Gelar Simposium, Indonesia Ingin Tunjukkan Capaian Reformasi Birokrasi

JAKARTA - Indonesia dinilai telah berhasil menjalankan reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi Indonesia yang sudah berjalan lebih dari dua dasawarsa telah mencapai banyak kemajuan dan perubahan yang semakin nyata.

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) ingin menunjukan kepada dunia internasional dan masyarakat hasil dari reformasi birokrasi yang telah berjalan selama ini.Langkah itu dilakukan dengan menggelar Internasional Reform Policy Symposium and Regional Workshop yang akan berlangsung di Nusa Dua, Bali pada 14-15 Maret 2019.
"Melalui simposium ini kami ingin sampaikan kepada publik internasional dan masyarakat bahwa Indonesia telah banyak kemajuan dan perubahan yang terjadi hasil dari reformasi birokrasi yang sedang berjalan saat ini. Dunia harus tahu bahwa Indonesia telah berubah dan berhasil menjalankan reformasi birokrasi dengan baik," tutur Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin dalam keterangan tertulisnya, Selasa 12 Maret 2019.

Bukti keberhasilan reformasi birokrasi di Indonesia, sambung dia, terlihat dari semakin meningkatnya hasil survei persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan dan integritas birokrasi. Masyarakat mulai merasakan jika birokrasi makin efisien, efektif, profesional dan makin cepat melayani.

Mantan Wakapolri ini menegaskan, masyarakat memiliki ruang dan akses untuk terlibat dalam pemerintahan secara aktif. "Keberhasilan sebuah negara dalam reformasi tata kelola pemerintahannya dengan melibatkan masyarakat secara aktif dalam pemerintahan. Ini yang biasa kita sebut dengan open government," papar Syafruddin.

Dengan demikian, masyarakat merasa puas dengan kebijakan pelayanan publik yang akan berdampak pada peningkatan kepercayaan publik. "Jika publik puas maka pemerintahan akan berjalan dengan baik. Bahkan saat ini kita ingin membuat masyarakat bahagia bukan hanya sekedar puas saja," ungkapnya.

Simposium yang rencananya akan dibuka oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla ini akan dihadiri sekitar 2.000 peserta dari 11 negara ASEAN dan juga negara lain seperti Korea Selatan, Australia dan Selandia Baru dipastikan akan hadir dalam simposium internasional tersebut. Selain itu Sejumlah menteri, gubernur dan beberapa ahli dari berbagai bidang terutama pemerintahan dipastikan akan menjadi pembicara.

Simposium ini akan fokus mengupas lima tema yang menjadi kunci keberhasilan reformasi birokrasi yaitu penganggaran berbasis kinerja, transparansi dan akuntabilitas, e-Government, integritas ASN dan reformasi birokrasi pemerintahan daerah. Kelima tema tersebut merupakan isu yang sangat krusial dalam membangun reformasi birokrasi dan akan menjadi pembahasan utama imposium kali ini.

Mengenai penganggaran berbasis kinerja, pemerintah menjalankannya dengan menerapkan Sistem Akumtabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP). Dengan menerapkan SAKIP, program dan kegiatan pemerintahan dilakukan secara efektif yang akan berdampak pada efisiensi anggaran negara.

"Saya contohkan Jawa Tengah denga Gubernurnya Ganjar Pranowo, berhasil menyelaraskan 4.000 kegiatan menjadi tinggal 800 kegiatan saja. Dampaknya Jawa Tengah bisa mengefisiensikan anggaran Rp1,2 triliun di tahun 2018 lalu," tutur Syafruddin.

Terobosan lainnya yang sedang dikerjakan pemerintahan saat ini, yakni membangun Sistem Pemerintahan Berbasi elektronik (SPBE). Tujuannya untuk menghilangkan terkait kebijakan dan aturan yang selama ini biasa terjadi antar pemerintahan dan lembaga.

"Melalui SPBE kami ingin menyatukan e-budgeting, e-goverment, dan berbagai aplikasi yang dimiliki oleh setiap lembaga dan pemerintahan menjadi terkoneksi satu dengan lainnya. Dari sini akan muncul dengan sendirinya transparansi agar pemerintahan dapat bekerja dengan cepat," tuturnya.

Menteri Syafruddin mengakui dalam menjalankan reformasi birokrasi banyak tantangan yang harus dilewati secara bijaksana. Seperti masalah soliditas Aparatur Sipil Negara (ASN) terdapat riak-riak kecil yang mungkin dapat mengganggu kinerja pemerintahan.

"Ini menjadi kritikan teman-teman daerah dimana di beberapa daerah anatar gubernur dan wakil gubenurnya tidak kompak atau bupati dan wakil bupatinya tidak sejalan," ungkapnya.

Syafruddin juga menjelaskan strategi yang dilakukan kementeriannya untuk meningkatkan integritas ASN. Dimulai dari tahap paling awal, saat rekrutmen yang dilakukan dengan sangat transparan.

Setiap warga negara yang ingin menjadi ASN harus melalui serangkaian ujian yang telah disiapkan oleh pemerintan. "Jadi sudah tidak ada lagi itu pengangkatan, semua tes. Bahkan guru honorer saja kita tes dan hasilnya kemarin sangat baik," kata Syafruddin.