62 Daerah Minta Bantuan Pusat untuk Pencetakan E-KTP
Senin, 25 Februari 2019 - 10:26 WIB
62 Daerah Minta Bantuan Pusat untuk Pencetakan E-KTP
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyebut ada sejumlah daerah yang meminta bantuan pencetakan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP). Kemendagri pun telah menyediakan alat pencetakan dengan skala besar.
Pada akhir Januari lalu Kemendagri memberikan target kepada pemerintah daerah (pemda) untuk segera menuntaskan pencetakan di akhir Februari.
“Sementara ini ada 62 daerah yang mau mendaftar untuk menyelesaikan pencetakan di pusat,” kata Direktur Jenderal (Dirjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri Zudan Arif Fakrullah di Jakarta kemarin.
Daerah-daerah yang mendaftar untuk bantuan pencetakan diantaranya Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Sumedang, Kota Banjarbaru, Kabupaten Maluku Barat Daya, dan Lombok Barat. Dia mengatakan ada kemungkinan jumlah ini mungkin bertambah karena masih banyak daerah yang belum menuntaskan pencetakan.
“Kan masih ada daerah yang belum laporan. Jadi kita tunggu sampai tanggal 28 Februari mendatang,” tuturnya. Zudan mengatakan Kemendagri hanya membantu menyediakan alat cetak saja. Bagi daerah yang mendaftarakan melakukan pencetakan sendiri. “Daerah cetak di Kemendagri sendiri. Kita hanyasediakan alat,” ungkapnya.
Meski demikian Zudan menyebut sudah ada 31 daerah yang telah menuntaskan pencetakan sebelum waktu yang ditentukan. Diantaranya Kabupaten Tabanan, Kabupaten Badung, Kota Denpasar, Kabupaen Sinjai, Kota Mataram, Kota Surakarta, Kabupaten Minahasa Utara, dan Kota Metro.
“Jadi daerah-daerah ini sudah lebih cepat dari yang ditargetkan. E-KTP yang berstatus print ready record (PRR) atau surat keterangan (suket) berjumlah 0. Saat ini sedang proses distribusi,” jelasnya.
Dia mengingatkan dalam proses distribusi tersebut, pihak dinas dukcapil harus mengumumkan kepada masyarakat. Dengan begitu tidak akan terjadi penumpukan kantor dukcapil atau kelurahan. “Bisa diumumkan lewat radio atau TV setempat. Ada daerah yang malah mengantar langsung ke rumah-rumah,” tuturnya.
Pemerintah pusat pun sebelumnya telah menggelontorkan 4,8 juta blangko e-KTP kepada daerah. Kemendagri pun telah bekerja sama dengan Perum Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI) untuk membantu peminjaman alat jika daerah belum selesai melakukan pencetakan.
“Kami bekerja sama dengan PNRI untuk pinjam alatnya. Kan per hari bisa cetak 35.000 sampai 70.000. Ini dengan mesin besar,” kata Zudan. Bahkan Zudan mengatakan daerah tidak perlu khawatir terkait anggaran. Dia mengatakan pemerintah telah mengalokasikan dana alokasi khusus (DAK) untuk percepatan pencetakan.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Hadi Prabowo mengatakan bahwa langkah ini upaya memaksimalkan layanan publik. Selain itu hal ini juga merupakan bagian dari menyukseskan penyelenggaraan pemilu April mendatang. (Dita Angga)
Pada akhir Januari lalu Kemendagri memberikan target kepada pemerintah daerah (pemda) untuk segera menuntaskan pencetakan di akhir Februari.
“Sementara ini ada 62 daerah yang mau mendaftar untuk menyelesaikan pencetakan di pusat,” kata Direktur Jenderal (Dirjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri Zudan Arif Fakrullah di Jakarta kemarin.
Daerah-daerah yang mendaftar untuk bantuan pencetakan diantaranya Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Sumedang, Kota Banjarbaru, Kabupaten Maluku Barat Daya, dan Lombok Barat. Dia mengatakan ada kemungkinan jumlah ini mungkin bertambah karena masih banyak daerah yang belum menuntaskan pencetakan.
“Kan masih ada daerah yang belum laporan. Jadi kita tunggu sampai tanggal 28 Februari mendatang,” tuturnya. Zudan mengatakan Kemendagri hanya membantu menyediakan alat cetak saja. Bagi daerah yang mendaftarakan melakukan pencetakan sendiri. “Daerah cetak di Kemendagri sendiri. Kita hanyasediakan alat,” ungkapnya.
Meski demikian Zudan menyebut sudah ada 31 daerah yang telah menuntaskan pencetakan sebelum waktu yang ditentukan. Diantaranya Kabupaten Tabanan, Kabupaten Badung, Kota Denpasar, Kabupaen Sinjai, Kota Mataram, Kota Surakarta, Kabupaten Minahasa Utara, dan Kota Metro.
“Jadi daerah-daerah ini sudah lebih cepat dari yang ditargetkan. E-KTP yang berstatus print ready record (PRR) atau surat keterangan (suket) berjumlah 0. Saat ini sedang proses distribusi,” jelasnya.
Dia mengingatkan dalam proses distribusi tersebut, pihak dinas dukcapil harus mengumumkan kepada masyarakat. Dengan begitu tidak akan terjadi penumpukan kantor dukcapil atau kelurahan. “Bisa diumumkan lewat radio atau TV setempat. Ada daerah yang malah mengantar langsung ke rumah-rumah,” tuturnya.
Pemerintah pusat pun sebelumnya telah menggelontorkan 4,8 juta blangko e-KTP kepada daerah. Kemendagri pun telah bekerja sama dengan Perum Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI) untuk membantu peminjaman alat jika daerah belum selesai melakukan pencetakan.
“Kami bekerja sama dengan PNRI untuk pinjam alatnya. Kan per hari bisa cetak 35.000 sampai 70.000. Ini dengan mesin besar,” kata Zudan. Bahkan Zudan mengatakan daerah tidak perlu khawatir terkait anggaran. Dia mengatakan pemerintah telah mengalokasikan dana alokasi khusus (DAK) untuk percepatan pencetakan.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Hadi Prabowo mengatakan bahwa langkah ini upaya memaksimalkan layanan publik. Selain itu hal ini juga merupakan bagian dari menyukseskan penyelenggaraan pemilu April mendatang. (Dita Angga)
(nfl)
