Kehebohan Andi Arief: Dari Jenderal Kardus sampai Tertangkap Nyabu
Rabu, 06 Maret 2019 - 13:12 WIB
Kehebohan Andi Arief: Dari Jenderal Kardus sampai Tertangkap Nyabu
A
A
A
BUKAN Andi Arief namanya jika tidak membuat kontroversi. Bisa jadi ungkapan itu tepat untuk menggambarkan sosok politikus Demokrat ini.
Mantan aktivis yang sempat menjadi "orang dalam Istana" saat era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini dikenal sering membuat polemik lewat kicauan di lini massa Twitter.
Belum hilang dari ingatan publik, ketika Andi menyebut Prabowo Subianto dengan istilah jenderal kardus pada Agustus 2018. Sebutan itu diberikan Andi karena kecewa terhadap Prabowo yang tidak menjadikan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai cawapres, tapi malah menggandeng Sandiaga Uno.
Tidak hanya menyerang dengan istilah, mantan aktivis ini juga melempar ke publik isu dugaan uang mahar dalam pencalonan Sandiaga menjadi cawapres. Ketika itu, Andi menduga ada uang Rp1 triliun dari Sandi kepada PKS dan PAN agar bersedia mengusung dirinya menjadi cawapres.
Jagad politik pun heboh. Tentu saja Sandiaga, PKS, dan PAN membantah. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pun turun tangan setelah mendapatkan laporan. Dalam pemeriksaan kasus ini, Bawaslu sempat beberapa kali memanggil Andi sebagai pihak yang mengungkap dugaan adanya mahar.
Beberapa kali dipanggil, mantan Staf Khusus Presiden itu tidak hadir dengan berbagai alasan. Hingga akhirnya Bawaslu menghentikan pengusutan kasus ini. Alasannya, kasus tersebut tidak dapat dibuktikan secara hukum.
Andi Arief kembali membuat kontroversi awal Januari lalu dengan mencuitkan adanya kabar tujuh kontainer berisi surat suara yang telah tercoblos di Tanjung Priok.
"Mohon dicek kabarkanya ada 7 kontainer surat suarat yang sudah dicoblos di Tanjung Priok. Supaya tidak ada fitnah harap dicek kebenarannya. Karena ini kabar sudah beredar," cuit Andi, 2 Januari 2019.
Cuitan Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat itu memicu polemik. Publik pun bertanya-tanya apakah kabar itu benar. Bahkan pimpinan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu langsung ke Tanjung Priok mengecek kebenaran kabar tersebut.
Hasilnya, informasi itu tidak terbukti kebenarannya alias hoaks. KPU pun geram lalu membawa kasus ini ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri.
Yang dilaporkan KPU bukan Andi Arief melainkan kasus hoaksnya. Kendati demikian sosok Andi menjadi sorotan. Sebab isu 7 kontainer surat suara tercoblos ini juga tersebar ke publik karena cuitannya.
Melalui cuitannya, Andi membantah menyebar hoaks. Justru kicauannya di TWitter itu untuk mengingatkan KPU untuk bergerak cepat menyikapi kabar tersebut.
Di tengah kehebohan isu tersebut, Andi membuat cuitan yang menyebutkan rumahnya di Lampung didatangi tim cyber kepolisian. Dia mempertanyakan perlakuan polisi terhadapnya yang dinilainya seperti cara-cara di negara komunis.
Polisi membantah telah menggerebek rumah Andi di Lampung. Bahkan, polisi mengungkap fakta bahwa rumah tersebut telah dijual Andi Arief sejak tahun 2014.
Pada Senin 4 Januari 2019, nama Andi Arief kembali membuat heboh. Kali ini bukan karena kicauannya di Twitter. Andi ditangkap Bareskrim Polri di Hotel Menara Peninsula, Slipi, Jakarta Barat karena menggunakan narkoba.
Melalui pemeriksaan urine, Andi dinyatakan positif mengonsumsi sabu-sabu. Setelah sempat ditahan di Rumah Tahanan Polda Metro Jaya, Andi akhirnya dibolehkan pulang dengan menjalani proses rehabilitasi di Badan Narkotika Nasional (BNN).
Sebagai pertanggungjawabannya kepada publik, Andi Arif akhirnya menyatakan mundur dari kepengurusan Partai Demokrat. Hal itu disampaikan rekan separtainya, Wasekjen Partai Demokrat Rachland Nashidik saat datang ke Bareskrim, Jakarta, Selasa 5 Maret 2019.
Melalui kicauannya, Andi pun mengakui kesalahannya yang telah membuat orang lain marah dan kecewa.
