DPR Minta Pelaksanaan Pemilu 2019 Dievaluasi Menyeluruh
Senin, 06 Mei 2019 - 17:23 WIB
DPR Minta Pelaksanaan Pemilu 2019 Dievaluasi Menyeluruh
A
A
A
JAKARTA - Komisi II DPR meminta pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) serentak tahun 2019 dievaluasi secara menyeluruh.
“Saya minta Pemilu 2019 segera dievaluasi menyeluruh yang melibatkan semua stakeholder,” kata Wakil Ketua Komisi II DPR Mardani Ali Sera dalam keterangan tertulis yang diterima SINDOnews, Senin (6/5/2019).
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu juga meinta kualita pelaksanaan pemilu turut dievaluasi.
“Saya juga minta kualitas pelaksanaannya harus dievaluasi,” ujarnya.
Selain sudah menimbulkan korban meninggal 440 orang petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), kata dia, banyak hal-hal lain yang berimplikasi terhadap kualitas Pemilu yang perlu diaudit.
“Pemilu adalah ruh negara dalam meinghasilkan pemimpin berkualitas, kecurangan dalam pemilu salah satu racun yang merusak kualitas Pemilu dan demokrasi di Indonesia,” ujar Mardani.
Dia juga menilai perlunya evaluasi kualitas Pemilu 2019 untuk mengetahui integritas penyelenggara pemilu.
“Perlu dievaluasi agar masyarakat tidak resah dengan desas desus penyelenggara pemilu berpihak kepada salah satu pasang paslon capres atau caleg,” ujarnya.
Ke depan, Mardani berharap adanya perbaikan sistem agar apa yang terjadi pada Pemilu Serentak 2019 tidak terulang.
“Jangan sampai seperti anggapan masyarakat bahwa ini menjadi pemilu terburuk sepanjang reformasi, karena jumlah kecurangan dan korban terbanyak, saya berharap evaluasi ini bisa menjelaskan kualitas pemilu 2019 dan jadi masukan untuk pemilu tahun 2024,” tuturnya.
“Saya minta Pemilu 2019 segera dievaluasi menyeluruh yang melibatkan semua stakeholder,” kata Wakil Ketua Komisi II DPR Mardani Ali Sera dalam keterangan tertulis yang diterima SINDOnews, Senin (6/5/2019).
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu juga meinta kualita pelaksanaan pemilu turut dievaluasi.
“Saya juga minta kualitas pelaksanaannya harus dievaluasi,” ujarnya.
Selain sudah menimbulkan korban meninggal 440 orang petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), kata dia, banyak hal-hal lain yang berimplikasi terhadap kualitas Pemilu yang perlu diaudit.
“Pemilu adalah ruh negara dalam meinghasilkan pemimpin berkualitas, kecurangan dalam pemilu salah satu racun yang merusak kualitas Pemilu dan demokrasi di Indonesia,” ujar Mardani.
Dia juga menilai perlunya evaluasi kualitas Pemilu 2019 untuk mengetahui integritas penyelenggara pemilu.
“Perlu dievaluasi agar masyarakat tidak resah dengan desas desus penyelenggara pemilu berpihak kepada salah satu pasang paslon capres atau caleg,” ujarnya.
Ke depan, Mardani berharap adanya perbaikan sistem agar apa yang terjadi pada Pemilu Serentak 2019 tidak terulang.
“Jangan sampai seperti anggapan masyarakat bahwa ini menjadi pemilu terburuk sepanjang reformasi, karena jumlah kecurangan dan korban terbanyak, saya berharap evaluasi ini bisa menjelaskan kualitas pemilu 2019 dan jadi masukan untuk pemilu tahun 2024,” tuturnya.
(dam)
