BPN Prabowo-Sandi Tegaskan Kecurangan Pilpres 2019 Terjadi TSM
Rabu, 15 Mei 2019 - 21:22 WIB
BPN Prabowo-Sandi Tegaskan Kecurangan Pilpres 2019 Terjadi TSM
A
A
A
JAKARTA - Gelaran Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2019 dinilai dinodai dengan kecurangan yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif. Anggota Dewan Pakar Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Said Didu mengatakan bahwa kecurangan terstruktur terjadi karena dilakukan oleh lembaga yang memiliki struktur dari pusat hingga daerah.
Sedangkan masif lantaran kegiatan-kegiatan yang dilakukan lembaga tersebut mampu memengaruhi pilihan masyarakat saat pemilu. Menurut Said Didu, fakta tersebut susah dibantah.
"Kalau dikatakan terstruktur, dilakukan oleh lembaga yang memiliki struktur dan itu kita tahu semua, BUMN, ASN, polisi, itu organsisasi-organisasi yang terstruktur. Kemudian masif adalah dilaksanakan dengan masif dan menyebar karena dilakukan melalui instruksi dan jelas,” ujar Said Didu dalam diskusi Bertajuk Lawan Kecurangan Pilpres Terstruktur, Sistematis dan Masif di Media Center Prabowo-Sandiaga, Jalan Sriwijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (15/5/2019).
Dia membeberkan, kecurangan secara terstruktur sudah dimulai dari kisruh Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang tidak terselesaikan. Dia juga menyebut BUMN dikerahkan untuk memengaruhi pilihan masyarakat dengan menggelontorkan dana CSR di daerah-daerah yang selama ini menjadi kantong pemilih Prabowo-Sandiaga.
“Untuk dapat suara, Program Keluarga Harapan di suatu daerah turun empat hari sebelum pilpres. Bantuan dana desa dipercepat. Ini sistematis sekali penggunaan APBN,” jelas mantan Sekretaris Kementerian BUMN ini.
Maka itu, dia meminta agar segala kecurangan itu segera dihentikan. Pasalnya, kecurangan mengancam kedaulatan Indonesia.
“Kalau cara-cara ini diteruskan, saya simpulkan bahwa siapa pun bisa jadi presiden asal disetujui raja kecurangan yaitu cukong-cukong penguasa. Bila demikian, kedaulatan negeri ini sudah terancam,” pungkasnya.
Sedangkan masif lantaran kegiatan-kegiatan yang dilakukan lembaga tersebut mampu memengaruhi pilihan masyarakat saat pemilu. Menurut Said Didu, fakta tersebut susah dibantah.
"Kalau dikatakan terstruktur, dilakukan oleh lembaga yang memiliki struktur dan itu kita tahu semua, BUMN, ASN, polisi, itu organsisasi-organisasi yang terstruktur. Kemudian masif adalah dilaksanakan dengan masif dan menyebar karena dilakukan melalui instruksi dan jelas,” ujar Said Didu dalam diskusi Bertajuk Lawan Kecurangan Pilpres Terstruktur, Sistematis dan Masif di Media Center Prabowo-Sandiaga, Jalan Sriwijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (15/5/2019).
Dia membeberkan, kecurangan secara terstruktur sudah dimulai dari kisruh Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang tidak terselesaikan. Dia juga menyebut BUMN dikerahkan untuk memengaruhi pilihan masyarakat dengan menggelontorkan dana CSR di daerah-daerah yang selama ini menjadi kantong pemilih Prabowo-Sandiaga.
“Untuk dapat suara, Program Keluarga Harapan di suatu daerah turun empat hari sebelum pilpres. Bantuan dana desa dipercepat. Ini sistematis sekali penggunaan APBN,” jelas mantan Sekretaris Kementerian BUMN ini.
Maka itu, dia meminta agar segala kecurangan itu segera dihentikan. Pasalnya, kecurangan mengancam kedaulatan Indonesia.
“Kalau cara-cara ini diteruskan, saya simpulkan bahwa siapa pun bisa jadi presiden asal disetujui raja kecurangan yaitu cukong-cukong penguasa. Bila demikian, kedaulatan negeri ini sudah terancam,” pungkasnya.
(kri)
