Bara Hasibuan Sebut PAN Sudah Terbiasa di Pemerintahan

JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Bara Hasibuan mengungkapkan bahwa keterikatan PAN dalam Koalisi Adil dan Makmur Prabowo-Sandi hanya sebatas pada kepentingan Pilpres 2019.

Hal ini seolah menjawab kemungkinan PAN keluar dari kubu Prabowo-Sandi dan bergabung ke kubu Jokowi-Ma'ruf. Meski banyak elite PAN membantah, namun Bara yakin partainya tetap membuka opsi peralihan dukungan usai Pilpres 2019.

"Lagi-lagi komitmen kami, saya tegaskan hanya pada pemilihan presiden. Dan setelah itu kami bebas dengan otoritas penuh untuk menentukan langkah berikutnya bagi PAN," ujar Bara dalam diskusi di kawasan Jalan Sultan Agung, Guntur, Jakarta Selatan, Senin (29/4/2019).

Meski di tahun pertama PAN juga sempat berada di luar pemerintahan, namun setelahnya pada pemerintahan Presiden RI ke-4 Abdurrahman Wahid, PAN konsisten berada di barisan pemerintahan hingga tahun 2014 di akhir massa jabatan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono.

"Cross-nya itu 2014 karena kita mendukung Prabowo-Hatta kita tidak ikut pemeritahan Jokowi. Tapi kemudian 2016 kita masuk pemerintah walaupun sebelum pemilu kita keluar karena kita mendukung Prabowo," ungkap Bara.

"Jadi sebetulnya histori kita, pattern kita adalah memang berada di dalam pemerintahan. Jadi itu sesuai yang memang bukan sesuatu yang aneh kalau PAN akan lakukan itu," tambahnya.

Selain itu, Bara menegaskan bahwa dari awal berdirinya PAN selalu berada di dalam barisan pemerintahan. Namun, Bara menyebut apapun masih memungkinkan terjadi tergantung pada keputusan resmi KPU pada 22 Mei 2019 nanti.

"Tapi memang kalau kita lihat histori dari PAN, kita didirikan bulan Agustus '98 hampir dari eksistensi perjalanan kita sebagai parpol itu kita memang, kita spent kita luangkan itu tempatnya di dalam pemerintahan," tuturnya.