Penindakan KPK Berantas Korupsi Dianggap Tak Berikan Efek Jera
Minggu, 05 Mei 2019 - 01:22 WIB
Penindakan KPK Berantas Korupsi Dianggap Tak Berikan Efek Jera
A
A
A
JAKARTA - Pakar Hukum Tata Negara, Margarito Kamis menilai upaya penindakan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak efektif dalam memberantas korupsi. Sebab, masih banyak pejabat yang tertangkap tangan akibat perbuatan korupsi.
Menurut dia, kalau negara serius menangani korupsi ini harus ada perubahan pada level politik pencegahan pengelolaan negara dalam kerangka pencegahan korupsi. Maka, dalam kerangka itu tidak bisa hanya bertempur menggunakan hukum pidana alias main penjara.
“Faktanya, main tindak terus, tindak terus tapi sama aja gitu kan tidak berkurang, seolah-olah tidak ada apa-apa tindakan-tindakan itu,” ujar Margarito kepada wartawan, Sabtu (4/5/2019).
Meskipun, kata Margarito, terlihat bahwa memang betul ada efek keluar dan pesan menakutkan atau mencegah dari penindakan yang dilakukan oleh penyidik KPK dalam memberantas korupsi seperti yang dikenal operasi tangkap tangan. Tetapi, faktanya tidak memberikan efek jera juga.
“Dalam faktanya tidak bekerja, tidak efektif juga. Itu menunjukkan bahwa cara kita menangani, politik kita menangani korupsi ini keliru,” ujarnya.
Dia menambahkan kelirunya karena cuma mengandalkan hukum pidana dan tidak mendrive secara sungguh-sungguh. Misalnya, pencegahan dalam bentuk penciptaan tatanan dengan mengandalkan sanksi administrasi. Padahal, pola pelaku korupsi itu hanya mark up dan suap.
“Kalau kita lihat korupsi-korupsi ini kan mark up dan suap, cuma itu. Bagaimana bisa mark up tak terkendali, suap itu karena sebagian orang berbagi untuk dari nilai proyek. Nah, mark up harus diketahui jauh sebelum proyek atau anggaran itu dilaksanakan. Harus dicegah diawal, cuma masalahnya sistem kita tidak cukup handal untuk mencegah persoalan seperti itu,” jelas dia.
Menurut dia, kalau negara serius menangani korupsi ini harus ada perubahan pada level politik pencegahan pengelolaan negara dalam kerangka pencegahan korupsi. Maka, dalam kerangka itu tidak bisa hanya bertempur menggunakan hukum pidana alias main penjara.
“Faktanya, main tindak terus, tindak terus tapi sama aja gitu kan tidak berkurang, seolah-olah tidak ada apa-apa tindakan-tindakan itu,” ujar Margarito kepada wartawan, Sabtu (4/5/2019).
Meskipun, kata Margarito, terlihat bahwa memang betul ada efek keluar dan pesan menakutkan atau mencegah dari penindakan yang dilakukan oleh penyidik KPK dalam memberantas korupsi seperti yang dikenal operasi tangkap tangan. Tetapi, faktanya tidak memberikan efek jera juga.
“Dalam faktanya tidak bekerja, tidak efektif juga. Itu menunjukkan bahwa cara kita menangani, politik kita menangani korupsi ini keliru,” ujarnya.
Dia menambahkan kelirunya karena cuma mengandalkan hukum pidana dan tidak mendrive secara sungguh-sungguh. Misalnya, pencegahan dalam bentuk penciptaan tatanan dengan mengandalkan sanksi administrasi. Padahal, pola pelaku korupsi itu hanya mark up dan suap.
“Kalau kita lihat korupsi-korupsi ini kan mark up dan suap, cuma itu. Bagaimana bisa mark up tak terkendali, suap itu karena sebagian orang berbagi untuk dari nilai proyek. Nah, mark up harus diketahui jauh sebelum proyek atau anggaran itu dilaksanakan. Harus dicegah diawal, cuma masalahnya sistem kita tidak cukup handal untuk mencegah persoalan seperti itu,” jelas dia.
(kri)
