Ketua TKD Jokowi-Ma'ruf Jabar Berharap Debat Pilpres Berjalan Natural
Kamis, 10 Januari 2019 - 15:31 WIB
Ketua TKD Jokowi-Ma'ruf Jabar Berharap Debat Pilpres Berjalan Natural
A
A
A
PURWAKARTA - Ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) Jokowi-Ma’ruf Jawa Barat, Dedi Mulyadi berharap kegiatan debat perdana calon presiden-wakil presiden (capres-cawapres) yang akan digelar 17 Januari 2019 mendatang berjalan natural.
Bahkan agar jalannya debat natural, Dedi mengusulkan agar setiap pasangan capres-cawapres tak perlu diberikan kisi-kisi pertanyaan yang harus dijawab saat debat berlangsung.
"Harapan saya di debat nanti muncul sikap natural. Saya sudah agak kurang sepakat dengan pemimpin yang semuanya pakai EO (diatur)," ujar Dedi saat ditemui seusai kegiatan Safari Budaya di Halaman Kantor Desa Pasanggrahan, Kecamatan Bojong, Kabupaten Purwakarta, Rabu 9 Desember 2019 malam.
Menurut Dedi, meski tidak melanggar aturan pemberian kisi-kisi pertanyaan justru akan membuat jalannya debat menjadi tidak seru dan monoton. "Memberi tahu kisi-kisi memang tidak dilarang undang-undang, tidak juga bertentangan dengan aspek-aspek yang mengatur regulasi pilpres. Tetapi kisi-kisi akan membuat para calon tidak punya efek surprise dalam menjawab pertanyaan."
"Tantangannya juga menjadi tidak ada. Jawabannya menjadi terformat, naturalnya tidak ada. Kalau naturalnya tidak ada, semua ter-setting dan terskenario kan? Biasanya ini jadi tidak ramai ditonton," sambung Dedi.
Meski demikian, Dedi tetap mengimbau seluruh pendukung pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin untuk menonton jalannya debat. Mantan Bupati Purwakarta ini pun optimistis, Jokowi dan Ma’ruf bisa menghadapi debat dengan santai karena keduanya berpengalaman.
"Mari kita lihat bersama kapasitas calon yang kita miliki. Calon kita kan tidak hanya punya kapasitas di debat, tapi sudah dibuktikan dalam kerja walau kerjanya selalu salah, kata oposisi. Kalau pernah jadi pemimpin kan sudah teruji, mau ngomong anggaran juga ngerti. Pak Jokowi pernah jadi wali kota, gubernur, jadi mengerti langkah menangani masalah," paparnya.
Dalam kesempatan itu, Dedi pun mengomentari polemik yang belakangan bermunculan jelang debat tersebut. Dedi menilai polemik terjadi akibat tidak adanya keterbukaan terkait konsolidasi antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan Tim Pemenangan Jokowi-Ma’ruf Amin dan Tim Pemenangan Prabowo-Sandiaga kepada publik.
"Menurut saya, ini karena ada ketidakterbukaan dari tim atas aspek-aspek yang menjadi pembicaraan mereka. Kan yang menjadi kesepakatan kedua belah pihak dengan KPU yang bersifat internal, tiba-tiba di luar menjadi hujatan," tandasnya.
Bahkan agar jalannya debat natural, Dedi mengusulkan agar setiap pasangan capres-cawapres tak perlu diberikan kisi-kisi pertanyaan yang harus dijawab saat debat berlangsung.
"Harapan saya di debat nanti muncul sikap natural. Saya sudah agak kurang sepakat dengan pemimpin yang semuanya pakai EO (diatur)," ujar Dedi saat ditemui seusai kegiatan Safari Budaya di Halaman Kantor Desa Pasanggrahan, Kecamatan Bojong, Kabupaten Purwakarta, Rabu 9 Desember 2019 malam.
Menurut Dedi, meski tidak melanggar aturan pemberian kisi-kisi pertanyaan justru akan membuat jalannya debat menjadi tidak seru dan monoton. "Memberi tahu kisi-kisi memang tidak dilarang undang-undang, tidak juga bertentangan dengan aspek-aspek yang mengatur regulasi pilpres. Tetapi kisi-kisi akan membuat para calon tidak punya efek surprise dalam menjawab pertanyaan."
"Tantangannya juga menjadi tidak ada. Jawabannya menjadi terformat, naturalnya tidak ada. Kalau naturalnya tidak ada, semua ter-setting dan terskenario kan? Biasanya ini jadi tidak ramai ditonton," sambung Dedi.
Meski demikian, Dedi tetap mengimbau seluruh pendukung pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin untuk menonton jalannya debat. Mantan Bupati Purwakarta ini pun optimistis, Jokowi dan Ma’ruf bisa menghadapi debat dengan santai karena keduanya berpengalaman.
"Mari kita lihat bersama kapasitas calon yang kita miliki. Calon kita kan tidak hanya punya kapasitas di debat, tapi sudah dibuktikan dalam kerja walau kerjanya selalu salah, kata oposisi. Kalau pernah jadi pemimpin kan sudah teruji, mau ngomong anggaran juga ngerti. Pak Jokowi pernah jadi wali kota, gubernur, jadi mengerti langkah menangani masalah," paparnya.
Dalam kesempatan itu, Dedi pun mengomentari polemik yang belakangan bermunculan jelang debat tersebut. Dedi menilai polemik terjadi akibat tidak adanya keterbukaan terkait konsolidasi antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan Tim Pemenangan Jokowi-Ma’ruf Amin dan Tim Pemenangan Prabowo-Sandiaga kepada publik.
"Menurut saya, ini karena ada ketidakterbukaan dari tim atas aspek-aspek yang menjadi pembicaraan mereka. Kan yang menjadi kesepakatan kedua belah pihak dengan KPU yang bersifat internal, tiba-tiba di luar menjadi hujatan," tandasnya.
(kri)