"Tak Ingin berakhir di sini. Kesalahan bisa saja membenamkan, namun upaya menjadi titik awal pencarian jalan hidup dengan kualitas berbeda jika benar-benar tak putus asa. Mohon maaf, saya telah membuat marah dan kecewa. Doakan saya bisa memperbaiki salah menuju benar," tulis Andi melalui akun Twitternya, @AndiArief_, Selasa 5 Maret 2019.
Mantan aktivis yang sempat menjadi "orang dalam Istana" saat era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini dikenal sering membuat polemik lewat kicauan di lini massa Twitter.
Belum hilang dari ingatan publik, ketika Andi menyebut Prabowo Subianto dengan istilah jenderal kardus pada Agustus 2018. Sebutan itu diberikan Andi karena kecewa terhadap Prabowo yang tidak menjadikan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai cawapres, tapi malah menggandeng Sandiaga Uno.
Tidak hanya menyerang dengan istilah, mantan aktivis ini juga melempar ke publik isu dugaan uang mahar dalam pencalonan Sandiaga menjadi cawapres. Ketika itu, Andi menduga ada uang Rp1 triliun dari Sandi kepada PKS dan PAN agar bersedia mengusung dirinya menjadi cawapres.
Jagad politik pun heboh. Tentu saja Sandiaga, PKS, dan PAN membantah. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pun turun tangan setelah mendapatkan laporan. Dalam pemeriksaan kasus ini, Bawaslu sempat beberapa kali memanggil Andi sebagai pihak yang mengungkap dugaan adanya mahar.
Beberapa kali dipanggil, mantan Staf Khusus Presiden itu tidak hadir dengan berbagai alasan. Hingga akhirnya Bawaslu menghentikan pengusutan kasus ini. Alasannya, kasus tersebut tidak dapat dibuktikan secara hukum.
Andi Arief kembali membuat kontroversi awal Januari lalu dengan mencuitkan adanya kabar tujuh kontainer berisi surat suara yang telah tercoblos di Tanjung Priok.
"Mohon dicek kabarkanya ada 7 kontainer surat suarat yang sudah dicoblos di Tanjung Priok. Supaya tidak ada fitnah harap dicek kebenarannya. Karena ini kabar sudah beredar," cuit Andi, 2 Januari 2019.
Cuitan Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat itu memicu polemik. Publik pun bertanya-tanya apakah kabar itu benar. Bahkan pimpinan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu langsung ke Tanjung Priok mengecek kebenaran kabar tersebut.
Hasilnya, informasi itu tidak terbukti kebenarannya alias hoaks. KPU pun geram lalu membawa kasus ini ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri.
Yang dilaporkan KPU bukan Andi Arief melainkan kasus hoaksnya. Kendati demikian sosok Andi menjadi sorotan. Sebab isu 7 kontainer surat suara tercoblos ini juga tersebar ke publik karena cuitannya.
Melalui cuitannya, Andi membantah menyebar hoaks. Justru kicauannya di TWitter itu untuk mengingatkan KPU untuk bergerak cepat menyikapi kabar tersebut.
Di tengah kehebohan isu tersebut, Andi membuat cuitan yang menyebutkan rumahnya di Lampung didatangi tim cyber kepolisian. Dia mempertanyakan perlakuan polisi terhadapnya yang dinilainya seperti cara-cara di negara komunis.
Polisi membantah telah menggerebek rumah Andi di Lampung. Bahkan, polisi mengungkap fakta bahwa rumah tersebut telah dijual Andi Arief sejak tahun 2014.
Pada Senin 4 Januari 2019, nama Andi Arief kembali membuat heboh. Kali ini bukan karena kicauannya di Twitter. Andi ditangkap Bareskrim Polri di Hotel Menara Peninsula, Slipi, Jakarta Barat karena menggunakan narkoba.
Melalui pemeriksaan urine, Andi dinyatakan positif mengonsumsi sabu-sabu. Setelah sempat ditahan di Rumah Tahanan Polda Metro Jaya, Andi akhirnya dibolehkan pulang dengan menjalani proses rehabilitasi di Badan Narkotika Nasional (BNN).
Sebagai pertanggungjawabannya kepada publik, Andi Arif akhirnya menyatakan mundur dari kepengurusan Partai Demokrat. Hal itu disampaikan rekan separtainya, Wasekjen Partai Demokrat Rachland Nashidik saat datang ke Bareskrim, Jakarta, Selasa 5 Maret 2019.
Melalui kicauannya, Andi pun mengakui kesalahannya yang telah membuat orang lain marah dan kecewa.
"Tak Ingin berakhir di sini. Kesalahan bisa saja membenamkan, namun upaya menjadi titik awal pencarian jalan hidup dengan kualitas berbeda jika benar-benar tak putus asa. Mohon maaf, saya telah membuat marah dan kecewa. Doakan saya bisa memperbaiki salah menuju benar," tulis Andi melalui akun Twitternya, @AndiArief_, Selasa 5 Maret 2019.
(dam)
