Sorotan Guru Besar Turki terkait Politik di Indonesia Usai Pemilu
Senin, 06 Mei 2019 - 00:01 WIB
Sorotan Guru Besar Turki terkait Politik di Indonesia Usai Pemilu
A
A
A
JAKARTA - Guru Besar Sosiologi Universitas Marmara Istanbul, Turki, Prof Dr Ergun Yildirim mengapresiasi pemerintah Indonesia yang sukses melaksanakan Pemilu 2019. Hajatan politik lima tahunan yang berlangsung pada 17 April lalu itu secara umum berjalan lancar dan damai.
"Saya mengucapkan terima kasih atas keberhasilan pelaksaan Pemilu 2019 di Indonesia. Semoga kedua belah pihak bisa berbesar jiwa menerima hasil pemilu," ujar Ergun saat diwawancara melalui telepon seluler, Minggu (5/5/2019).
Ergun juga menyoroti politik di Indonesia pasca pemilu. Dimana salah satu calon wakil presiden, KH Ma'ruf Amin yang berpasangan dengan capres Joko Widodo, merupakan petinggi organisasi keagamaan terbesar di Indonesia, yakni Nahdlatul Ulama (NU).
Ergun yang merupakan pemerhati Islam politik berpendapat, NU sebetulnya akan lebih baik tetap independen. Sebab dalam politik ada banyak ketidakpastikan. Jika suatu saat ada peristiwa politik yang buruk, maka akan membahayakan NU. "Ketika NU citranya buruk, maka masyarakat bisa menjauhi NU," ujar dia.
Lantas ia mencontohkan Turki dimana saat ini AKP selaku partai berkuasa banyak disoroti terkait isu korupsi dan isu hukum. Akibatnya masyarakat terbelah dan saling menyalahkan. "Oleh sebab itu, saya katakan, agama dan politik itu harus dipisahkan," tegas Ergun.
Mantan Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Marmara itu menilai masyarakat Indonesia telah memilih sistem demokrasi. Demokrasi itu berjalan seiring dengan hukum. Jika ada masalah yang muncul maka harus diselesaikan dengan mekanisme hukum.
Menurut Ergun, apa yang dialami Indonesia dialami juga oleh Turki. Dimana terdapat simpang siur informasi yang berseliweran. Maka ia menyarankan hati-hati dengan media, terutama sosial media. Pasalnya, media bisa menggiring opini publik.
Jika ada perselisihan suara pemilu, ia menyarankan sebaiknya persoalan diselesaikan melalui jalur hukum. "Lihat sekarang di Turki setelah pilkada persoalan digoreng oleh sosial media. Dulu sebelum ada sosial media situasinya lebih baik".
Ergun melanjutkan, media memiliki kebijakan sendiri dalam menyampaikan beritanya, tergantung pemiliknya. Sementara sosial media memiliki dua sisi, yakni ada sisi positif ada sisi negatif.
"Di dunia saat ini banyak konflik terjadi gara-gara sosial media. Negara memberikan kebebasan. Tapi ketika kebebasan itu diberi, sosial media menjadi tempat kebohongan," terangnya.
Ergun berharap setelah pemilu, maka yang perlu menjadi perhatian adalah isu ekonomi. Masyarakat harus diperhatikan dan diurus dengan baik sebagai bagian dari pelayanan publik. Pendidikan harus lebih berkualitas sehingga melahirkan SDM berkualitas dan kompetitif, universitas berkualitas.
"Sektor ini sangat penting. Kebijakan-kebijakannya harus ditingkatkan menyangkut isu keluarga, kesetaraan gender. Sebab dunia saat ini tengah mengalami situasi yang buruk, termasuk di Turki juga terkait isu tersebut," pungkasnya.
"Saya mengucapkan terima kasih atas keberhasilan pelaksaan Pemilu 2019 di Indonesia. Semoga kedua belah pihak bisa berbesar jiwa menerima hasil pemilu," ujar Ergun saat diwawancara melalui telepon seluler, Minggu (5/5/2019).
Ergun juga menyoroti politik di Indonesia pasca pemilu. Dimana salah satu calon wakil presiden, KH Ma'ruf Amin yang berpasangan dengan capres Joko Widodo, merupakan petinggi organisasi keagamaan terbesar di Indonesia, yakni Nahdlatul Ulama (NU).
Ergun yang merupakan pemerhati Islam politik berpendapat, NU sebetulnya akan lebih baik tetap independen. Sebab dalam politik ada banyak ketidakpastikan. Jika suatu saat ada peristiwa politik yang buruk, maka akan membahayakan NU. "Ketika NU citranya buruk, maka masyarakat bisa menjauhi NU," ujar dia.
Lantas ia mencontohkan Turki dimana saat ini AKP selaku partai berkuasa banyak disoroti terkait isu korupsi dan isu hukum. Akibatnya masyarakat terbelah dan saling menyalahkan. "Oleh sebab itu, saya katakan, agama dan politik itu harus dipisahkan," tegas Ergun.
Mantan Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Marmara itu menilai masyarakat Indonesia telah memilih sistem demokrasi. Demokrasi itu berjalan seiring dengan hukum. Jika ada masalah yang muncul maka harus diselesaikan dengan mekanisme hukum.
Menurut Ergun, apa yang dialami Indonesia dialami juga oleh Turki. Dimana terdapat simpang siur informasi yang berseliweran. Maka ia menyarankan hati-hati dengan media, terutama sosial media. Pasalnya, media bisa menggiring opini publik.
Jika ada perselisihan suara pemilu, ia menyarankan sebaiknya persoalan diselesaikan melalui jalur hukum. "Lihat sekarang di Turki setelah pilkada persoalan digoreng oleh sosial media. Dulu sebelum ada sosial media situasinya lebih baik".
Ergun melanjutkan, media memiliki kebijakan sendiri dalam menyampaikan beritanya, tergantung pemiliknya. Sementara sosial media memiliki dua sisi, yakni ada sisi positif ada sisi negatif.
"Di dunia saat ini banyak konflik terjadi gara-gara sosial media. Negara memberikan kebebasan. Tapi ketika kebebasan itu diberi, sosial media menjadi tempat kebohongan," terangnya.
Ergun berharap setelah pemilu, maka yang perlu menjadi perhatian adalah isu ekonomi. Masyarakat harus diperhatikan dan diurus dengan baik sebagai bagian dari pelayanan publik. Pendidikan harus lebih berkualitas sehingga melahirkan SDM berkualitas dan kompetitif, universitas berkualitas.
"Sektor ini sangat penting. Kebijakan-kebijakannya harus ditingkatkan menyangkut isu keluarga, kesetaraan gender. Sebab dunia saat ini tengah mengalami situasi yang buruk, termasuk di Turki juga terkait isu tersebut," pungkasnya.
(thm)
