Masyarakat Sambut Baik Keinginan Jokowi Selesaikan Sengketa Lahan
Senin, 06 Mei 2019 - 13:44 WIB
Masyarakat Sambut Baik Keinginan Jokowi Selesaikan Sengketa Lahan
A
A
A
JAKARTA - Masyarakat Sumatera Utara menyambut baik keinginan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang telah menginstruksikan kepada para menterinya agar konflik lahan di sejumlah daerah dapat segera diselesaikan.
Masyarakat berharap instruksi Presiden tersebut segera direalisasikan oleh menteri terkait mengingat konflik tanah di Sumatera Utara semakin kompleks, terutama yang menyangkut tanah eks HGU PT Perkebunan Nusantara II.
Mengingat sudah banyak yang telah jadi korban dari sengketa lahan eks HGU PTPN II di Sumatera Utara, tak terkecuali rakyat dan beberapa pengusaha yang harus meringkuk di tahanan akibat ulah segelintir oknum yang ditengarai mempermainkan aturan hukum di negeri ini.
Ketua Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (JPKP) Sumatera Utara, Trie Sitepu selaku tim pendamping masyarakat kelompok tani mengapresiasi semangat Presiden Joko Widodo yang akan fokus menyelesaikan sengketa lahan antara rakyat dengan perusahaan, rakyat dengan BUMN, rakyat dengan pemerintah. Trie menegaskan pihaknya sangat mendukung langkah Presiden tersebut.
"Kami dukung langkah Presiden untuk menyelesaikan konflik tanah, terkhusus lahan eks HGU PTPN II di Sumatera Utara. Untuk itu, kami siap memberikan data permasalahan sengketa lahan, khususnya sengketa antara rakyat dengan PTPN II kepada Presiden," kata Trie Yanto Sitepu kepada wartawan di Medan, Minggu (5/5/2019).
Trie menjelaskan, sesuai UUD 1945 dan UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan UUPA, tidak ada istilah Tanah Milik Negara, yang ada adalah tanah yang dikuasai oleh Negara. Trie menambahkan dalam Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945 telah jelas dan tegas mengamanatkan bahwa Bumi, Air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat.
Trie mempertanyakan pernyataan Kakanwil BPN Sumatera Utara baru-baru ini yang menyerukan kepada warga yang lahannya masuk dalam daftar nominatif penghapusbukuan lahan eks HGU PTPN II seluas 2.216 hektare agar segera menunaikan kewajibannya membayar sesuai harga yang telah ditetapkan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP).
Dia menegaskan, pernyataan ini seolah ingin menegaskan bahwa tanah eks HGU PTPN II tidak gratis. Trie juga mempertanyakan diktum ketiga dan keempat SK Kepala BPN No 42, 43, 44 Tahun 2002 serta surat keputusan Kepala BPN No.10 tahun 2004 yang menyatakan perlunya izin pelepasan aset dari Menteri BUMN, sementara status tanah milik negara.
"Ini aneh, DPW JPKP Sumut saat ini sedang melakukan investigasi dibalik keluarnya kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat tersebut,” kata Trie sembari menambahkan hasil investigasi akan dilaporkan kepada Presiden untuk diambil tindakan tegas.
Menurut Trie, JPKP telah menerima sejumlah pengaduan baik lisan maupun tulisan dari masyarakat terkait keberatan mereka atas kebijakan BPN Sumut tersebut, di saat tanah eks HGU tersebut sudah tidak dikuasai PTPN II dan sudah tidak ada aset tanaman di atasnya.
Sedangkan menurut undang-undang pertanahan, yang perlu digantirugi ke pemegang HGU lama hanya berupa tanaman dah benda/barang. Trie memastikan seluruh pengaduan masyarakat tersebut akan dilaporkan kepada Presiden agar kepastian hukum dapat hadir ditengah-tengah masyarakat sesuai Nawacita Presiden Jokowi.
Jum'at pekan lalu, Jokowi menggelar rapat terbatas Percepatan Penyelesaian Masalah Pertanahan yang dihadiri oleh Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil, Menteri BUMN Rini Soemarno dan menteri kabinet lainnya.
