Banyak WNI Tak Bisa Nyoblos, GP Ansor Minta PPLN Netral
Banyak WNI Tak Bisa Nyoblos, GP Ansor Minta PPLN Netral
A
A
A
JAKARTA - Banyaknya warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu 2019 membuat Gerakan Pemuda (GP) Ansor angkat bicara.
Ketua Pimpinan Pusat GP Ansor, Yaqut Cholil Qoumas meminta Panitia Pemilihan Penyelenggara Pemilu Luar Negeri (PPLN) bersikap netral memberikan kesempatan kepada semua warga negara dalam menggunakan hak pilihnya.
Menurut Yaqut, pesta demokrasi ini milik semua warga negara. "Dari video-video yang beredar terkesan panitia penyelenggara tidak netral, hanya mengakomodasi kepentingan pemilih tertentu. Hak demokrasi warga jangan dirampok. Semua warga negara punya hak yang sama untuk nyoblos, memilih. Apa pun pilihannya, hak konstitusional warga harus dijamin. Bukan menghalangi. Ini ada ancaman pidananya, lho," kata Yaqut, Senin (15/4/2019).
Menurut Yaqut, dari peristiwa kekacauan pelaksanaan pemilu di beberapa negara, PPLN juga terkesan tidak profesional.
"Kalau alasannya pemilih membludak, sangat tidak profesional. Harusnya kan panitia menyiapkan berbagai rencana antisipasi terhadap segala kemungkinan, termasuk membludaknya pemilih di ujung waktu. Ada plan A, B, C dan seterusnya. Bukan lantas menutup TPS karena alasan batas waktu habis atau sewa gedung habis, sementara pemilih masih antre dan surat suara masih menumpuk banyak. Alasan kok kaleng-kaleng begini," tutur Gus Yaqut, sapaan akrabnya.
Yaqut memahami perasaan para pemilih yang marah karena hak pilihnya seperti dirampok panitia. Pasalnya, lanjut dia, pemilih sudah mengantre berjam-jam tapi pada akhirnya harus pulang karena panitia mengatakan waktu habis.
"Batas waktu menyoblos kan sampai pukul 18.00, pemilih datang sebelum jam tersebut. Harusnya tetap diberi kesempatan menyoblos. Nah kalau datang setelah jam 18.00 baru ditolak. Ini kan enggak. Bayangkan antre berjam-jam tapi nggak bisa milih, ya kecewa dan marah," kritik Gus Yaqut.
Dia menegaskan, alih-alih meningkatkan partisipasi warga menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu 2019, peristiwa ini malah membuat warga "dipaksa" golput. Menurut dia, hal ini jadi kontradiktif dengan kampanye KPU sendiri yang mengajak warga jangan golput.
Ketua Pimpinan Pusat GP Ansor, Yaqut Cholil Qoumas meminta Panitia Pemilihan Penyelenggara Pemilu Luar Negeri (PPLN) bersikap netral memberikan kesempatan kepada semua warga negara dalam menggunakan hak pilihnya.
Menurut Yaqut, pesta demokrasi ini milik semua warga negara. "Dari video-video yang beredar terkesan panitia penyelenggara tidak netral, hanya mengakomodasi kepentingan pemilih tertentu. Hak demokrasi warga jangan dirampok. Semua warga negara punya hak yang sama untuk nyoblos, memilih. Apa pun pilihannya, hak konstitusional warga harus dijamin. Bukan menghalangi. Ini ada ancaman pidananya, lho," kata Yaqut, Senin (15/4/2019).
Menurut Yaqut, dari peristiwa kekacauan pelaksanaan pemilu di beberapa negara, PPLN juga terkesan tidak profesional.
"Kalau alasannya pemilih membludak, sangat tidak profesional. Harusnya kan panitia menyiapkan berbagai rencana antisipasi terhadap segala kemungkinan, termasuk membludaknya pemilih di ujung waktu. Ada plan A, B, C dan seterusnya. Bukan lantas menutup TPS karena alasan batas waktu habis atau sewa gedung habis, sementara pemilih masih antre dan surat suara masih menumpuk banyak. Alasan kok kaleng-kaleng begini," tutur Gus Yaqut, sapaan akrabnya.
Yaqut memahami perasaan para pemilih yang marah karena hak pilihnya seperti dirampok panitia. Pasalnya, lanjut dia, pemilih sudah mengantre berjam-jam tapi pada akhirnya harus pulang karena panitia mengatakan waktu habis.
"Batas waktu menyoblos kan sampai pukul 18.00, pemilih datang sebelum jam tersebut. Harusnya tetap diberi kesempatan menyoblos. Nah kalau datang setelah jam 18.00 baru ditolak. Ini kan enggak. Bayangkan antre berjam-jam tapi nggak bisa milih, ya kecewa dan marah," kritik Gus Yaqut.
Dia menegaskan, alih-alih meningkatkan partisipasi warga menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu 2019, peristiwa ini malah membuat warga "dipaksa" golput. Menurut dia, hal ini jadi kontradiktif dengan kampanye KPU sendiri yang mengajak warga jangan golput.
(dam)
Explore More