Kehidupan Sosbud di Era Jokowi Dinilai Membaik karena Konektifitas Ekonomi
Senin, 18 Maret 2019 - 09:21 WIB
Kehidupan Sosbud di Era Jokowi Dinilai Membaik karena Konektifitas Ekonomi
A
A
A
JAKARTA - Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 5,17% secara langsung mendatangkan prestasi dan pencapaian di bidang sosial dan budaya (sosbud). Konektifitas ekonomi yang dibangun Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam 4,5 tahun memerintah melalui infrastruktur dan sambungan digital, baik di tingkat regional dan desa membuat sektor sosbud merasakan dampak positifnya.
Hal itulah yang dinilai Prof Dr Bambang Shergi Laksmono, Guru Besar di Departemen Ilmu Kesejahteraan Sosial, Universitas Indonesia (UI) menanggapi isi debat ketiga Pilpres 2019 yang menampilkan Cawapres Kiai Ma'ruf Amin, di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/3/2019).
"Pembahasan isu sosial dan budaya di debat ketiga, praktis dikuasai kubu 01. Mengapa? Prestasi dan pencapaian di bidang sosial budaya sangat terkait dengan kemampuan kita mendorong peluang-peluang di bidang ekonomi. Pemerintah Jokowi sejauh ini telah giat mendorong konektifitas ekonomi di tingkat regional dan sambungan digital. Bahkan hingga tingkat desa. Ini luar biasa dan sangat dirasakan," jelasnya.
Keberhasilan Jokowi dalam menurunkan angka kemiskinan, yakni 10,12% atau 26,6 juta penduduk di 2017, menjadi 9,66% atau 25,67 juta penduduk di 2018, yang disampaikan Kiai Ma'ruf saat debat ketiga itu dinilai Bambang Shergy merupakan sebuah prestasi besar. Selain itu, anggaran perlindungan sosial terus meningkat dari Rp2,08 triliun (2017) menjadi Rp2,22 triliun (2018) dan Rp2,46 triliun (2019).
"Termasuk program bantuan sosial. Itu sebuah prestasi. Hanya saja, perlu dipikirkan mengenai momentum penurunan angka kemiskinan untuk jangka menengah dan panjang. Selain itu, angka kemiskinan di atas masih berada pada tataran tingkat konsumsi kebutuhan pokok, belum menggambarkan perbaikan tingkat produktifitas, upah dan nilai tukar komoditas hasil bumi," tambahnya.
Dari kacamata pakar kesejahteraan sosial, penyampaian cawapres Kiai Ma'ruf Amin mengenai tiga kartu terbaru yang siap diluncurkan di periode kedua Jokowi pada 2019-2024, menjadi keunggulan yang pasti mendapat tanggapan positif masyarakat Indonesia.
"Saya lebih suka menyebutnya kartu penjaminan dasar oleh negara, ketimbang kartu sakti. Program tiga kartu terbaru akan menambah lapisan atau layer penjaminan, perlindungan bagi berbagai kerawanan serta penjaminan pengembangan potensi masyarakat, dan individu warga negara. Saya juga berharap, Kartu Pra-Kerja akan berhasil karena hal itu tergantung pada efektifitas upskilling dan re-skilling dari para tenaga kerja," jelas Bambang.
Hal itulah yang dinilai Prof Dr Bambang Shergi Laksmono, Guru Besar di Departemen Ilmu Kesejahteraan Sosial, Universitas Indonesia (UI) menanggapi isi debat ketiga Pilpres 2019 yang menampilkan Cawapres Kiai Ma'ruf Amin, di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/3/2019).
"Pembahasan isu sosial dan budaya di debat ketiga, praktis dikuasai kubu 01. Mengapa? Prestasi dan pencapaian di bidang sosial budaya sangat terkait dengan kemampuan kita mendorong peluang-peluang di bidang ekonomi. Pemerintah Jokowi sejauh ini telah giat mendorong konektifitas ekonomi di tingkat regional dan sambungan digital. Bahkan hingga tingkat desa. Ini luar biasa dan sangat dirasakan," jelasnya.
Keberhasilan Jokowi dalam menurunkan angka kemiskinan, yakni 10,12% atau 26,6 juta penduduk di 2017, menjadi 9,66% atau 25,67 juta penduduk di 2018, yang disampaikan Kiai Ma'ruf saat debat ketiga itu dinilai Bambang Shergy merupakan sebuah prestasi besar. Selain itu, anggaran perlindungan sosial terus meningkat dari Rp2,08 triliun (2017) menjadi Rp2,22 triliun (2018) dan Rp2,46 triliun (2019).
"Termasuk program bantuan sosial. Itu sebuah prestasi. Hanya saja, perlu dipikirkan mengenai momentum penurunan angka kemiskinan untuk jangka menengah dan panjang. Selain itu, angka kemiskinan di atas masih berada pada tataran tingkat konsumsi kebutuhan pokok, belum menggambarkan perbaikan tingkat produktifitas, upah dan nilai tukar komoditas hasil bumi," tambahnya.
Dari kacamata pakar kesejahteraan sosial, penyampaian cawapres Kiai Ma'ruf Amin mengenai tiga kartu terbaru yang siap diluncurkan di periode kedua Jokowi pada 2019-2024, menjadi keunggulan yang pasti mendapat tanggapan positif masyarakat Indonesia.
"Saya lebih suka menyebutnya kartu penjaminan dasar oleh negara, ketimbang kartu sakti. Program tiga kartu terbaru akan menambah lapisan atau layer penjaminan, perlindungan bagi berbagai kerawanan serta penjaminan pengembangan potensi masyarakat, dan individu warga negara. Saya juga berharap, Kartu Pra-Kerja akan berhasil karena hal itu tergantung pada efektifitas upskilling dan re-skilling dari para tenaga kerja," jelas Bambang.
(kri)
