Pilpres 2019, Pendukung Milenial Ma'ruf Amin Ajak Berpikir Jernih
Senin, 08 April 2019 - 22:18 WIB
Pilpres 2019, Pendukung Milenial Ma'ruf Amin Ajak Berpikir Jernih
A
A
A
JAKARTA - Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2019 tinggal menghitung hari. Dinamika
politik nasional menjadi lebih semarak dari biasanya.
Komunitas Milenial Ma'ruf Amin for Indonesia atau disingkat Kami Indonesia mengingatkan masyarakat mengenai bahaya kebangkitan rezim Orde Baru. Mereka juga mengajak masyarakat berpikir jernih, meluruskan sejarah dan mengembalikan nilai-nilai "Perjuangan 98".
"Untuk itulah perlu kiranya untuk kembali bersuara agar momen politik Pilpres 2019 tidak dijadikan sebagai bangkitnya kekuasaan rezim Orde Baru," tutur Sekretaris Jenderal Kami Indonesia, Rian Andi Sumarno, melalui keterangan tertulisnya, Senin (8/4/2019).
Mereka juga mengajak masyarakat untuk merefleksikan kembali gerbang demokratisasi yang terlupakan, yang disebut Gerakan Rakyat 98."Dari gerakan tersebut lahir titik kulminasi perlawanan rakyat terhadap kekejaman rezim Orde Baru yang telah menghancurkan sistem negara dan sistem demokrasi," sambung Rian.
Dia memaparkan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), perampasan tanah rakyat, serta kekerasan pada komunitas-komunitas mahasiswa dan pemuda yang memperjuangkan tegaknya demokrasi pada masa itu adalah sekelumit kekejaman rezim Orde Baru yang sampai kini menjadi utang sejarah bangsa yang masih menggantung.
"Pristiwa Tanjung priok, Haur Koneng, Talang Sari, Perampasan Tanah Kaca Piring, Kedung Ombo, Perampasan Tanah Badega, Perampasan Tanah Cibeurem, Peristiwa 27 Juli,
Penculikan Aktivis dan banyak lagi adalah bukti kejahatan rezim saat itu yang masih sangat membekas di benak rakyat bahwa negara pernah melakukan kekerasan pada rakyat," tuturnya.
Rian menyampaikan, peristiwa 98 adalah narasi maha dahsyat dari sejarah bangsa ini yang melahirkan beberapa momentum besar dalam pendewasaan demokrasi ini.Terbukanya kran demokrasi, kebebasan pers, berdirinya beberapa partai politik, berdirinya lembaga-lembaga ekstrayudisial seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan lembaga ekstrayudisial lainnya dinilai perjuangan demokrattisasi yang ditandai runtuhnya Rezim Soeharto.
politik nasional menjadi lebih semarak dari biasanya.
Komunitas Milenial Ma'ruf Amin for Indonesia atau disingkat Kami Indonesia mengingatkan masyarakat mengenai bahaya kebangkitan rezim Orde Baru. Mereka juga mengajak masyarakat berpikir jernih, meluruskan sejarah dan mengembalikan nilai-nilai "Perjuangan 98".
"Untuk itulah perlu kiranya untuk kembali bersuara agar momen politik Pilpres 2019 tidak dijadikan sebagai bangkitnya kekuasaan rezim Orde Baru," tutur Sekretaris Jenderal Kami Indonesia, Rian Andi Sumarno, melalui keterangan tertulisnya, Senin (8/4/2019).
Mereka juga mengajak masyarakat untuk merefleksikan kembali gerbang demokratisasi yang terlupakan, yang disebut Gerakan Rakyat 98."Dari gerakan tersebut lahir titik kulminasi perlawanan rakyat terhadap kekejaman rezim Orde Baru yang telah menghancurkan sistem negara dan sistem demokrasi," sambung Rian.
Dia memaparkan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), perampasan tanah rakyat, serta kekerasan pada komunitas-komunitas mahasiswa dan pemuda yang memperjuangkan tegaknya demokrasi pada masa itu adalah sekelumit kekejaman rezim Orde Baru yang sampai kini menjadi utang sejarah bangsa yang masih menggantung.
"Pristiwa Tanjung priok, Haur Koneng, Talang Sari, Perampasan Tanah Kaca Piring, Kedung Ombo, Perampasan Tanah Badega, Perampasan Tanah Cibeurem, Peristiwa 27 Juli,
Penculikan Aktivis dan banyak lagi adalah bukti kejahatan rezim saat itu yang masih sangat membekas di benak rakyat bahwa negara pernah melakukan kekerasan pada rakyat," tuturnya.
Rian menyampaikan, peristiwa 98 adalah narasi maha dahsyat dari sejarah bangsa ini yang melahirkan beberapa momentum besar dalam pendewasaan demokrasi ini.Terbukanya kran demokrasi, kebebasan pers, berdirinya beberapa partai politik, berdirinya lembaga-lembaga ekstrayudisial seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan lembaga ekstrayudisial lainnya dinilai perjuangan demokrattisasi yang ditandai runtuhnya Rezim Soeharto.
(dam)
