam itulah yang telah merusak kepercayaan masyarakat terhadap aparat hukum selama ini," kata Anggota Dewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Uno itu.
Dia menambahkan, saat ini keadilan merupakan isu sensitif. "Sebagai penegak hukum, jangan sampai polisi mengabaikan rasa keadilan masyarakat, apalagi mempermainkannya. Bisa mahal sekali harganya," pungkasnya.
"Biasa-biasa saja. Demonstrasi adalah salah satu bentuk ekspresi demokrasi. Jadi, berhentilah membuat stigma negatif dan menyeramkan. Kecuali kita memang hendak kembali ke jalan otoritarian," ujar Fadli Zon dalam keterangan tertulisnya, Minggu (19/5/2019).
Fadli Zon sebagai salah satu pimpinan lembaga tinggi negara, sekaligus pemimpin partai politik, mengingatkan kepada aparat penegak hukum agar bisa bekerja sama dengan seluruh elemen demokrasi untuk mencegah negara ini tidak menjadi ‘polizeistaat’, atau negara polisi, di mana negara, atau aparat negara memposisikan diri lebih tinggi daripada hukum dan masyarakat.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini mengatakan, polisi adalah aparat negara, bukan alat politik rezim. Jangan sampai polisi digunakan oleh penguasa sebagai alat pemukul lawan-lawan politik.
"Itu tak boleh terjadi. Hal-hal semacam itulah yang telah merusak kepercayaan masyarakat terhadap aparat hukum selama ini," kata Anggota Dewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Uno itu.
Dia menambahkan, saat ini keadilan merupakan isu sensitif. "Sebagai penegak hukum, jangan sampai polisi mengabaikan rasa keadilan masyarakat, apalagi mempermainkannya. Bisa mahal sekali harganya," pungkasnya.
(kri)
