Bangsa yang Mandiri Digital

PERSOALAN hoaks seolah menjadi hantu bagi masyarakat Indonesia. Ketika “musim politik” datang, hoaks seolah menjamur atau menjadi viral. Maraknya hoaks bisa jadi seiring hadirnya media sosial di masyarakat, meskipun pendapat itu juga tidak sepenuhnya benar. Media sosial sebagai turunan dari digitalisasi informasi memang mempercepat penyebaran seperti ciri dari digital, yaitu cepat dan terbuka. Hoaks atau kabar bohong sudah ada sejak lama. Hanya, sekali lagi, pada era digital saat ini penyebarannya begitu cepat sehingga mampu dengan mudah memengaruhi kehidupan sosial masyarakat. Ketika “musim politik” hadir, ketika perbedaan pendapat mulai mengemuka maka hoaks pun muncul

Karena ini persoalan sosial, tentu semua pihak terutama pemerintah mempunyai peran untuk mencegah atau memberantasnya. Salah satu langkah yang dilakukan pemerintah adalah meminta operator WhatsApp untuk membatasi jumlah forward pesan hingga hanya lima kali. Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara telah bertemu dengan Vice President Public Policy and Communications WhatsApp Victoria Grand di Kantor Kementerian Kominfo menyepakati hal ini. Fitur pembatasan forward pesan melalui WhatsApp mulai berlaku efektif pada 21 Januari 2019 waktu Los Angeles atau 22 Januari 2019 pukul 12.00 WIB kemarin. Menteri Kominfo Rudiantara mengapresiasi langkah WhatsApp untuk mengurangi penyebaran konten negatif di platform pesan instan itu.

Upaya pengurangan penyebaran hoaks melalui WhatsApp menjadi perhatian global. World Global Influencer Leader dari empat negara melakukan pembahasan dengan pihak WhatsApp untuk mewujudkan langkah pengurangan penyebaran hoaks. Pembatasan jumlah forward pesan melalui WhatsApp telah dibahas sejak kuartal ketiga tahun 2018. Adapun beta tes fitur itu telah dilakukan sejak dua bulan terakhir.

Langkah ini tampaknya mampu mengurangi penyebaran hoaks, karena hampir semua pengguna smartphone di Indonesia menggunakan WhatsApp sebagai alat komunikasi, bahkan menjadi alat komunikasi utama setiap hari. Kemudahan menyebar informasi melalui pesan pribadi maupun grup membuat WhatsApp menjadi sarana komunikasi yang tepat. Bak pisau bermata dua, aplikasi milik Facebook ini memang bisa digunakan untuk hal-hal positif atau juga negatif. Hal-hal negatif adalah menyebarkan kabar bohong. Hal positif akan memudahkan menyebarkan kabar untuk anggota organisasi. Atau bahkan sebagai salah satu cara untuk marketing barang atau jasa.

Namun, upaya pemerintah dan operator dengan membatasi penyebaran pesan tidak cukup untuk mencegak hoaks. Harus ada upaya lain. Salah satunya adalah peran pemerintah yang semestinya lebih dominan dibandingkan operator. Salah satu kelemahan Indonesia adalah belum bisa memaksa para perusahaan digital luar negeri untuk meletakkan pusat data di Indonesia. Akibatnya, daya kontrol pemerintah tidak terlalu kuat. Semestinya pemerintah berani menekan perusahaan-perusahaan digital untuk meletakkan pusat data di Indonesia sehingga ketika terjadi persoalan sosial seperti maraknya hoaks, pemerintah mempunya daya kontrol yang lebih. Pemerintah telah melakukan untuk perusahaan ponsel yang ingin menjadikan Indonesia sebagai pasar harus mempunyai pabrik di Indonesia dan mempunyai kandungan produk lokal yang banyak. Begitu juga untuk perusahaan-perusahaan automotif. Langkah ini juga harus bisa dilakukan untuk perusahaan-perusahaan digital.

Selain mempunyai daya kontrol yang kuat, langkah ini perlu diambil agar tidak dikesankan bahwa pemerintah hanya bisa keras dengan perusahaan-perusahaan konvensional, tapi lunak terhadap perusahaan digital, apalagi jika perusahaan digital dari luar negeri. Indonesia semestinya harus bisa mewujudkan mandiri digital seperti yang dilakukan China atau Rusia. Dengan cara ini, bangsa ini bisa mudah melakukan kontrol. Karena ke depan, dunia ini akan semakin diselimuti kehidupan digital. Nah, jika kita tidak bisa menjadi mandiri digital maka dikhawatirkan sumber daya yang ada di Indonesia hanya sebagai objek. Akibatnya, bangsa ini seperti terjajah dalam hal digital. Tentu sebuah kondisi yang tidak bagus buat masa depan Indonesia. Mandiri digital harus mampu diwujudkan bangsa ini, karena selama ini luar negeri hanya memahami Indonesia sebagai pasar. Dan, itu tidak baik buat masa depan bangsa Indonesia.