KPK Diingatkan Tetap Jaga Netralitas Penegakan Hukum di Pemilu 2019
Selasa, 09 April 2019 - 01:07 WIB
KPK Diingatkan Tetap Jaga Netralitas Penegakan Hukum di Pemilu 2019
A
A
A
JAKARTA - Sejumlah massa yang tergabung dalam Korps Mahasiswa dan Pemuda NKRI (Kompan) kembali menggelar unjuk rasa di Gedung KPK Kuningan, Jakarta, Senin (8/4/2019).
Dalam tuntutan aksinya, mereka mengingatkan KPK untuk tetap menjaga netralitas dan independensi dalam penegakan hukum terkait pemberantasan korupsi. Hal tersebut mereka sampaikan menyusul dugaan adanya hubungan khusus Penyidik Senior KPK, Novel Baswedan dengan salah satu partai politik peserta Pemilu 2019.
Koordinator Kompan, Agung mengatakan ada dugaan permainan intervensi pemberantasan korupsi justru muncul dari pemain dalam. Menurut Agung, para penyidik yang menjadi pemeran utama dalam pengungkapan kasus secara jernih, telah berubah keruh karena penyidik yang baper.
"Sebagaimana kita tahu, Penyidik Senior Novel Baswedan memiliki kedekatan dengan para politisi dari Partai Gerindra. Hal ini juga diakui Novek bahkan dilegitimasi para petinggi parpol tersebut. Tentu hal ini menarik logika pada kenyataan bahwa campur-aduk hukum dan politik telah terjadi di lembaga yang dicinta masyarakat ini," ujarnya.
Agung menambahkan, KPK adalah lembaga yang dicintai masyarakat sehingga pimpinan KPK harus segera memberikan penjelasan termasuk segera melakukan penyelidikan internal kepada setiap penyidiknya yang terindikasi memiliki irisan dengan partai politik tertentu.
"KPK harus segera melakukan penyidikan internal terkait segala indikasi adanya campur aduk hukum dan politik oleh penyidik KPK yang telah menjadi politikus parpol," tambahnya.
Agung berharap KPK memberi tindakan keras kepada Novel Baswedan yang dinilai telah melakukan pelanggaran etis, bahkan nyata-nyata menjadi bagian dari parpol tertentu.
"Novel Baswedan jangan selalu playing victim. Jangan bawa KPK ke politik. Banyak juga kasus yang tidak terungkap, jangan politisir kasus pribadi untuk kepentingan Prabowo," tegasnya.
"Ketua KPK jangan diam saja, atau mungkin jadi bagian dari politik Novel Baswedan," pungkas Agung.
Dalam tuntutan aksinya, mereka mengingatkan KPK untuk tetap menjaga netralitas dan independensi dalam penegakan hukum terkait pemberantasan korupsi. Hal tersebut mereka sampaikan menyusul dugaan adanya hubungan khusus Penyidik Senior KPK, Novel Baswedan dengan salah satu partai politik peserta Pemilu 2019.
Koordinator Kompan, Agung mengatakan ada dugaan permainan intervensi pemberantasan korupsi justru muncul dari pemain dalam. Menurut Agung, para penyidik yang menjadi pemeran utama dalam pengungkapan kasus secara jernih, telah berubah keruh karena penyidik yang baper.
"Sebagaimana kita tahu, Penyidik Senior Novel Baswedan memiliki kedekatan dengan para politisi dari Partai Gerindra. Hal ini juga diakui Novek bahkan dilegitimasi para petinggi parpol tersebut. Tentu hal ini menarik logika pada kenyataan bahwa campur-aduk hukum dan politik telah terjadi di lembaga yang dicinta masyarakat ini," ujarnya.
Agung menambahkan, KPK adalah lembaga yang dicintai masyarakat sehingga pimpinan KPK harus segera memberikan penjelasan termasuk segera melakukan penyelidikan internal kepada setiap penyidiknya yang terindikasi memiliki irisan dengan partai politik tertentu.
"KPK harus segera melakukan penyidikan internal terkait segala indikasi adanya campur aduk hukum dan politik oleh penyidik KPK yang telah menjadi politikus parpol," tambahnya.
Agung berharap KPK memberi tindakan keras kepada Novel Baswedan yang dinilai telah melakukan pelanggaran etis, bahkan nyata-nyata menjadi bagian dari parpol tertentu.
"Novel Baswedan jangan selalu playing victim. Jangan bawa KPK ke politik. Banyak juga kasus yang tidak terungkap, jangan politisir kasus pribadi untuk kepentingan Prabowo," tegasnya.
"Ketua KPK jangan diam saja, atau mungkin jadi bagian dari politik Novel Baswedan," pungkas Agung.
(kri)
