BKKBN Sebut Fungsi Penelitian untuk Rujukan Pembuat Kebijakan

Jum'at, 15 Februari 2019 - 09:08 WIB
BKKBN Sebut Fungsi Penelitian...
BKKBN Sebut Fungsi Penelitian untuk Rujukan Pembuat Kebijakan
A A A
JAKARTA - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), menyelenggarakan kegiatan Diseminasi Hasil Penelitian di bidang kependudukan di Hotel Haris, Tebet, Jakarta Selatan.

Kegiatan ini dihadiri oleh para Pejabat Tinggi Madya BKKBN, Pejabat Tinggi Pratama BKKBN, Kementerian dan Lembaga terkait dan Mitra Kerja,para Peneliti Puslitbang KB dan KS dan Peneliti Puslitbang Kependudukan, serta para Widyaiswara.

Diseminasi hasil penelitian ini ditujukan agar berbagai hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh para pengguna kebijakan baik di BKKBN maupun di instansi kementerian/lembaga.

Sepanjang tahun 2018, Pusat Penelitian dan Pengembangan Kependudukan BKKBN telah melaksanakan serangkaian penelitian yang diharapkan dapat berkontribusi kepada pembuat kebijakan, pengelola dan pelaksana program kependudukan dalam membuat kebijakan-kebijakan dan pengembangan program kependudukan secara lebih tepat dan efisien.

“Fungsi penelitian dan pengembangan diharapkan terus menjadi rujukan pertama bagi para pembuat kebijakan dan pengelola program dalam penyusunan perencanaan dan strategi mencapai sasaran yang telah ditetapkan," ujar Deputi Bidang Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan BKKBN, Rizal Damanik dalam sambutannya, Kamis 14 Februari 2019.

Menurut Rizal, keberhasilan pembangunan manusia melalui Program KKBPK sangat bergantung kepada proses perencanaan dan penyusunan strategi yang matang.

"Tentunya, proses perencanaan dan penyusunan strategi dimaksud harus berdasarkan data (evidence based) yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah agar dapat menuai hasil yang optimal dan tepat sasaran," tuturnya.

Dikesempatan yang sama, Plt. Kepala Puslitbang Kependudukan BKKBN, Zahrofa Hermiwahyoeni, mengatakan Diseminasi hasil penelitian ini merupakan salah satu forum untuk mencapai indeks pemanfaatan hasil penelitian selain dalam menyusun jurnal.

"Intinya semua ini dilaksanakan untuk mencapai indeks pemanfaatan hasil penelitian, jadi indeks pemanfaatan hasil penelitian dari kemarin kan kita lumayan tuh naik. Dengan harapan dapat dimanfaatkan oleh kementrian dan lembaga serta direktoran yang ada di BKKBN," jelas Zahrofa.

Data hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) Tahun 2017, TFR Indonesia mengalami penurunan sebanyak 0,2 poin, dari 2,6 per wanita usia subur pada SDKI Tahun 2012 menjadi 2,4 per wanita usia subur pada SDKI Tahun 2017.

Data-data dalam SDKI Tahun 2017 memperlihatkan kemajuan-kemajuan yang dicapai program keluarga berencana (KB) dalam 5 tahun terakhir dan kontribusinya terhadap situasi transisi demografi di Indonesia.

Selain itu berdasarkan hasil Survei Kinerja dan Akuntabilitas Pemerintah (SKAP) tahun 2018 menunjukkan 3 (tiga) indikator capaian rencana strategi BKKBN 2015-2019 yang telah mencapai target, yaitu pertama penurunan angka kelahiran total menjadi 2,38 per WUS usia 15-49 tahun dari target tahun 2018 sebesar 2,31 (persentase capaian 97,1%).

Kedua, penurunan angka putus pakai menjadi 25% dari target tahun 2018 sebesar 25% (persentase capaian 100%) dan ketiga peningkatan penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) sebesar 23,1% dari target tahun 2018 sebesar 22,3% (persentase capaian 103,6%).

Akan tetapi, masih terdapat (dua) sasaran yang perlu menjadi perhatian kita bersama, karena belum sesuai dengan target yang ditetapkan. Kedua indikator yakni, peningkatan penggunaan kontrasepsi modern yang hanya mencapai 57% dari target tahun 2018 sebesar 61,1% dan terakhir adalah menurunkan tingkat unmet need dari 12.4% sesuai dengan tahun 2018 sebesar 10,14%. Maka dari itu, BKKBN masih mempunyai pekerjaan rumah yang sangat besar untuk mencapai sasaran tahun 2019 ini.

Untuk mencapai indikator-indikator tersebut, BKKBN tidak dapat bekerja sendiri tanpa melibatkan para pemangku kepentingan dan mitra kerja seperti pemerintah daerah, petugas lini lapangan, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, Fapsedu, Koalisi Kependudukan, dan lain-lain.

Dengan kata lain, peran serta, kerja sama, dan kemitraan antara BKKBN dan para pemangku kepentingan di daerah, petugas lini lapangan dan mitra kerja merupakan keharusan.
(maf)
Berita Terkait
BKKBN Kembali Raih Penghargaan...
BKKBN Kembali Raih Penghargaan Tertinggi Dunia Bidang Kependudukan Setelah 33 Tahun
Kemendukbangga/BKKBN...
Kemendukbangga/BKKBN Dorong Kesadaran Anti-Bullying Lewat Gen Z
Hasto Wardoyo Dorong...
Hasto Wardoyo Dorong BKKBN Sulsel Maksimalkan Penggunaan Anggaran
Pandemi COVID-19 Mengancam...
Pandemi COVID-19 Mengancam Bonus Demografi
Peringati Hari Keluarga...
Peringati Hari Keluarga Nasional, BKKBN Komitmen Tekan Angka Stunting
BKKBN Terus Edukasi...
BKKBN Terus Edukasi Masyarakat Cetak Usia Produktif Berkualitas
Berita Terkini
Didik Rachbini Prediksi...
Didik Rachbini Prediksi Safari Politik Jokowi Menjadi Faktor Negatif Ekonomi Nasional
Gus Yaqut Dibantarkan,...
Gus Yaqut Dibantarkan, KPK: Petugas Pengawal Tahanan Lakukan Pengamanan Melekat
Penegak Hukum Terkoneksi...
Penegak Hukum Terkoneksi Politik, Ubedilah Badrun: Mestinya Independen
Kepercayaan Publik terhadap...
Kepercayaan Publik terhadap Polri Meningkat Jadi Modal Sosial yang Harus Diperkuat
Silaturahmi di Lampung,...
Silaturahmi di Lampung, Jokowi: Aku Masih Seperti yang Dulu
Tak Bisa Ditunda, Tata...
Tak Bisa Ditunda, Tata Kelola, Dana, dan Independensi PBNU Harus Dibenahi
Infografis
Sensus Ekonomi 2026:...
Sensus Ekonomi 2026: Data untuk Memperkuat UMKM dan Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved