Menag Apresiasi Tanwir Muhammadiyah dan Munas Alim Ulama NU
Sabtu, 02 Maret 2019 - 09:17 WIB
Menag Apresiasi Tanwir Muhammadiyah dan Munas Alim Ulama NU
A
A
A
MAKASSAR - Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin mengapresiasi Sidang Tanwir Muhammadiyah dan Munas Alim Ulama NU. Dia juga menegaskan pentingnya menjaga komitmen keislaman dan kebangsaan.
Kedua ormas terbesar di Indonesia ini menegaskan kesamaan pandangan bahwa Pancasila sebagai dasar ideologi berbangsa dan bernegara tidak bertentangan dengan keyakinan dan praktik keagamaan Islam. Mempraktikkan nilai Pancasila dengan baik sama artinya dengan menjalankan prinsip pokok ajaran Islam.
"Saya sangat mengapresiasi Muhammadiyah dan NU yang sama-sama menegaskan pentingnya menjaga komitmen keislaman dan kebangsaan, dengan cara mewujudkan kehidupan politik yang berkeadaban luhur disertai jiwa ukhuwah, damai, toleran, lapang hati," ujar Lukman di Makassar, Sabtu (2/3/2019).
Menteri asal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini mengatakan, kedua ormas keagamaan itu mengajak semua masyarakat untuk menjunjung tingggi persaudaraan.
"Baik Muhammadiyah maupun NU mengajak kita semua menghindarkan diri dari praktik-praktik tercela seperti ujaran kebencian, permusuhan, dan menyebarkan berita bohong (hoaks), yang diyakini bertentangan dengan prinsip hifz al-‘aql (menjaga akal) dalam syariat Islam," terang Lukman.
Menurut dia, penegasan terhadap keislaman dan kebangsaan tersebut sangat penting untuk memperkuat komitmen terhadap demokrasi, yang di antara ritualnya adalah melaksanakan pemilihan umum (pemilu), yang mulai tahun ini diselenggarakan secara serentak. Dengan berdasar pada komitmen keislaman dan kebangsaan itu, Menag menghimbau agar pemilihan umum tidak dijadikan ajang mempolitisasi isu-isu agama sebagai alat pemecah belah masyarakat.
Dia juga mengapresiasi komitmen yang senapas dari para alim ulama NU dan Muhammadiyah untuk mempromosikan kepada dunia internasional terkait karakter beragama Muslim Indonesia yang sejak awal menekankan pada prinsip-prinsip perdamaian, toleransi, dan moderasi, meski dengan jargon dan ekspresi yang berbeda-beda.
NU mengekspresikan komitmen ini melalui jargon Islam Nusantara, yang menekankan karakter tawasuth (moderat), tawazun (berimbang), dan tasamuh (toleran), sedangkan Muhammadiyah menyampaikannya melalui jargon Islam Berkemajuan, yang bertujuan untuk menghadirkan Islam sebagai agama pencerahan, pembangun kemajuan dan peradaban (din al-hadlarah), serta menjadi solusi untuk mengakhiri konflik kemanusiaan.
Para alim ulama NU maupun Muhammadiyah bersepakat menyerukan kepada seluruh umat untuk mengedepankan persaudaraan, menghindari permusuhan antarsesama anak bangsa, serta mengedepankan beragama yang mencerahkan. Para alim ulama NU secara khusus menggaungkan kembali pentingnya menjaga persaudaraan kemanusiaan.
"Sebagai Menteri Agama, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas semua dedikasi dan kesungguhan para alim ulama menghasilkan rekomendasi, baik yang dihasilkan dalam Sidang Tanwir Muhammadiyah maupun dalam Munas Alim Ulama Nahdlatul Ulama," tuturnya.
Selain membahas persoalan keagamaan, baik Muhammadiyah dan NU juga merekomendasikan sejumlah saran dan perbaikan terkait program dan kebijakan pemerintah di bidang ekonomi dan lainnya.
Kedua ormas terbesar di Indonesia ini menegaskan kesamaan pandangan bahwa Pancasila sebagai dasar ideologi berbangsa dan bernegara tidak bertentangan dengan keyakinan dan praktik keagamaan Islam. Mempraktikkan nilai Pancasila dengan baik sama artinya dengan menjalankan prinsip pokok ajaran Islam.
"Saya sangat mengapresiasi Muhammadiyah dan NU yang sama-sama menegaskan pentingnya menjaga komitmen keislaman dan kebangsaan, dengan cara mewujudkan kehidupan politik yang berkeadaban luhur disertai jiwa ukhuwah, damai, toleran, lapang hati," ujar Lukman di Makassar, Sabtu (2/3/2019).
Menteri asal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini mengatakan, kedua ormas keagamaan itu mengajak semua masyarakat untuk menjunjung tingggi persaudaraan.
"Baik Muhammadiyah maupun NU mengajak kita semua menghindarkan diri dari praktik-praktik tercela seperti ujaran kebencian, permusuhan, dan menyebarkan berita bohong (hoaks), yang diyakini bertentangan dengan prinsip hifz al-‘aql (menjaga akal) dalam syariat Islam," terang Lukman.
Menurut dia, penegasan terhadap keislaman dan kebangsaan tersebut sangat penting untuk memperkuat komitmen terhadap demokrasi, yang di antara ritualnya adalah melaksanakan pemilihan umum (pemilu), yang mulai tahun ini diselenggarakan secara serentak. Dengan berdasar pada komitmen keislaman dan kebangsaan itu, Menag menghimbau agar pemilihan umum tidak dijadikan ajang mempolitisasi isu-isu agama sebagai alat pemecah belah masyarakat.
Dia juga mengapresiasi komitmen yang senapas dari para alim ulama NU dan Muhammadiyah untuk mempromosikan kepada dunia internasional terkait karakter beragama Muslim Indonesia yang sejak awal menekankan pada prinsip-prinsip perdamaian, toleransi, dan moderasi, meski dengan jargon dan ekspresi yang berbeda-beda.
NU mengekspresikan komitmen ini melalui jargon Islam Nusantara, yang menekankan karakter tawasuth (moderat), tawazun (berimbang), dan tasamuh (toleran), sedangkan Muhammadiyah menyampaikannya melalui jargon Islam Berkemajuan, yang bertujuan untuk menghadirkan Islam sebagai agama pencerahan, pembangun kemajuan dan peradaban (din al-hadlarah), serta menjadi solusi untuk mengakhiri konflik kemanusiaan.
Para alim ulama NU maupun Muhammadiyah bersepakat menyerukan kepada seluruh umat untuk mengedepankan persaudaraan, menghindari permusuhan antarsesama anak bangsa, serta mengedepankan beragama yang mencerahkan. Para alim ulama NU secara khusus menggaungkan kembali pentingnya menjaga persaudaraan kemanusiaan.
"Sebagai Menteri Agama, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas semua dedikasi dan kesungguhan para alim ulama menghasilkan rekomendasi, baik yang dihasilkan dalam Sidang Tanwir Muhammadiyah maupun dalam Munas Alim Ulama Nahdlatul Ulama," tuturnya.
Selain membahas persoalan keagamaan, baik Muhammadiyah dan NU juga merekomendasikan sejumlah saran dan perbaikan terkait program dan kebijakan pemerintah di bidang ekonomi dan lainnya.
(mhd)
