Prabowo: Kepala Negara Harus Pegang Komando Atas Penegakan Hukum

JAKARTA - Debat capres dan cawapres pertama dilanjutkan dengan isu yang sangat sensitif, yakni menyangkut hak asasi manusia (HAM). Moderator Ira Koesno menanyakan strategi Joko Widodo- Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto- Sandiaga Uno mengatasi masalah diskriminasi yang terjadi di Indonesia.

"Indonesia adalah negara beragam dari agama, etnis, suku dan pandangan politik. Tapi masih ada diskriminasi. Apa Strategi mengatasi masalah ini?," tanya Ira di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (17/1).

Ira memberikan kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 2, Prabowo-Sandi untuk memberikan jawaban pertama. Prabowo mengatakan, seorang kepala negara harus memegang komando atas penegakkan hukum di Indonesia. Jika terpilih di Pilpres 2019, Prabowo mengaku akan menata aparat penegak hukum.

Bahkan, Prabowo menegaskan bakal memecat aparat penegak hukum yang menyimpang dari aturan yang berlaku. "Tadi saya sudah katakan dalam sistem bernegara seorang kepala negara adalah kepala eksekutif. Berarti presiden adalah chief law enforcement, petugas penegak hukum tertinggi. Saya akan menata aparat penegak hukum. Saya tegaskan tidak boleh diskriminasi etnis apapun. Aparat adalah tanggung jawab eksekutif. Kalau ada yang menyimpang saya pecat," tegasnya saat menjawab pertanyaan moderator.

Sementara, Sandiaga bercerita hasil blusukannya ke 1000 titik di Indonesia. Dari kunjungan itu, dia miris mendengar cerita penambang pasir di Karawang yang mendapatkan persekusi dan intimidasi. Sandi menyebut masalah ini tak tertangani oleh aparat.

"Dalam kunjungan saya ke 1000 titik ada hal yang membuat kita miris. Pak Najib, di Pantai Pasir Putih, Karawang. Beliau mengambil pasir untuk menanam mangrove, beliau mendapatkan persekusi. Ini tidak terpantau, yang terpantau hanya yang besar-besar saja," ungkap Sandiaga.