Jokowi Dilaporkan ke Bawaslu, TKN: Kalah Debat Dicari Politik Kambing Hitam
Selasa, 19 Februari 2019 - 14:05 WIB
Jokowi Dilaporkan ke Bawaslu, TKN: Kalah Debat Dicari Politik Kambing Hitam
A
A
A
JAKARTA - Calon Presiden nomor urut 01, Jokowi dilaporkan Tim Advokasi Indonesia Bergerak (Taib) karena dianggap menyerang secara personal kepada Capres nomor urut 02, Prabowo Subianto dalam debat terkait kepemilihan lahan ratusan ribu hektar yang dimiliki Prabowo di Kalimantan Timur dan Aceh.
Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) pasangan nomor urut 01, Jokowi-KH. Ma'ruf Amin, Hasto Kristiyanto meminta semua pihak menjaga kualitas demokrasi sehingga tidak sedikit-sedikit melaporkan, apalagi menerapkan politik kambing hitam melalui tudingan penggunaan alat bantu earpiece.
"Jadi jangan karena kalah dalam persiapan, dalam kapasitas, kemudian dicari politik kambing hitam," kata Hasto di Kantor DPP PDI Perjuangan, Menteng, Jakarta, Selasa (19/2/2019).
Terkait dengan penyebutan lahan yang dimiliki Prabowo, Hasto menolak jika hal tersebut dianggap menyerang secara personal. Menurutnya, ikhwal munculnya pernyataan Jokowi dari model ofensif yang dilakukan Prabowo dalam debat.
Menurut Sekjen DPP PDIP itu, meski Prabowo secara ofensif mengenyerang program sertifikasi tanah yang dianggapnya menguntungkan pihak-pihak konglomerasi. Sementara, Jokowi mengatakan, selama pemerintahannya tidak pernah membagi-bagikan tanah untuk kelompok konglomerasi.
Sebaliknya, kata Hasto, penguasaan tanah justeru dimiliki Prabowo yang notabene banyak berbicara mengenai tanah untuk rakyat.
"Kalau Pak Prabowo menanyakan lebih soft itu gak akan muncul persoalan lahan. Ini bukan serangan pribadi, ini adalah fakta dan itulah yang menjadi concern bahwa pesan utamanya Pak Jokowi tidak membuat sebuah kebijakan memberikan lahan-lahan untuk segelintir orang," pungkasnya.
Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) pasangan nomor urut 01, Jokowi-KH. Ma'ruf Amin, Hasto Kristiyanto meminta semua pihak menjaga kualitas demokrasi sehingga tidak sedikit-sedikit melaporkan, apalagi menerapkan politik kambing hitam melalui tudingan penggunaan alat bantu earpiece.
"Jadi jangan karena kalah dalam persiapan, dalam kapasitas, kemudian dicari politik kambing hitam," kata Hasto di Kantor DPP PDI Perjuangan, Menteng, Jakarta, Selasa (19/2/2019).
Terkait dengan penyebutan lahan yang dimiliki Prabowo, Hasto menolak jika hal tersebut dianggap menyerang secara personal. Menurutnya, ikhwal munculnya pernyataan Jokowi dari model ofensif yang dilakukan Prabowo dalam debat.
Menurut Sekjen DPP PDIP itu, meski Prabowo secara ofensif mengenyerang program sertifikasi tanah yang dianggapnya menguntungkan pihak-pihak konglomerasi. Sementara, Jokowi mengatakan, selama pemerintahannya tidak pernah membagi-bagikan tanah untuk kelompok konglomerasi.
Sebaliknya, kata Hasto, penguasaan tanah justeru dimiliki Prabowo yang notabene banyak berbicara mengenai tanah untuk rakyat.
"Kalau Pak Prabowo menanyakan lebih soft itu gak akan muncul persoalan lahan. Ini bukan serangan pribadi, ini adalah fakta dan itulah yang menjadi concern bahwa pesan utamanya Pak Jokowi tidak membuat sebuah kebijakan memberikan lahan-lahan untuk segelintir orang," pungkasnya.
(pur)
