Pentingnya Benahi Internal Partai Politik untuk Cegah Korupsi
Senin, 28 Januari 2019 - 16:20 WIB
Pentingnya Benahi Internal Partai Politik untuk Cegah Korupsi
A
A
A
JAKARTA - Pengamat politik dari Universitas Gajah Mada (UGM) Mada Sukmajati menyebut pentingnya pembenahan internal pada partai politik (Parpol) untuk mereformasi korupsi politik. Pembenahan itu juga harus mencakup pembiayaan kampanye dalam parpol tersebut.
Mada Sukmajati mengungkapkan hal itu dalam diskusi Tifa Foundation 'Pembiayaan Gelap dan Korupsi Politik di Pemilu 2019 di Jalan KH Wahid Hasyim, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (28/1/2019).
"Jadi kalau ingin mereformasi korupsi politik kita setidaknya internal partai politik yang harus kita benah, karena ini menjadi salah satu problematika terkait dengan pembiayaan kampanye, tapi pembiayaan parpol kita yang juga masih gelap," kata Mada.
Mada menjelaskan, pembiayaan partai politik yang tidak transparan bisa memicu kader korupsi, karena tidak semua kader parpol mengetahui kondisi keuangan dalam parpol.
"Omong kosong membicarakan korupsi politik kalau tanpa membicarakan pembiayaan kampanye dan pembiayaan partai politik. Ini sangat berhubungan satu sama lain," ucapnya.
Mada mengungkapkan, hanya jabatan tertinggi seperti ketua dan bendahara parpol yang mengetahui terkait pengelolaan dana di partainya. Hal itu jelasnya, bisa menimbulkan masalah termasuk korupsi.
"Makanya beberapa kasus korupsi itu melibatkan bendera partai, tapi keuangan di tingkat nasional maupun daerah itu hanya ketua dan bendaharanya saja yang tahu. Wakil ketuanya saja banyak yang tidak paham, ini untuk apa, sisa berapa, dan ini menjadi ruang gelap," ungkapnya.
Mada juga menjelaskan parpol masih kerap bermain dengan uang, apalagi untuk menduduki jabatan strategis dalam partai. "Orang yang kaya, orang yang punya uang, orang bisa mengelola uang itu yang biasanya jadi pejabat," tuturnya.
"Pembiayaan partai politik, ada beberapa kasus di internal partai politik, karena pembiayaan gelap bukan hanya sekedar pembiayaan kampanye tapi pembiayaan partai politik juga. Karena itu menjadi hulunya, ada kasus di Partai Demokrat, dan Golkar yang pakai politik uang untuk menjabat posisi strategis di partai," tambahnya.
Mada Sukmajati mengungkapkan hal itu dalam diskusi Tifa Foundation 'Pembiayaan Gelap dan Korupsi Politik di Pemilu 2019 di Jalan KH Wahid Hasyim, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (28/1/2019).
"Jadi kalau ingin mereformasi korupsi politik kita setidaknya internal partai politik yang harus kita benah, karena ini menjadi salah satu problematika terkait dengan pembiayaan kampanye, tapi pembiayaan parpol kita yang juga masih gelap," kata Mada.
Mada menjelaskan, pembiayaan partai politik yang tidak transparan bisa memicu kader korupsi, karena tidak semua kader parpol mengetahui kondisi keuangan dalam parpol.
"Omong kosong membicarakan korupsi politik kalau tanpa membicarakan pembiayaan kampanye dan pembiayaan partai politik. Ini sangat berhubungan satu sama lain," ucapnya.
Mada mengungkapkan, hanya jabatan tertinggi seperti ketua dan bendahara parpol yang mengetahui terkait pengelolaan dana di partainya. Hal itu jelasnya, bisa menimbulkan masalah termasuk korupsi.
"Makanya beberapa kasus korupsi itu melibatkan bendera partai, tapi keuangan di tingkat nasional maupun daerah itu hanya ketua dan bendaharanya saja yang tahu. Wakil ketuanya saja banyak yang tidak paham, ini untuk apa, sisa berapa, dan ini menjadi ruang gelap," ungkapnya.
Mada juga menjelaskan parpol masih kerap bermain dengan uang, apalagi untuk menduduki jabatan strategis dalam partai. "Orang yang kaya, orang yang punya uang, orang bisa mengelola uang itu yang biasanya jadi pejabat," tuturnya.
"Pembiayaan partai politik, ada beberapa kasus di internal partai politik, karena pembiayaan gelap bukan hanya sekedar pembiayaan kampanye tapi pembiayaan partai politik juga. Karena itu menjadi hulunya, ada kasus di Partai Demokrat, dan Golkar yang pakai politik uang untuk menjabat posisi strategis di partai," tambahnya.
(maf)
