Kiai Ma’ruf Kembali Ingatkan Masyarakat untuk Tidak Golput
Selasa, 26 Maret 2019 - 21:05 WIB
Kiai Ma’ruf Kembali Ingatkan Masyarakat untuk Tidak Golput
A
A
A
JAKARTA - Calon wakil presiden (Cawapres) nomor urut 01, KH Ma'ruf Amin kembali mengingatkan kepada seluruh masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya dan tidak golput. Menurut Ma'ruf ada pihak-pihak yang sengaja ingin mempropagandakan golput demi tujuan kelompoknya.
Kiai Ma'ruf pun menegaskan bahwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengharamkan golput sejak 2009 silam melalui Ijtima Ulama di Padang Panjang, Sumatera Barat. Fatwa tersebut juga sudah disosialisasikan pada Pilpres 2014 lalu.
Menurut Kiai Ma'ruf, fatwa tersebut dimunculkan lagi oleh pengurus MUI lantaran ada pihak-pihak yang menginginkan agar masyarakat banyak yang golput di Pilpres 2019 ini.
(Baca juga: Soal Fatwa Haram Golput, Ma'ruf Amin: Saya Kira itu Sudah dari Dulu)
"Saya kira itu sudah dari dulu. Saya sudah buatkan itu 2009 di Padang Panjang, supaya jangan membuang suara. Karena fatwa itu dimunculkan lagi karena ada isu kelompok tertentu mencoba mempengaruhi untuk itu (golput)," ujar Kiai Ma'ruf, Selasa (26/3/2019).
Di sisi lain, Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf menilai fatwa haram tidak mencoblos atau golput cukup bisa diterima. Dalam konteks pemilu, fatwa haram ini dinilai perlu dikeluarkan karena kekhawatiran gerakan golput semakin meluas.
"Terus terang ini bukan setuju atau tidak setuju, saya bisa menerima pandangan seperti ini," ujar Wakil Ketua TKN Arsul Sani di Kompleks DPR RI, Jakarta.
Dalam konteks pemilu, menurut Arsul, haramnya golput adalah apabila golput dijadikan seruan gerakan dan akan meluas. Bila gerakan golput meluas, kata Arsul, maka akan mengakibatkan siapapun yang terpilih menjadi seolah kurang diharapkan.
"Pemimpin pemerintahan menjadi dalam tanda kutip kurang legitimate angka golputnya, jadi tinggi itu juga biasanya kurang berwibawa, itu juga kemudian (golput) dianggap sebagai sebuah keharaman," kata Arsul.
Kiai Ma'ruf pun menegaskan bahwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengharamkan golput sejak 2009 silam melalui Ijtima Ulama di Padang Panjang, Sumatera Barat. Fatwa tersebut juga sudah disosialisasikan pada Pilpres 2014 lalu.
Menurut Kiai Ma'ruf, fatwa tersebut dimunculkan lagi oleh pengurus MUI lantaran ada pihak-pihak yang menginginkan agar masyarakat banyak yang golput di Pilpres 2019 ini.
(Baca juga: Soal Fatwa Haram Golput, Ma'ruf Amin: Saya Kira itu Sudah dari Dulu)
"Saya kira itu sudah dari dulu. Saya sudah buatkan itu 2009 di Padang Panjang, supaya jangan membuang suara. Karena fatwa itu dimunculkan lagi karena ada isu kelompok tertentu mencoba mempengaruhi untuk itu (golput)," ujar Kiai Ma'ruf, Selasa (26/3/2019).
Di sisi lain, Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf menilai fatwa haram tidak mencoblos atau golput cukup bisa diterima. Dalam konteks pemilu, fatwa haram ini dinilai perlu dikeluarkan karena kekhawatiran gerakan golput semakin meluas.
"Terus terang ini bukan setuju atau tidak setuju, saya bisa menerima pandangan seperti ini," ujar Wakil Ketua TKN Arsul Sani di Kompleks DPR RI, Jakarta.
Dalam konteks pemilu, menurut Arsul, haramnya golput adalah apabila golput dijadikan seruan gerakan dan akan meluas. Bila gerakan golput meluas, kata Arsul, maka akan mengakibatkan siapapun yang terpilih menjadi seolah kurang diharapkan.
"Pemimpin pemerintahan menjadi dalam tanda kutip kurang legitimate angka golputnya, jadi tinggi itu juga biasanya kurang berwibawa, itu juga kemudian (golput) dianggap sebagai sebuah keharaman," kata Arsul.
(kri)
