Sandiaga: Pak Jokowi Sudah Mengakui Adanya Kecurangan
Rabu, 01 Mei 2019 - 08:55 WIB
Sandiaga: Pak Jokowi Sudah Mengakui Adanya Kecurangan
A
A
A
JAKARTA - Calon Wakil Presiden nomor urut 02 Sandiaga Salahuddin Uno tidak sependapat dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menilai kecurangan Pemilu sifatnya individual dan kasuistik.
Menurut Sandi, kecurangan Pemilu 2019 tidak kasuistik, melainkan terstruktur, sistematis, masif dan brutal (TSMB). "Tapi ada kecurangan kan, Pak Jokowi sudah mengakui adanya kecurangan," ujarnya, Rabu (1/5/2019).
Mantan wakil gubernur DKI Jakarta ini pun mengajak untuk menggunakan pendekatan hukum guna mendefinisikan apakah kecurangan Pemilu 2019 itu kasuistis atau TSM.
"Kalau menurut saya tendensi abuse of power, kenapa? neutrality of ASN, apakah ASN sudah netral belum? Alhamdulillah di Jakarta itu netral, tapi di daerah lain kita lihat contoh-contoh kasus," katanya. (Baca: Pengamat Sebut Ada Ketidakwajaran Dalam Pemilu 2019).
Kemudian, Sandi mempertanyakan apakah sumber daya yang dimiliki negara seperti APBN, APBD, BUMN dan BUMD itu sudah digunakan secara seadil-adilnya, alias tidak digunakan untuk keuntungan pasangan calon presiden dan wakil presiden tertentu.
"Ketiga menurut saya apakah penegak hukum itu sudah berlaku seadil-adilnya ini perlu dilihat. Yang sudah terlihat kan 400.000 amplop kalau menurut saya itu enggak kasuistis, 400.000 amplop yang akan digunakan untuk serangan fajar, itu sangat masif 400.000 amplop," pungkasnya.
Menurut Sandi, kecurangan Pemilu 2019 tidak kasuistik, melainkan terstruktur, sistematis, masif dan brutal (TSMB). "Tapi ada kecurangan kan, Pak Jokowi sudah mengakui adanya kecurangan," ujarnya, Rabu (1/5/2019).
Mantan wakil gubernur DKI Jakarta ini pun mengajak untuk menggunakan pendekatan hukum guna mendefinisikan apakah kecurangan Pemilu 2019 itu kasuistis atau TSM.
"Kalau menurut saya tendensi abuse of power, kenapa? neutrality of ASN, apakah ASN sudah netral belum? Alhamdulillah di Jakarta itu netral, tapi di daerah lain kita lihat contoh-contoh kasus," katanya. (Baca: Pengamat Sebut Ada Ketidakwajaran Dalam Pemilu 2019).
Kemudian, Sandi mempertanyakan apakah sumber daya yang dimiliki negara seperti APBN, APBD, BUMN dan BUMD itu sudah digunakan secara seadil-adilnya, alias tidak digunakan untuk keuntungan pasangan calon presiden dan wakil presiden tertentu.
"Ketiga menurut saya apakah penegak hukum itu sudah berlaku seadil-adilnya ini perlu dilihat. Yang sudah terlihat kan 400.000 amplop kalau menurut saya itu enggak kasuistis, 400.000 amplop yang akan digunakan untuk serangan fajar, itu sangat masif 400.000 amplop," pungkasnya.
(nag)
