Pemindahan Ibu Kota Dinilai Masih Memiliki Persoalan yang Kompleks
Rabu, 01 Mei 2019 - 09:51 WIB
Pemindahan Ibu Kota Dinilai Masih Memiliki Persoalan yang Kompleks
A
A
A
JAKARTA - Keputusan pemerintahan Jokowi yang akan memindahkan Ibu kota negara dari Jakarta menuai perbincangan di masyarakat. Banyak yang setuju, tidak sedikit pula yang menolak rencana tersebut.
Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno menilai, substansinya pemindahan Ibukota bagus karena pemerintah ingin melakukan pemerataan pembangunan dan ekonomi. "Sebagai sebuah ikhtiar layak didukung," kata Adi saat dihubungi Sindonews, Rabu (1/5/2019).
Meski demikian, kata Adi, problemnya konsep operasional pemindahan Ibu kota mesti dikaji lebih detil misalnya soal slot anggrannya dari mana. Sebab untuk memindahkan Ibukota membutuhkan biaya infrastruktur sekira Rp 500 triliun yang dipandangnya bukan jumlah yang sedikit. "Termasuk soal kesiapan birokrasi, Gubernur, dan DPRD bisa pindah ke ibu kota baru atau tidak. Persoalannya komplek," kata Adi.
Menurut Pengamat Politik asal UIN Jakarta ini, sejauh ini rencana pemindahan Ibu kota belum menuai reaksi berlebihan dari masyarakat karena masih sebatas wacana. Sehingga respon publik dianggapnya masih datar.
"Ini kan wacana lama diulang kembali. beda ceritanya kalo nanti sudah mulai maju selangkah misalnya sudah membahas landasan hukumnya dan lain-lain baru akan keliatan sentimen publik negatif apa positif," pungkasnya.
Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno menilai, substansinya pemindahan Ibukota bagus karena pemerintah ingin melakukan pemerataan pembangunan dan ekonomi. "Sebagai sebuah ikhtiar layak didukung," kata Adi saat dihubungi Sindonews, Rabu (1/5/2019).
Meski demikian, kata Adi, problemnya konsep operasional pemindahan Ibu kota mesti dikaji lebih detil misalnya soal slot anggrannya dari mana. Sebab untuk memindahkan Ibukota membutuhkan biaya infrastruktur sekira Rp 500 triliun yang dipandangnya bukan jumlah yang sedikit. "Termasuk soal kesiapan birokrasi, Gubernur, dan DPRD bisa pindah ke ibu kota baru atau tidak. Persoalannya komplek," kata Adi.
Menurut Pengamat Politik asal UIN Jakarta ini, sejauh ini rencana pemindahan Ibu kota belum menuai reaksi berlebihan dari masyarakat karena masih sebatas wacana. Sehingga respon publik dianggapnya masih datar.
"Ini kan wacana lama diulang kembali. beda ceritanya kalo nanti sudah mulai maju selangkah misalnya sudah membahas landasan hukumnya dan lain-lain baru akan keliatan sentimen publik negatif apa positif," pungkasnya.
(nag)
