Muhammadiyah Ajak Bawaslu Ungkap Penyebab Meninggalnya Ratusan KPPS
Jum'at, 10 Mei 2019 - 11:11 WIB
Muhammadiyah Ajak Bawaslu Ungkap Penyebab Meninggalnya Ratusan KPPS
A
A
A
JAKARTA - Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengajak Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk membentuk tim untuk mengetahui penyebab meninggalnya ratusan personel Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).
"Kami merasa prihatin dan tergerak untuk melakukan mitigasi kesehatan petugas KPPS Pemilu 2019, yag bertujuan untuk mengetahui penyebab kematian dan sakit yang dialami petugas."
Demikian isi surat yang disampaikan Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah kepada Bawaslu perihal Kerja Sama Pembentukan Tim Mitigasi Kesehatan, 9 Mei 2019, yang diunggah di Twitter Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah, Jumat (10/5/2019).
Surat ditandatangai Ketua Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah, Trisno Raharjo dan Sekretaris Rahmat Muhajir Nugroho.
Muhammadiyah menegaskan ajakan pembentukan tim tersebut sebagai bentuk kepedulian terhadap persoalan bangsa dan mengingat jumlah korban meninggal cukup besar.
Dalam upaya mengetahui penyebab kematian dan sakit yang dialami petugas KPPS, Muhammadiyah akan menggunakan metode ilmiah berbasis data dan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan.
"Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah dengan melibatkan 103 rumah sakit PKU Muhammadiyah dan 13 fakultas kedokteran Perguruan Tinggi Muhammadiyah se-Indonesia bermaksud menawarkan kerja sama kepada Bawaslu untuk bersama-sama membentuk tim mitigasi kesehatan sebagai bahan evaluasi dan mencegah terjadinya kejadian serupa pada pemilu berikutnya," demikian isi surat tersebut.
"Kami merasa prihatin dan tergerak untuk melakukan mitigasi kesehatan petugas KPPS Pemilu 2019, yag bertujuan untuk mengetahui penyebab kematian dan sakit yang dialami petugas."
Demikian isi surat yang disampaikan Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah kepada Bawaslu perihal Kerja Sama Pembentukan Tim Mitigasi Kesehatan, 9 Mei 2019, yang diunggah di Twitter Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah, Jumat (10/5/2019).
Surat ditandatangai Ketua Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah, Trisno Raharjo dan Sekretaris Rahmat Muhajir Nugroho.
Muhammadiyah menegaskan ajakan pembentukan tim tersebut sebagai bentuk kepedulian terhadap persoalan bangsa dan mengingat jumlah korban meninggal cukup besar.
Dalam upaya mengetahui penyebab kematian dan sakit yang dialami petugas KPPS, Muhammadiyah akan menggunakan metode ilmiah berbasis data dan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan.
"Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah dengan melibatkan 103 rumah sakit PKU Muhammadiyah dan 13 fakultas kedokteran Perguruan Tinggi Muhammadiyah se-Indonesia bermaksud menawarkan kerja sama kepada Bawaslu untuk bersama-sama membentuk tim mitigasi kesehatan sebagai bahan evaluasi dan mencegah terjadinya kejadian serupa pada pemilu berikutnya," demikian isi surat tersebut.
(dam)
