Soal Surat Suara Tercoblos, TKN: Sebuah Desain Delegitimasi Penyelenggara Pemilu
Kamis, 11 April 2019 - 18:33 WIB
Soal Surat Suara Tercoblos, TKN: Sebuah Desain Delegitimasi Penyelenggara Pemilu
A
A
A
JAKARTA - Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin, Hasto Kristiyanto angkat suara terkait video viral surat suara sudah tercoblos yang diduga Caleg Nasdem dan Paslon 01 di Selangor, Malaysia.
Menurut Hasto, dari seluruh simulasi yang telah dilakukan KPU, seluruh kertas surat suara yang tercetak memiliki register dan tanda khusus KPU. Selain itu, surat suara juga diawasi oleh Bawaslu.
"Jadi jangan dikit-dikit kita salahkan Pak Jokowi. Ketika hal yang positif dianggap menguntungkan," ujar Hasto di Rumah Cemara, Menteng, Jakarta, Kamis (11/4/2019).
Hasto menganggap rentetan untuk mendeligitimasi penyelenggara pemilu sudah kerap terjadi. Menurutnya belum lama ini juga sempat viral petugas PPLN di luar negeri dituding diiming-imingi uang agar mencoblos nomor 01, namun sampai saat ini tidak bisa dibuktikan kebenarannya.
"Kemudian kasus-kasus masa lalu. Kita mendesain pemilu dengan niatan untuk meningkatkan kualitas demokrasi itu sendiri. Itu komitmen kami. Kalau ada hal-hal yang enggak bener silakan laporkan ke aparat dan Bawaslu itu sendiri biar mereka yang proses," jelasnya.
Menurut Hasto, dalam situasi politik yang kompetitif yakni persaingan antar caleg dan dua paslon pilpres segala sesuatunya bisa terjadi di lapangan. Karena itu, ia mengharapkan peran Bawaslu untuk ditingkatkan.
Sekjen DPP PDIP ini berpandangan dalam kondisi saat ini dimungkinkan ada pihak-pihak yang membuat skenario untuk mendelegitimasi penyelenggara pemilu. Tidak berlebihan menurut Hasto, ancaman 'people power' Ketua Dewan Kehormatan PAN, Amien Rais dan isu tujuh kontainer surat suara tercoblos patut diduga menjadi upaya delegitimasi penyelenggara pemilu yang juga menyudutkan paslon 01.
"Jadi ini bukan sesuatu yang mengejutkan. Sebuah desain untuk delegitimasi pemilih sudah dilaksanakan secara efektif. Hampir seluruh kajian kami, itu berasal dari tim kampanye paslon 02. Jadi mungkin ada sebuah skenario untuk mencoba membuktikan dari apa yang mereka tuduhkan. Dan hal tersebut dilakukan sebagai upaya mendowngrade legitimasi pemilu itu sendiri. Jadi kami percayakan ke Bawaslu dan KPU," pungkasnya.
Menurut Hasto, dari seluruh simulasi yang telah dilakukan KPU, seluruh kertas surat suara yang tercetak memiliki register dan tanda khusus KPU. Selain itu, surat suara juga diawasi oleh Bawaslu.
"Jadi jangan dikit-dikit kita salahkan Pak Jokowi. Ketika hal yang positif dianggap menguntungkan," ujar Hasto di Rumah Cemara, Menteng, Jakarta, Kamis (11/4/2019).
Hasto menganggap rentetan untuk mendeligitimasi penyelenggara pemilu sudah kerap terjadi. Menurutnya belum lama ini juga sempat viral petugas PPLN di luar negeri dituding diiming-imingi uang agar mencoblos nomor 01, namun sampai saat ini tidak bisa dibuktikan kebenarannya.
"Kemudian kasus-kasus masa lalu. Kita mendesain pemilu dengan niatan untuk meningkatkan kualitas demokrasi itu sendiri. Itu komitmen kami. Kalau ada hal-hal yang enggak bener silakan laporkan ke aparat dan Bawaslu itu sendiri biar mereka yang proses," jelasnya.
Menurut Hasto, dalam situasi politik yang kompetitif yakni persaingan antar caleg dan dua paslon pilpres segala sesuatunya bisa terjadi di lapangan. Karena itu, ia mengharapkan peran Bawaslu untuk ditingkatkan.
Sekjen DPP PDIP ini berpandangan dalam kondisi saat ini dimungkinkan ada pihak-pihak yang membuat skenario untuk mendelegitimasi penyelenggara pemilu. Tidak berlebihan menurut Hasto, ancaman 'people power' Ketua Dewan Kehormatan PAN, Amien Rais dan isu tujuh kontainer surat suara tercoblos patut diduga menjadi upaya delegitimasi penyelenggara pemilu yang juga menyudutkan paslon 01.
"Jadi ini bukan sesuatu yang mengejutkan. Sebuah desain untuk delegitimasi pemilih sudah dilaksanakan secara efektif. Hampir seluruh kajian kami, itu berasal dari tim kampanye paslon 02. Jadi mungkin ada sebuah skenario untuk mencoba membuktikan dari apa yang mereka tuduhkan. Dan hal tersebut dilakukan sebagai upaya mendowngrade legitimasi pemilu itu sendiri. Jadi kami percayakan ke Bawaslu dan KPU," pungkasnya.
(kri)
