Ketum PBNU Minta Pemerintah Wajib Sejahterakan Rakyat

Selasa, 26 Februari 2019 - 22:03 WIB
Ketum PBNU Minta Pemerintah...
Ketum PBNU Minta Pemerintah Wajib Sejahterakan Rakyat
A A A
JAKARTA - Ketua Umum (Ketum) PBNU KH Said Aqil Siroj mengatakan bahwa pemerintah berkewajiban untuk membuat masyarakatnya sejahtera. Di antara indikator kesejahteraan yang wajib disediakan oleh pemerintah adalah tercukupinya kebutuhan makan, sandang, tempat tinggal, dan kesehatan.

"Jihad hukumnya fardu kifayah (kewajiban kolektif). Di antara jihad yang wajib adalah menjamin kesejahteraan masyarakat, Muslim atau nonmuslim," kata Kiai Said dalam pembukaan Nahdlatul Ulama Expo di Alun-alun Kota Banjar, Jawa Barat, Selasa (26/2/2019).

"Semua masyarakat yang baik bukan pembunuh, pengedar narkoba, koruptor dan yang jahat lainnya harus dijamin oleh pemerintah pangannnya, sandangnya, papannya, kesehatan dan biaya kesehatannya," tambahnya.

Dia menjelaskan, hal tersebut sembari merujuk kitab kuning bidang ilmu fiqih yang sangat populer di kalangan pesantren, yakni "Fathul Mu’in".

"Oleh karena itu, jika ada salah seorang warga Kota Banjar yang meninggal dunia karena kelaparan, maka satu kota akan ketimpa dosa karena hal tersebut," imbuhnya.

(Baca juga: Peneliti LIPI Nilai Waktu Debat Pilpres Kurang Panjang)

NU Expo 2019 digelar sebagai bagian dari rangkaian Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama yang berlangsung di Pondok Pesantren Miftahul Huda Al-Azhar Citangkolo, Kota Banjar, 27 Februari-1 Maret 2019.

Munas-Konbes NU 2019 mengusung tema "Memperkuat Ukhuwah Wathaniyah untuk Kedaulatan Rakyat". Ratusan jenis usaha yang dikelola oleh warga NU dipamerkan dalam acara ini, mulai dari manufaktur, kerajinan, usaha budi daya, dan bisnis lainnya.

Berbagai macam ditata rapi dalam tenda-tenda warna putih yang berderet di area Alun-alun. Kiai Said mengaku sangat senang dengan program-program peningkatan perekonomian masyarakat seperti pameran usaha warha NU yang diselenggarakan saat ini.

Menurutnya kegiatan tersebut bisa mengangkat kesejahteraan warga dan dapat memperpendek jarak ketimpangan sosial yang begitu tinggi saat ini.

"Idealnya (postur) perekonomian masyarakat kita yang kelas menengah banyak, yang miskin sedikit dan yang kaya sedikit. Tidak seperti sekarang, yang miskin banyak, yang kaya sedikit. Kalau masyarakatanya sejahtera, maka gampang diajak beribadah," kata doktor jebolan Universitas Ummul Qura Makkah ini.

Sebagai pelaksanaan dari mandat keagamaan dan kebangsaan, Munas Alim Ulama dan Konbes NU 2019 kali ini akan menyoroti sejumlah persoalan strategis, antara lain RUU Anti-Monopoli dan Persaingan Usaha, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, bahaya sampah plastik, niaga perkapalan, bisnis money game, sel punca, politisasi agama, dan lain-lain.
(maf)
Berita Terkait
Selamat untuk Nahdlatul...
Selamat untuk Nahdlatul Ulama!
Jembatan Peradaban Nahdlatul...
Jembatan Peradaban Nahdlatul Ulama
Visi Nahdlatul Ulama...
Visi Nahdlatul Ulama Abad Kedua
Nahdlatul Ulama dan...
Nahdlatul Ulama dan Kesejahteraan Sosial
Kemesraan Muhammadiyah-Nahdlatul...
Kemesraan Muhammadiyah-Nahdlatul Ulama, Bagaimana Memahaminya?
Nahdlatul Ulama Akan...
Nahdlatul Ulama Akan Bangun Peradaban dari Lautan
Berita Terkini
Sidang Banding Nadiem...
Sidang Banding Nadiem Makarim Digelar 5 Agustus 2026
Menaker: Pemerintah...
Menaker: Pemerintah Komitmen Cegah PHK dengan Berbagai Program Nyata
Update! 36 Kapolda Se-Indonesia...
Update! 36 Kapolda Se-Indonesia usai Pelantikan oleh Kapolri Juli 2026, Ini Nama-namanya
Korban Penipuan Haji...
Korban Penipuan Haji Ilegal Capai 3.550 Orang, DPR Desak Kemenhaj Perkuat Pengawasan
Profil Irjen Totok Suharyanto,...
Profil Irjen Totok Suharyanto, Kakortastipidkor Polri yang Ungkap Megakorupsi Mantan Jampidsus Febrie Adriansyah
Tantangan Tata Kelola...
Tantangan Tata Kelola Pemerintahan Daerah dan Ketahanan Nasional
Infografis
Penerima Bansos 2026...
Penerima Bansos 2026 Wajib Tahu! Ini Penjelasan Desil yang Jadi Penentu Kelayakan Bantuan
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved