Ketum PAN Keluarkan 12 Perintah, Ada 6 yang Diharamkan
Kamis, 14 Maret 2019 - 05:01 WIB
Ketum PAN Keluarkan 12 Perintah, Ada 6 yang Diharamkan
A
A
A
SEMARANG - Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan mengeluarkan 12 perintah untuk seluruh kader maupun pejabat publik yang diusung partai berlambang matahari itu. Ada juga larangan yang atau haram yang disampaikannya kepada kader PAN.
“Ada 12 perintah untuk seluruh kader PAN,” kata Zulkifli saat menghadiri forum pikiran dan akal, dan nalar di Semarang, Jawa Tengah , Rabu (13/3/2019). (Baca Juga: Zulkifli Hasan: Pemilu Bukan Perang Badar)
Dia menyebut, yang pertama adalah kader PAN wajib menjalankan kepemimpinan berdasarkan prinsip-prinsip agama. Beragama dan kebangsaan adalah satu kesatuan yang saling mendukung. Kader-kader PAN menjalankan kepemimpinan yang mengoptimalkan ajaran agama dan kepercayaan masing-masing seiring sejalan dengan kepentingan bangsa dan Negara.
“Mesti belajar lagi kalau ada yang mempertentangkan ini,” tukasnya. (Baca Juga: Persaudaraan Alumni 212 Dukung PAN di Pemilu 2019)
Kedua, wajib semua kader PAN menegakkan kepemimpinan yang komitmen pada sikap anti-korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ketiga, Pemilu bukan Perang Badar atau perang total, melainkan kontestasi sehat untuk membangun demokrasi yang semakin sehat. Untuk itu semua kader wajib memperjuangkan tercapainya Indonesia yang bebas adil dan demokratis.
“Haram bagi kader PAN untuk memperlakukan rakyat dan pemilih, hanya sebagai objek atau pelengkap selama Pemilu. Wajib bagi segenap kader PAN memperlakukan rakyat dan pemilih sebagai subjek tempat para pejabat publik pan berorientasi dan mengabdikan diri,” jelasnya.
“Haram bagi kader PAN berpolitik dengan sandaran transaksi. Yang membuat masalah-masalah seperti ini adalah politik transaksional. Yang berdaulat, berkuasa seharusnya rakyat, tapi karena ada politik transaksi maka terjadilah selingkuh antar yang milih antar-kandidat dan pemilik modal, yang melahirkan kesenjangan sekarang ini luar biasa,” lanjutnya.
“Haram membuat janji-janji kosong. Misalnya kita ikut ingin seluruh pengangguran digaji, enggak mungkin itu, yang enggak kerja 100 juta bagaimana menggajinya? Nanti tanya pada presiden akal sehat, apa mungkin menggaji seluruh orang yang enggak bekerja?,” katanya dengan logat bertanya.
“Haram bagi kader PAN mendekat ke warga hanya sebagai pencitraan. Berhentilah sudah cukup, kader PAN jangan sampai untuk dipilih sampai masuk gorong-gorong, foto-foto di tengah puing-puing, enggak usah. Buat komitmen yang akan dilakukan dan konsisten untuk melakukan janji atau komitmen kita,” tandasnya.
“Haram bagi kader PAN menjadikan Pemilu hanya sebagai lahan mendulang dukungan atau suara,” cetus dia. (Baca Juga: PAN Targetkan Minimal 10% Kursi Parlemen di Pemilu 2019)
“Haram berkhianat pada amanat atau mandat yang diterima saat Pemilu. Semua pejabat publik dari PAN wajib menjadi penjaga mandat atau amanat itu sepanjang masa baktinya. Lima tahun, harus terus komitmen,” terangnya lagi.
Dia melanjutkan, poin ke-10 adalah kader PAN wajib memenangkan Pemilu 2019 sebagai bagian dari perlombaan berbuat kebaikan atau fastabiqul khairat. Perintah ke-11 kader PAN wajib menjadi mitra sepanjang waktu dari rakyat.
