Generasi Milenial Harus Kedepankan SDM yang Kompeten
A
A
A
JAKARTA - Sejumlah organisasi mahasiswa menilai, praktik dan cara pengelolaan kebijakan negara yang terbukti keliru di masa Orde Baru bukan tidak mungkin terjadi di masa kini dan masa yang akan datang.
Karena itu, generasi milenial jangan mudah terlena dengan propaganda yang mengelu-elukan rezim Orde Baru. Generasi milenial harus berpikir ke depan. Yakni mewujudkan demokrasi yang partisipatif serta mendorong terciptanya perekonomian yang berkeadilan.
Hal tersebut intisari Diskusi Publik Institute for Indonesia Local Policy Studies bertajuk 'Generasi Milenial Bicara Orde Baru', di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Senin (28/1/2019).
Ketua Umum PB Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Respiratori Saddam Al Jihad mengingatkan, pada masa Orde Baru, kebebasan menyampaikan pendapat dibatasi. Banyak aktivis politik dan budayawan yang hilang ataupun diculik karena mengkritik pemerintah.
"Namun, pada hari ini kita sebaiknya tidak lagi menyalahkan masa lalu. Tetapi yang terpenting adalah menemukan hal-hal baik dari pemerintahan masa orde lama, orde baru, masa reformasi hingga pemerintahan saat ini," kata Saddam.
Saat ini, kata dia, bangsa lain sudah memikirkan bagaimana peradaban teknologi ke depan, tetapi Indonesia masih sibuk mendiskusikan revolusi industri 4.0. Oleh karena itu, pada masa sekarang para pemuda harus siap melangkah maju demi membangun sumber daya manusia yang berkompeten. "Tidak lagi harus berpikir mundur ke belakang," tegas Saddam.
Hal senada diungkapkan Ketua Umum Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), Irfan Ahmad Fauzi. Irfan menegaskan bahwa sisi kelam pemerintahan Orde Baru jangan lagi terulang di masa sekarang ini. Proses perkembangan bangsa ini harus terus berlanjut dan bergerak maju ke depan.
"Generasi milenial harus memiliki spirit pembangunan tanpa menghilangkan nilai–nilai kebangsaan. Perubahan harus terus berjalan, baik dari sisi kepemimpinan, kesejahteraan, kebebasan berpendapat, dan lainnya," ungkapnya.
Ketum PP KMHDI, I Kadek Andre Nuaba menyebut dampak dan implikasi dari masa Orde Baru masih dapat dirasakan hingga hari ini. Praktek-praktek Orde Baru masih saja terjadi karena sudah mengakar selama puluhan tahun. "Salah satunya adalah korupsi yang dulu hanya dilakukan oleh para elite, namun sekarang sudah dilakukan oleh bawahan hingga ke desa-desa," jelas Kadek.
Saat ini yang harus dilakukan adalah mencari sintesis demi terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas. Kaum milenial adalah kaum intelektual. "Nilai-nilai Pancasila harus terus kita amalkan, bukan hanya dihafal. Kita harus menjaga martabat sebagai pemuda dan mahasiswa," beber dia.
Ketum PB PMII, Agus Mulyono Herlambang menambahkan jika pada masa Orde Baru, korporasi asing mulai masuk dan menguasai alam kekayaan Indonesia. Sehingga masyarakat semakin melarat dan dijajah oleh para elite.
Pada rezim Orde Baru, berkali-kali pemuda bergerak. Pergerakan ini tidak dapat dibendung pemerintah sehingga Presiden Soeharto harus turun dari jabatannya sebagai kepala negara.
"Sekarang pengekangan kebebasan berekspresi di era Orde Baru tidak boleh terulang di masa sekarang dan ke depan. Kita sebagai generasi milenial harus mengubah pola demokrasi mobilitatif menjadi demokrasi yang partisipatif," pungkasnya.
Karena itu, generasi milenial jangan mudah terlena dengan propaganda yang mengelu-elukan rezim Orde Baru. Generasi milenial harus berpikir ke depan. Yakni mewujudkan demokrasi yang partisipatif serta mendorong terciptanya perekonomian yang berkeadilan.
Hal tersebut intisari Diskusi Publik Institute for Indonesia Local Policy Studies bertajuk 'Generasi Milenial Bicara Orde Baru', di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Senin (28/1/2019).
Ketua Umum PB Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Respiratori Saddam Al Jihad mengingatkan, pada masa Orde Baru, kebebasan menyampaikan pendapat dibatasi. Banyak aktivis politik dan budayawan yang hilang ataupun diculik karena mengkritik pemerintah.
"Namun, pada hari ini kita sebaiknya tidak lagi menyalahkan masa lalu. Tetapi yang terpenting adalah menemukan hal-hal baik dari pemerintahan masa orde lama, orde baru, masa reformasi hingga pemerintahan saat ini," kata Saddam.
Saat ini, kata dia, bangsa lain sudah memikirkan bagaimana peradaban teknologi ke depan, tetapi Indonesia masih sibuk mendiskusikan revolusi industri 4.0. Oleh karena itu, pada masa sekarang para pemuda harus siap melangkah maju demi membangun sumber daya manusia yang berkompeten. "Tidak lagi harus berpikir mundur ke belakang," tegas Saddam.
Hal senada diungkapkan Ketua Umum Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), Irfan Ahmad Fauzi. Irfan menegaskan bahwa sisi kelam pemerintahan Orde Baru jangan lagi terulang di masa sekarang ini. Proses perkembangan bangsa ini harus terus berlanjut dan bergerak maju ke depan.
"Generasi milenial harus memiliki spirit pembangunan tanpa menghilangkan nilai–nilai kebangsaan. Perubahan harus terus berjalan, baik dari sisi kepemimpinan, kesejahteraan, kebebasan berpendapat, dan lainnya," ungkapnya.
Ketum PP KMHDI, I Kadek Andre Nuaba menyebut dampak dan implikasi dari masa Orde Baru masih dapat dirasakan hingga hari ini. Praktek-praktek Orde Baru masih saja terjadi karena sudah mengakar selama puluhan tahun. "Salah satunya adalah korupsi yang dulu hanya dilakukan oleh para elite, namun sekarang sudah dilakukan oleh bawahan hingga ke desa-desa," jelas Kadek.
Saat ini yang harus dilakukan adalah mencari sintesis demi terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas. Kaum milenial adalah kaum intelektual. "Nilai-nilai Pancasila harus terus kita amalkan, bukan hanya dihafal. Kita harus menjaga martabat sebagai pemuda dan mahasiswa," beber dia.
Ketum PB PMII, Agus Mulyono Herlambang menambahkan jika pada masa Orde Baru, korporasi asing mulai masuk dan menguasai alam kekayaan Indonesia. Sehingga masyarakat semakin melarat dan dijajah oleh para elite.
Pada rezim Orde Baru, berkali-kali pemuda bergerak. Pergerakan ini tidak dapat dibendung pemerintah sehingga Presiden Soeharto harus turun dari jabatannya sebagai kepala negara.
"Sekarang pengekangan kebebasan berekspresi di era Orde Baru tidak boleh terulang di masa sekarang dan ke depan. Kita sebagai generasi milenial harus mengubah pola demokrasi mobilitatif menjadi demokrasi yang partisipatif," pungkasnya.
(pur)