Politisi Nasdem Ini Usulkan Ada Lembaga Pengawas KPK
Selasa, 07 Mei 2019 - 20:55 WIB
Politisi Nasdem Ini Usulkan Ada Lembaga Pengawas KPK
A
A
A
JAKARTA - Ketua DPP Partai Nasdem Irma Suryani Chaniago berharap ada lembaga pengawas agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak melampaui kewenangan yang dimilikinya. Walaupun begitu bukan berarti usulan ini akan bertujuan untuk melemahkan lembaga anti rusuah tersebut.
“Jika sebuah lembaga tidak ada yang mengawasi, maka cenderung menyalahgunakan wewenangnya. Kita sepakat kalau korupsi harus diberantas, tetapi sebagai lembaga superbody bukan berarti KPK lepas dari pengawasan karena KPK bukan malaikat,” kata Irma dalam diskusi yang digelar di Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (7/5/2019).
Sebagai lembaga yang menjadi tumpuan pemberantasan korupsi, Irma juga berharap KPK steril dari politik. Kepentingan politik di KPK, menurutnya, selain bisa membelah antarpenyidik juga bisa membuat lembaga ini tidak profesional dalam menangani kasus.
Makanya ketika ada indikasi oknum KPK yang bermain politik, maka harus diklarifikasi. Jika terbukti berpolitik maka perlu mendapatkan sanksi yang sesuai.
“Seharusnya KPK lebih menjaga hal-hal dari politik praktis. Jika ada penyidik KPK berpolitik praktis itu akhirnya akan membuat masyarakat tidak percaya lagi pada KPK,” tambahnya.
Irma menambahkan bahwa tidak dapat dipungkiri bahwa saat ini berkembang isu di tengah masyarakat bahwa ada penyidik yang cenderung memihak salah satu pasangan calon di Pilpres yang berlangsung beberapa waktu lalu. Isu ini diharapkan diselesaikan dengan prosedur yang benar agar tidak menjadi polemik yang berkepanjangan di tengah masyarakat.
“Yang menjadi masalah di masyarakat sekarang karena ada penyidik KPK secara terang-tenganan berpihak pada salah satu calon. Itu menurut saya enggak bijak kemudian timbul imej dan prasangka KPK telah berpolitik praktis,” tandasnya.
“Jika sebuah lembaga tidak ada yang mengawasi, maka cenderung menyalahgunakan wewenangnya. Kita sepakat kalau korupsi harus diberantas, tetapi sebagai lembaga superbody bukan berarti KPK lepas dari pengawasan karena KPK bukan malaikat,” kata Irma dalam diskusi yang digelar di Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (7/5/2019).
Sebagai lembaga yang menjadi tumpuan pemberantasan korupsi, Irma juga berharap KPK steril dari politik. Kepentingan politik di KPK, menurutnya, selain bisa membelah antarpenyidik juga bisa membuat lembaga ini tidak profesional dalam menangani kasus.
Makanya ketika ada indikasi oknum KPK yang bermain politik, maka harus diklarifikasi. Jika terbukti berpolitik maka perlu mendapatkan sanksi yang sesuai.
“Seharusnya KPK lebih menjaga hal-hal dari politik praktis. Jika ada penyidik KPK berpolitik praktis itu akhirnya akan membuat masyarakat tidak percaya lagi pada KPK,” tambahnya.
Irma menambahkan bahwa tidak dapat dipungkiri bahwa saat ini berkembang isu di tengah masyarakat bahwa ada penyidik yang cenderung memihak salah satu pasangan calon di Pilpres yang berlangsung beberapa waktu lalu. Isu ini diharapkan diselesaikan dengan prosedur yang benar agar tidak menjadi polemik yang berkepanjangan di tengah masyarakat.
“Yang menjadi masalah di masyarakat sekarang karena ada penyidik KPK secara terang-tenganan berpihak pada salah satu calon. Itu menurut saya enggak bijak kemudian timbul imej dan prasangka KPK telah berpolitik praktis,” tandasnya.
(poe)