“Terakhir wajib seluruh kader PAN menegakkan kepemimpinan yang amanah, dalam rangka mengembalikan marwah dan kedaulatan bangsa serta mempercepat perubahan dan menyejahterakan rakyat,” pungkasnya.
“Ada 12 perintah untuk seluruh kader PAN,” kata Zulkifli saat menghadiri forum pikiran dan akal, dan nalar di Semarang, Jawa Tengah , Rabu (13/3/2019). (Baca Juga: Zulkifli Hasan: Pemilu Bukan Perang Badar)
Dia menyebut, yang pertama adalah kader PAN wajib menjalankan kepemimpinan berdasarkan prinsip-prinsip agama. Beragama dan kebangsaan adalah satu kesatuan yang saling mendukung. Kader-kader PAN menjalankan kepemimpinan yang mengoptimalkan ajaran agama dan kepercayaan masing-masing seiring sejalan dengan kepentingan bangsa dan Negara.
“Mesti belajar lagi kalau ada yang mempertentangkan ini,” tukasnya. (Baca Juga: Persaudaraan Alumni 212 Dukung PAN di Pemilu 2019)
Kedua, wajib semua kader PAN menegakkan kepemimpinan yang komitmen pada sikap anti-korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ketiga, Pemilu bukan Perang Badar atau perang total, melainkan kontestasi sehat untuk membangun demokrasi yang semakin sehat. Untuk itu semua kader wajib memperjuangkan tercapainya Indonesia yang bebas adil dan demokratis.
“Haram bagi kader PAN untuk memperlakukan rakyat dan pemilih, hanya sebagai objek atau pelengkap selama Pemilu. Wajib bagi segenap kader PAN memperlakukan rakyat dan pemilih sebagai subjek tempat para pejabat publik pan berorientasi dan mengabdikan diri,” jelasnya.
“Haram bagi kader PAN berpolitik dengan sandaran transaksi. Yang membuat masalah-masalah seperti ini adalah politik transaksional. Yang berdaulat, berkuasa seharusnya rakyat, tapi karena ada politik transaksi maka terjadilah selingkuh antar yang milih antar-kandidat dan pemilik modal, yang melahirkan kesenjangan sekarang ini luar biasa,” lanjutnya.
“Haram membuat janji-janji kosong. Misalnya kita ikut ingin seluruh pengangguran digaji, enggak mungkin itu, yang enggak kerja 100 juta bagaimana menggajinya? Nanti tanya pada presiden akal sehat, apa mungkin menggaji seluruh orang yang enggak bekerja?,” katanya dengan logat bertanya.
“Haram bagi kader PAN mendekat ke warga hanya sebagai pencitraan. Berhentilah sudah cukup, kader PAN jangan sampai untuk dipilih sampai masuk gorong-gorong, foto-foto di tengah puing-puing, enggak usah. Buat komitmen yang akan dilakukan dan konsisten untuk melakukan janji atau komitmen kita,” tandasnya.
“Haram bagi kader PAN menjadikan Pemilu hanya sebagai lahan mendulang dukungan atau suara,” cetus dia. (Baca Juga: PAN Targetkan Minimal 10% Kursi Parlemen di Pemilu 2019)
“Haram berkhianat pada amanat atau mandat yang diterima saat Pemilu. Semua pejabat publik dari PAN wajib menjadi penjaga mandat atau amanat itu sepanjang masa baktinya. Lima tahun, harus terus komitmen,” terangnya lagi.
Dia melanjutkan, poin ke-10 adalah kader PAN wajib memenangkan Pemilu 2019 sebagai bagian dari perlombaan berbuat kebaikan atau fastabiqul khairat. Perintah ke-11 kader PAN wajib menjadi mitra sepanjang waktu dari rakyat.
“Terakhir wajib seluruh kader PAN menegakkan kepemimpinan yang amanah, dalam rangka mengembalikan marwah dan kedaulatan bangsa serta mempercepat perubahan dan menyejahterakan rakyat,” pungkasnya.
(rhs)