Dalam rapat terbatas itu, Jokowi meminta kepada para menterinya agar konflik lahan di sejumlah daerah dapat segera diselesaikan. "Kejadian-kejadian itu ada semuanya dan saya minta diselesaikan secepat-cepatnya, dituntaskan agar rakyat memiliki kepastian hukum ada rasa keadilan dan apa pun," kata Jokowi di kantor Presiden Jakarta, Jumat (3/5/2019).
Masyarakat berharap instruksi Presiden tersebut segera direalisasikan oleh menteri terkait mengingat konflik tanah di Sumatera Utara semakin kompleks, terutama yang menyangkut tanah eks HGU PT Perkebunan Nusantara II.
Mengingat sudah banyak yang telah jadi korban dari sengketa lahan eks HGU PTPN II di Sumatera Utara, tak terkecuali rakyat dan beberapa pengusaha yang harus meringkuk di tahanan akibat ulah segelintir oknum yang ditengarai mempermainkan aturan hukum di negeri ini.
Ketua Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (JPKP) Sumatera Utara, Trie Sitepu selaku tim pendamping masyarakat kelompok tani mengapresiasi semangat Presiden Joko Widodo yang akan fokus menyelesaikan sengketa lahan antara rakyat dengan perusahaan, rakyat dengan BUMN, rakyat dengan pemerintah. Trie menegaskan pihaknya sangat mendukung langkah Presiden tersebut.
"Kami dukung langkah Presiden untuk menyelesaikan konflik tanah, terkhusus lahan eks HGU PTPN II di Sumatera Utara. Untuk itu, kami siap memberikan data permasalahan sengketa lahan, khususnya sengketa antara rakyat dengan PTPN II kepada Presiden," kata Trie Yanto Sitepu kepada wartawan di Medan, Minggu (5/5/2019).
Trie menjelaskan, sesuai UUD 1945 dan UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan UUPA, tidak ada istilah Tanah Milik Negara, yang ada adalah tanah yang dikuasai oleh Negara. Trie menambahkan dalam Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945 telah jelas dan tegas mengamanatkan bahwa Bumi, Air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat.
Trie mempertanyakan pernyataan Kakanwil BPN Sumatera Utara baru-baru ini yang menyerukan kepada warga yang lahannya masuk dalam daftar nominatif penghapusbukuan lahan eks HGU PTPN II seluas 2.216 hektare agar segera menunaikan kewajibannya membayar sesuai harga yang telah ditetapkan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP).
Dia menegaskan, pernyataan ini seolah ingin menegaskan bahwa tanah eks HGU PTPN II tidak gratis. Trie juga mempertanyakan diktum ketiga dan keempat SK Kepala BPN No 42, 43, 44 Tahun 2002 serta surat keputusan Kepala BPN No.10 tahun 2004 yang menyatakan perlunya izin pelepasan aset dari Menteri BUMN, sementara status tanah milik negara.
"Ini aneh, DPW JPKP Sumut saat ini sedang melakukan investigasi dibalik keluarnya kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat tersebut,” kata Trie sembari menambahkan hasil investigasi akan dilaporkan kepada Presiden untuk diambil tindakan tegas.
Menurut Trie, JPKP telah menerima sejumlah pengaduan baik lisan maupun tulisan dari masyarakat terkait keberatan mereka atas kebijakan BPN Sumut tersebut, di saat tanah eks HGU tersebut sudah tidak dikuasai PTPN II dan sudah tidak ada aset tanaman di atasnya.
Sedangkan menurut undang-undang pertanahan, yang perlu digantirugi ke pemegang HGU lama hanya berupa tanaman dah benda/barang. Trie memastikan seluruh pengaduan masyarakat tersebut akan dilaporkan kepada Presiden agar kepastian hukum dapat hadir ditengah-tengah masyarakat sesuai Nawacita Presiden Jokowi.
Jum'at pekan lalu, Jokowi menggelar rapat terbatas Percepatan Penyelesaian Masalah Pertanahan yang dihadiri oleh Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil, Menteri BUMN Rini Soemarno dan menteri kabinet lainnya.
Dalam rapat terbatas itu, Jokowi meminta kepada para menterinya agar konflik lahan di sejumlah daerah dapat segera diselesaikan. "Kejadian-kejadian itu ada semuanya dan saya minta diselesaikan secepat-cepatnya, dituntaskan agar rakyat memiliki kepastian hukum ada rasa keadilan dan apa pun," kata Jokowi di kantor Presiden Jakarta, Jumat (3/5/2019).
(maf)
