Bawaslu Didesak Berani Ungkap Dugaan Pelanggaran Acara Munajat 212

JAKARTA - Munajat 212 yang diselenggarakan di Silang Monas 21 Februari 2019 dinilai terindikasi jelas menjadi ajang kampanye politik terselubung salah satu pasangan calon presiden-calon wakil presiden (capres-cawapres).

Padahal acara munajat sebagai kegiatan keagamaan seharusnya tidak terkotori oleh kepentingan politik.

Forum Ukhuwah Pengurus dan Imam Masjid (Furuia) bersama Insan Hafidz Alumni Kampus Al-Quran PTIQ menilai indikasi kampanye politik dalam acara ibadah tersebut tampak dari ketidakberimbangan undangan dan pengisi acara yang lebih banyak hadir dari kelompok pasangan capres-cawapres nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

"Tidak hanya itu, perbuatan nista yang membungkus agama untuk kepentingan politik ini juga terlihat dalam penggunaan simbol-simbol serta content kampanye yang disampaikan oleh para pengisi acara seperti Neno Warisman, Fadli Zon, Zulkifli Hasan," kata Ketua Umum Furuia, Ahmad Hariri dalam keterangan persnya yang diterima SINDOnews, Rabu (13/3/2019).

Menurut dia, kegiatan ini sudah meresahkan banyak pihak karena menjadikan agama hanya untuk kepentingan politik.,

Oleh karena itu, kata dia, Furuia dan Insan Hafidzd Alumni PTIQ mendukung Bawaslu DKI Jakarta bertindak tegas dan transparan atas indikasi pelanggaran yang terajdi pada kegiatan Munajat 212.

"Sekaligus memberikan support bahwa Bawaslu jangan takut meski Neno Warisman berani mengancam Tuhan," tuturnya.
Mereka pun meminta Bawaslu DKI Jakarta bertindak tegas dan adil dalam menegakkan peraturan-peraturan.

"Segera memberikan sanksi keras kepada siapa pun yang melanggar aturan saat acara munajat 212 dilaksanakan. Bawaslu harus berani dan transparan dalam mengungkap indikasi pelanggaran kampanye yang terajdi pada kegiatan Munajat 212," kata Hariri.