Mendagri Minta Kesbangpol Tingkatkan Kewaspadaan Masyarakat

JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta keamanan menjadi perhatian seluruh pihak. Ia meminta Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri beserta jajaran Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) harus lebih meningkatkan sistem kewaspadaan masyarakat melalui Forum Kewaspadaan Dini Masyarkat (FKDM) sampai pada tingkat kelurahan, desa, dusun, dan RW/RT.

“Hidupkan kembali sistem keamanan lingkungan dengan swadaya masyarakat,” kata Tjahjo di Jakarta, Kamis (10/1/2019)

Imbauan Mendagri ini sebagai upaya deteksi dini terhadap segala bentuk gangguan dan ancaman. Baik itu kejahatan pidana, teror, narkoba, dan identifikasi potensi bencana di lingkungan masing-masing.

“FKDM dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah. Dibentuk mulai dari tingkat propinsi, kabupaten/kota, kecamatan, sampai di tingkat desa/kelurahan,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan pentingnya peningkatan kewaspadaan masyarakat melalui forum yang ada. Salah satunya melalui FKDM untuk membantu instrumen negara dalam menyelenggarakan urusan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat,” paparnya.

Lebih lanjut, Tjahjo juga menyoroti serius terkait peristiwa teror yang ditujukan aparat penegak hukum dalam hal kepada pimpinan KPK. Ia sangat mendukung upaya polisi mengungkap kasus teror kepada pimpinan KPK.

“Penyebaran dan tindakan teror kepada aparat penegak hukum adalah kejahatan luar biasa. Kami imbau dukungan masyarakat untuk aktif berpartisipasi memberikan info-info penting terkait hal tersebut,” tandasnya.

Partisipasi masyarakat dalam hal keamanan dan ketertiban umum adalah kunci utama meningkatkan ketahanan masyarakat. Sekaligus ketahanan negara dari berbagai ancaman dan gangguan apapun bersama-sama dengan aparat kepolisian menciptakan ketertiban umum di tengah-tengah masyarakat.

“Kita percaya aparat kepolisian yang sangat professional. Bisa mengungkap secara tuntas siapa pelaku teror tersebut dan apa motifnya. Karena ini bagian dari tindakan yang tidak bisa diterorir lagi di tengah upaya pemerintah yang saat ini konsen pada upaya penegakan hukum,” imbuhnya.